Oleh: Niken Satyawati
Blusukan tour de Java berakhir sudah yang diikuti pak SBY sekeluarga hingga cucunya, diakhiri dengan foto mesra bersama ibu dan Ibas berikut isteri dan anaknya. Blusukan juga diikuti sejumlah fungsionaris Partai Demokrat walau tidak ikut selfie. Dan kini Pak SBY dkk di Partai Demokrat memberikan rekomendasi buat pemerintah Presiden Jokowi.
Ada angka cantik 10 yang merupakan jumlah poin rekomendasi yang dirumuskan. Ini dia poin-poin itu:
1. Pembangunan Infrastruktur
Upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur sesungguhnya baik agar dalam jangka panjang ekonomi Indonesia makin kuat. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.
Perlu sinergi dan koordinasi yang baik semua pemangku kepentingan sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil. Kegaduhan kontroversi pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung salah satu contoh untuk kita ambil hikmahnya.
2. Kejahatan Narkoba dan Terorisme
Dari waktu ke waktu ancaman narkoba dan terorisme tetap ada dan tetap serius. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk terus-menerus melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
3. APBN dan Kebijakan Fiskal
PD mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN kita. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya; dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu.
4. RUU Tax Amnesty
Sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. PD mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik. Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada didalamnya, pertama manfaat ekonomi (economic benefit-nya) harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial (social justice), dan sistem tata kelolanya yang baik (good governance).
5. KPK dan Pemberantasan Korupsi
PD berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tetaplah menjadi prioritas, serius dan harus dilakukan secara tegas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kita ingin tidak hanya KPK saja yang harus tetap kuat dan efektif, tetapi juga semua aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan. Oleh karena itu, desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah tidak boleh terjadi.
6. Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
PD mencatat terjadi kelesuan ekonomi dan pertumbuhan yang menurun belakangan ini, oleh karena itu segeralah upayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, cegah PHK dan bertambahnya pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini.
7. Kedaulatan Partai Politik
PD mencatat bahwa Partai Politik itu pilar demokrasi. Oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pastikanlah agar supremasi hukum yang utama, bukan supremasi politik. Hukumlah Panglima, bukan politik.
8. Sepakbola dan PSSI
Pasca dibekukannya aktivitas PSSI dalam mengelola sepakbola di Indonesia, FIFA menjatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia yang tidak boleh beraktivitas di dunia internasional; Timnas Indonesia tidak boleh main di luar negeri, sebaliknya Timnas negara lain tidak boleh main di Indonesia. Indonesia dipermalukan di dunia, rakyat dirugikan. Masalah ini sudah terlalu lama terjadi dan berlarut-larut tanpa kepastian, oleh karena itu diperlukan penyelesaian segera. Timnas kita dapat beraksi lagi di lapangan hijau.
9. Pegawai dan Guru Honorer
PD dapat memahami problematika yang dihadapi pemerintah terhadap permasalahan status pegawai dan guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS. Namun agar masyarakat tidak gelisah dan mendapatkan jaminan kepastian akan masa depannya, perlu ada solusi dan kebijakan yang terang dan pasti serta dijelaskan kepada publik dan kemudian jalankan secara konsisten.
10. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah.
PD mencatat dan melihat sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang tidak sinergis, diantaranya tentang penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dijaga governance dan akuntabilitasnya agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi.
Demikian di atas itulah penilaian dan masukan pak Beye dkk atas kinerja Presiden Jokowi yang baru menjabat 1,5 tahun. Baik banget ya Pak Beye dkk kasih masukan kepada pemerintah? Padahal selama ini mereka menyatakan berada di luar pemerintahan loh, yang bahasa kerennya oposisi.
Nah kalau yang berikut ini adalah catatan saya tentang rekomendasi di atas:
Sangat menakjubkan betapa pedulinya Pak Beye dan keluarga serta partainya. Tahu-tahu aja punya ide blusukan. Walau acara blusukan ini telat 10 tahun. Telatnya lama amat ya? Kenapa blusukannya nggak dilakukan dalam 10 tahun masa kekuasaan lalu?
Pak Beye memang ajaib, mengkritik habis pembangunan infrastruktur yang digalakkan di era Presiden Jokowi, Lha sampeyan 10 tahun lalu nggak bangun-bangun, ada sih yg dibangun tapi sebagian gak diteruskan alias mangkrak, sebagian lagi berhenti karena alasan ekonomi sulit dan yang lainnya terpaksa dihentikan karena menjadi ajang korupsi berjamaah oleh kader-kader partai Bapak. Sebenarnya Anda dulu juga bisa membangun infrastruktur besar-besaran kalau Anda kreatif kayak Pak Jokowi sekarang. Dengan pembangunan infrastruktur, rakyat tertolong. Murid-murid SD di Lebak kini tak perlu lagi bergelantungan di jembatan Indiana Jones. Dan sekarang Indonesia mau punya kereta cepat.
Mencontohkan kegaduhan kereta cepat sebagai bahan evaluasi agar lebih sinergis dan hemat APBN membangun infrastruktur. Ahh.. Pak Beye ternyata sama salah pahamnya dengan orang yang bikin gaduh soal kereta cepat ini. Pembangunan kereta cepat tidak pakai APBN, Pak. Jelas, Pak?
Selain yang saya ungkapkan di atas, poin-poin lainnya tidak menarik, normatif dan sebenarnya hanya membuka siapa yang sebenarnya tak becus mengurus. Khusus konflik PSSI, malah akan mengungkit-ungkit lagi biang dari kisruh PSSI, Siapa Menpora waktu itu? Dari partai apa Menpora yang kadang menjelma jadi penelaah keaslian foto itu?
Heheee… ah ntar kalo panjang-panjang akan dituding sama pasukan pendukung Bapak, kok bisanya menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menyalahkan gimana? Menunjukkan kenyataan kok dibilang menyalahkan… Jangan baper ah.
Oiya Pak… katanya rekomendasi itu disampaikan dengan niat baik sebagai kontribusi Partai Demokrat terhadap pemerintah. Tapi kok bukannya disampaikan ke Pak Jokowi, malah disampaikan ke media secara rame-rame? Kalo gitu caranya sih bukan berniat baik tapi emang niat bikin kegaduhan lagi, Pak… Gimana sih Bapak…
Akhir kata, satu lagi kritik atas tur de Java yang dilakukan Bapak, kok tega banget tidak mengunjungi kawan-kawan seperjuangan yang mendekam di Sukamiskin?
Ehehe… gitu aja Pak… kabuooorrr!!!
(Sumber: Facebook)
Foto: detikcom
Comment