Cara Kita Berdemokrasi

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Cara kita berdemokrasi, mungkin bisa pinjam istilah Gus Dur, masih cara anak-anak TK. 

Bagaimana sih anak TK itu? Tanyalah pada guru-guru TK kita yang sabar dan baik budi. Ada anak yang suka ngamegan, tantrum, ngamukan, kelaperan terus, mewek ditinggal ortunya. Meski pun tentu saja, guru TK yang umum, TK yang sekuler. Karena TK, atau juga PAUD, yang pakai huruf "IT" di belakangnya, sebagian punya cara dan orientasi beda. 

Sebagian itu artinya tidak semua. Entah itu sebagian kecil atau sebagian besar. Jadi tak usah ngamuk. Seperti omongan Sri Bintang Pamungkas misalnya, atau juga Permadi, atau teman-teman mereka yang sejenis sepelaminan. 

 

Mereka bisa dengan gampang menuding Pilpres tidak sah, tidak legitimate, penuh kecurangan, dsb, dll, dsj. Mereka tidak melihat bagaimana Pemilu dan Pilpres 2019 berlangsung. Tak menghargai kinerja KPU, dan sama sekali tidak memandang Mahkamah Konstitusi, yang telah menyidangkan sengketa Pilpres dan kemudian memutuskan pengesahannya.

Dan yang pasti, tidak melihat atau tidak punya kepekaan rasa terhadap 54,50% rakyat pemegang hak pilih yang memberikan suara pada Jokowi. Dan juga yang dalam Pemilu memberikan suaranya pada Mulan Jameela, makhluk paling sexy di dunia ini kata Ahmad Dhani.

Ya, itulah resiko negara yang memilih sistem demokrasi, dengan tingkat kualitas macam apapun. Di mana orang bodoh bisa memerintah karena orang yang pintar tidak mau terlibat dalam proses itu. Mangkanya aneh, kalau ada golput atau yang memilih tidak memilih, kini kayak kebakaran jenggot, dengan apa yang ada di pemerintahan dan parlemen.

Bahwa sistem demokrasi kita masih buruk, pasti banyak yang percaya. Tetapi jika yang dituntut hanya output dari berbagai lembaga negara yang dinilai buruk, tanpa melihat bagaimana sistem dan mekanisme demokrasi dibangun, sama saja bohong. Kalau mau perubahan radikal, mestinya kita semua menuntut bagaimana sistem politik kita yang elitis itu bisa diganti populis. Bagaimana oligarki partai bisa disingkirkan, dan kedaulatan rakyat benar-benar operated, bukan hanya jargon.

Tentu saja demokrasi mencapekkan. Butuh kesabaran, dan keteguhan sikap. Kalau cuma dema-demo, kita akan cenderung mengulang masalah yang sama. Amook massa, dan kecenderungan saling claim dan labeling. Apalagi kalau yang ada hanyalah sikap mutlak-mutlakan, tanpa kompromi, tanpa toleransi. Maka kita akan terlibat dalam konflik yang sama tidak mutunya. Apalagi kalau masing-masing pihak terbiasa dengan anggepan bahwa dirinya paling benar dan penting. Mirip Soeharto.

Jika demokrasi dianggap thogut, kemudian disodorkan khilafah sebagai jawaban, siapa yang bisa mengontrol? Dengan sistem negara sekuler saja rakyat susah mengontrol. Apalagi dengan teokrasi, di mana nilai-nilai agama kini juga tak bisa dipercaya. Karena acap hanya dipakai alat legitimasi tanpa isi. 

Nilai agama diperjual-belikan. Nilai sakralitas dan substansinya telah tergadai dengan negoisasi, barter, pat-gulipat, yang transaksional dan korup. Terus maumu apa? Social enginering juga bukan perhatian parpol dan dunia akademik. Kita lebih suka sibuk ngurusi demokrasi sebagai project? Biar bisa bikin proposal tentang perjuangan hukum, demokrasi, dan HAM? Hambelgedes!

 

(Sumber: Facebook Sunardian Wirodono)

Friday, October 4, 2019 - 14:00
Kategori Rubrik: