Caleg dan Ampera

Oleh: Sunardian Wirodhono

 

Sebenarnya, sayang banget kalau perhatian kita atas Pemilu Serentak 2019 hanya tumpah pada persoalan pilpres atau capres. Karena sebenarnya, rakyat mestinya juga memakai kesempatan memilih para wakilnya, di DPRD Tingkat II, I, nasional, disamping DPD.

Tentu saja keengganan itu bisa dimaklumi, karena kinerja parlemen kita, di segala tingkat yang mengecewakan. Bahkan perilaku banyak person di legislatif, tak bisa jadi teladan. Kebanyakan justeru jadi benalu, dari yang dinamakan amanat penderitaan rakyat. Tahu watak benalu?

 

 

Seolah, masalah negara bisa diselesaikan Presiden semata. Dengan segala maaf, sehebat apapun presidennya. Kecuali, jika gambaran tentang top manager Indonesia sebagaimana Pak Karno atau Pak Harto jaman silam. Untungnya, Pak Jokowi Presiden yang lebih dari sekedar hebat. Dia bersama isterinya nebeng di paviliun Istana Negara, sementara anak-anaknya jualan martabak, pisang goreng, dan juga jualan kopi.

Dalam suprastruktur demokrasi kita, dengan infrastruktur yang lemah, mencuekkan lembaga negara seperti parlemen, sesungguhnya berbahaya. Dengan gaji ke-empat terbesar di dunia (majoritas legislator bergaji tinggi cenderung di negara korup, dengan kualitas demokrasi rendah), lembaga ini lebih menjadi pagar makan tanaman. Dalam indeks korupsi, lembaga ini terkorup dibanding lembaga negara lainnya.

Bayangkan, dengan kekuasaannya besar, bahkan bisa bikin undang-undang dengan cepat (asal untuk kepentingan sendiri seperti UUMD3), yang memungkinkan quorum sidang paripurna sah karena mereka cukup paraf, tanpa harus hadir di persidangan (dari 500an lebih hanya hadir 24 orang). Sementara, uang rapat tetap berlaku. Dalam dua periode terakhir 2009-2019, performance mereka makin buruk. Tidak produktif dalam legislasi, brengsek dalam pembelaan kepentingan rakyat, kecuali atas dasar primordialitas mereka.

Padahal, dari DPR pulalah, lembaga-lembaga negara seperti MK, MA, KPK, TNI, Polri, dan beberapa lainnya, rekrutmen dan seleksi pejabatnya sangat ditentukan parlemen. Kekuasaan yang tak ada kontrol, karena setelah dipilih mereka tak lagi bisa dikendalikan. Memproses posisi Romahurmusiy yang sudah tersangka pun, berkait gaji dan fasilitas lain, tak bisa segera. Aturan membuat proses waktu butuh 6 bulan. Artinya selama proses, Romy masih menikmati gaji, meski di tahanan sebagai pengangguran.

Rakyat pemilik hak suara, sesungguhnya punya kekuasaan, dan keleluasaan, memilih dan tidak memilih. Memilih yang diyakini baik dan tidak memilih yang diyakini buruk. Jaman kini, sungguh mudah mengakses informasi rekam jejak para caleg, baik yang baru apalagi lama, seperti Fadli Zon. Nggak habis pikir ‘kan, siapa yang memilih dia? Nomor satu, memang presiden. Tapi yang kedua, kita juga butuh parlemen yang berkhidmat pada ampera. Tahu ampera? Itu jembatan di atas sungai Musi, Palembang. Tetap nggak tahu? Brati tempe, dah!

 

(Sumber: Facebook Sunardian Wirodhono)

Monday, March 25, 2019 - 23:15
Kategori Rubrik: