Capres Minim Gagasan Pancasila

ilustrasi

Oleh : Syaiful Arif

Debat Calon Presiden Ke-4 (30/03) yang mengambil tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan dan Hubungan Internasional telah diadakan. Untuk bidang ideologi Pancasila, debat tersebut jauh dari ekspektasi.

Masing capres memberikan pandangan klise. Joko Widodo bicara tentang penguatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk generasi muda. Ia menekankan pentingnya penguatan itu diadakan di media sosial; Facebook, Twitter, Instagram. Presiden Jokowi juga tidak menjelaskan prestasi kerja dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ia dirikan sejak 2017 silam. Apakah BPIP belum melakukan apa yang diinginkan presiden? Ini patut dipertanyakan.

Prabowo Subianto juga hanya bicara tentang perlunya edukasi, pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan formal. Ia membedakan antara edukasi dan indoktrinasi yang kita hindari akibat trauma atas Penataran P-4 di era Orde Baru. Cukupkah gagasan para capres ini? Masih jauh dari cukup, dan mengambarkan ketidakseriusan para tokoh politik, termasuk Presiden Joko Widodo dalam penguatan Pancasila. Ada beberapa alasan untuk ini.

Pertama, penguatan Pancasila secara digital memerlukan kajian serius terutama pada ranah filosofisnya. Sebab media sosial yang tidak menyediakan ruang refleksi dan edukasi, tidak bisa dijadikan media utama penguatan ideologi. Ideologi itu diskursus intelektual. Ia berisi teori-teori ilmiah yang tidak bisa langsung “dicairkan”, diturunkan kadar intelektualnya, demi menggapai pemahaman generasi millenial yang memang mengidap virus “malas baca”. Bukankah kecanduan media sosial kita dibarengi dengan minat baca buku yang sangat rendah? Bukankah justru media sosial itu yang membuat generasi muda kita jauh dari eksplorasi intelektual yang memang menjadi sifat dasar dari ideologi? Ingat, Pancasila digali oleh Bung Karno dari pergulatannya dengan ideologi-ideologi besar dunia, sejak nasionalisme, Islamisme, humanisme, demokrasi sosial, hingga sosialisme. Menyederhanakan penguatan Pancasila hanya sebatas “memoles cara penyampaiannya” yang sibernetik, jelas-jelas memberangus kedalaman perdebatan ideologi, menjadi sebatas teknik pembuatan “meme”, vlog, dan postingan di Facebook.

Ini memang terkait dengan penguatan kembali Pancasila di era Presiden Jokowi yang tidak jelas blue print-nya. Berbeda dengan era Presiden Soekarno dengan Manipol-USDEK, dan Soeharto dengan P-4. Meskipun kedua program ini rawan kritik, tapi jelas landasan konseptualnya, dan strategi pendidikannya. Di era BPIP, garis besar itu belum ada, atau belum tersosialisasikan. Ini juga mengindikasikan belum kuatnya perumusan kembali diskursus Pancasila dalam lembaga ini. Saya sebagai masyarakat berharap dalam debat ke-4 itu, bisa mendapatkan capaian program penguatan Pancasila oleh BPIP, sebagaimana berbagai capaian pembangunan infrastruktur, pemerintahan dan ekonomi yang dengan fasih dijelaskan Presiden Jokowi.

Demikian pula dengan Prabowo Subianto. Memang benar, indoktrinasi harus diganti dengan edukasi. Artinya, pendidikan Pancasila memang harus dihidupkan kembali secara sistematis dan massif. Di jenjang TK, SD, SMP hingga SMA, pendidikan Pancasila tidak menjadi mata pelajaran tersendiri. Ia digabungkan di dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Apakah artinya pendidikan tentang dasar negara tidak penting? Sedangkan pemulihan pendidikan ini di Perguruan Tinggi sudah terjadi, namun tanpa reformulasi konsepsi Pancasila yang terdepan, mengaliri zaman yang telah berubah. Jika orientasi penguatan Pancasila hanya penghidupan kembali pendidikan formalnya, apakah ia tidak akan mengulang kesalahan P-4 dan PMP? Seharusnya, sebelum menghidupkan pendidikan formalnya, reformulasi konsepsi kepancasilaan dilakukan terlebih dahulu.

Dengan demikian, dari Debat Capres ke-4, kita menemukan gagasan dan program Pancasila yang minim dari para calon presiden. Ini mungkin yang membuat penguatan Pancasila selama ini seperti “ada dalam ketiadaan”.

Sumber : Status Facebook Syaiful Arif

Sunday, March 31, 2019 - 15:15
Kategori Rubrik: