Catatan Penting Dari Putaran I Pilkada DKI Jakarta

Oleh :Abd. Rohim Ghazali

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran pertama telah dilaksanakan. Meskipun masih ada dugaan kecurangan-kecurangan di sana-sini (yang akan dibuktikan lebih lanjut), secara umum berjalan lancar, tertib, dan aman. Kita patut mengapresiasi pihak penyelenggara, terutama Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Juga netralitas pemerintah, meskipun banyak kalangan yang menuduh berpihak ke pasangan calon (paslon) tertentu.

Selain itu, “keberhasilan” ini lagi-lagi membuktikan bahwa rakyat Indonesia betul-betul siap berdemokrasi. Bahwa masih ada kelompok-kelompok yang secara lantang menyuarakan (mendesakkan) sistem lain (selain demokrasi) agar diterapkan di Indonesia, itu merupakan hal yang biasa. Aspirasi seperti ini bisa mengemuka di negara-negara demokrasi mana pun.

Kesenjangan ekonomi, rendahnya tingkat literasi, dan masalah-masalah lain yang masih mendera kerap dijadikan alasan untuk meninggalkan demokrasi, dan berhijrah menuju khilafah. Sejauh tidak diekspresikan dengan cara-cara kekerasan, aspirasi semacam ini tidak perlu dirisaukan (apalagi dianggap makar), tapi lebih merupakan tantangan bagi penyelenggara negara untuk lebih giat bekerja mengatasi masalah-masalah yang ada. Saya kira inilah pelajaran penting pertama dari (keberhasilan) Pilkada Jakarta.

Kedua, dari sekitar sepuluh lembaga survei yang melakukan hitung cepat, semua menunjukkan hasil yang relatif sama: paslon Agus-Sylvi memperoleh angka di pusaran 17-an persen; Ahok-Djarot 42-43-an persen; dan Anies-Sandi 39-40-an persen.

Dari hasil prolehan sementara menunjukkan bahwa isu agama yang disuarakan secara lantang oleh banyak kalangan, tidak begitu efektif untuk mempengaruhi elektabilitas paslon. Mengenai hal ini, sejatinya kita sudah belajar pada Pilkada Jakarta sebelumnya (2012), atau pada Pemilihan Presiden 2014. Tawaran program yang realistis lebih menarik dari isu agama.

Ada pepatah mengatakan “tong kosong nyaring bunyinya” atau “air beriak tanda tak dalam”. Isu agama yang disuarakan kelompok-kelompok demonstran hanya nyaring di permukaan tapi tidak berpengaruh secara signifikan. Ini bukan berarti agama sudah tidak laku, sama sekali bukan. Agama dijadikan sebagai alat politik, itulah yang tidak menarik. Publik lebih menginginkan agama sebagai wahana pemersatu, wahana untuk merajut kebersamaan dan perdamaian.

Ketiga, tuduhan penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama, meskipun sudah masuk ranah hukum dengan status pelakunya sebagai terdakwa, ternyata tidak terbukti mampu menggerus suara paslon Ahok-Djarot. Kemenangan paslon ini di tempat kejadian perkara (TKP Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu), bahkan kemenangan mutlak di TPS 17 Petamburan, Jakarta Pusat, tempat Habieb Rizieq Shihab memberikan suara, menjadi pukulan telak bagi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.

Di TPS tempat markas FPI, Ahok-Djarot memperoleh 278 suara, mengungguli gabungan suara paslon lainnya (Agus-Sylvi 38 suara dan Anies-Sandi 212 suara). Karena banyak yang tidak percaya dengan fakta ini, kabarnya, perhitungan suara diulang sampai tiga kali! Ini merupakan kemenangan silent majority yang tidak pernah diperhitungkan oleh Rizieq dan kawan-kawan.

Keempat, mengapa perolehan suara paslon Agus-Sylvi terseok-seok tertinggal jauh di buritan? Ada tiga kemungkinan: (1) menjadi bukti bahwa politik dinasi tidak laku lagi, setidaknya di ibukota (berbeda dengan di Banten); (2) cara-cara berkampanye yang atraktif seperti moshing (lompat di tengah kerumunan), curhat di media sosial, hanya mampu menarik perhatian tapi tidak mampu menaikkan elektabilitas; dan (3) sebagai mantan presiden dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak sepopuler dulu lagi, eranya sudah lewat. Sulit dibantah bahwa keberadaan Agus merupakan representasi dari SBY.

Dua paslon yang masuk putaran kedua seyogianya mencermati keempat pelajaran penting ini: mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Percayalah, warga Jakarta bukan pemilih primitif yang mudah tergiur dengan isu-isu primordial. Bahkan politik uang pun tidak akan laku. Uangnya mungkin tidak ditolak, tapi paslonnya tidak akan dipilih. Tawaran program yang lebih realistis dan hasil kerja nyata menjadi pertimbangan utama pemilih Jakarta.

Sebagian besar wilayah Jakarta yang terus menerus diguyur hujan pada saat menjelang dan pada waktu berlangsung pemilihan menjadi poin tersendiri bagi paslon Ahok-Djarot. Karena Jakarta masih aman-aman saja, tidak ada bencana banjir seperti dulu. Saya kira, inilah salah satu bukti “Jakarta Baru” yang pada Pilkada 2012 lalu dikampanyekan paslon Jokowi-Basuki.

Hasil kerja petahana inilah yang menjadi tantangan berat paslon Anies-Sandi pada putaran kedua. Sedangkan tantangan terberat paslon Ahok-Djarot adalah kemungkinan merapatnya para pendukung dan pemilih Agus-Sylvi ke Anies-Sandi. Sementara isu yang sering dikemukakan Anies-Sandi bahwa warga Jakarta menginginkan pemimpin baru tampaknya bukan faktor yang layak diperhitungkan.

Dengan demikian, Pilkada Jakarta putaran kedua nanti akan menjadi panggung kompetisi antara kehendak untuk melanjutkan kerja nyata melawan tawaran program yang realistis plus kemungkinan pertimbangan emosional untuk mengalahkan petahana. Pihak mana yang akan memenangkan kompetisi, hanya warga Jakarta yang bisa menentukan jawabannya.**

Sumber : geotimes

Friday, February 17, 2017 - 08:30
Kategori Rubrik: