BUMN, How Are You?

ilustrasi

Oleh : Andhika Agung

Dengan total asset BUMN yang hampir 4 kali lipat APBN tahunan RI (8.092 trilyun) tapi hanya menghasilkan deviden sebesar 422 trilyun atau sekitar 5,2% saja dari total assetnya, jelas tidak sebanding kalau dilihat potensi bisnisnya terhadap besarnya penguasaan asset yang di miliki mereka. Dilihat dari sudut manapun efektivitas pencapaian bisnisnya jauh sekali bila dibandingkan dengan perusahaan swasta, apalagi kalau mau di compare dari sisi efisiensi, jaauuuuhhhh... !!!

Padahal kalau di lihat dari adanya "keberpihakan" pemerintah dan sesama BUMN yang dituangkan dalam konsep "Sinergi BUMN". Dimana BUMN mendapatkan prioritas untuk mendapatkan proyek-proyek yang dimiliki pemerintah dan juga proyek-proyek milik BUMN lainnya. Ini harusnya bisa membuat BUMN bisa lebih optimal lagi dalam menggapai profit dan memberikan deviden yang maksimal kepada negara. Faktanya "Keuntungan" dari "Business Environment" ini sepertinya tidak dapat di manfaatkan secara maksimal oleh BUMN.

Kalau saya pribadi upaya pemerintah dengan kebijakan untuk menambah pemasukan negara dari BUMN adalah kebijakan yang tidak tepat. Bila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 1.315 trilyun maka penerimaan negara dari deviden BUMN jauh lebih kecil. Mendingan pemerintah mengoptimalkan pajak, dengan memberikan iklim bisnis yang sehat dan infrastruktur yang baik sehingga ada kompetisi bisnis yang dinamis dan sportif antara perusahaan swasta lokal dan BUMN.

Lagi pula sektor privat lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan BUMN. Di lihat dari parameter manapun perusahaan swasta akan selalu berupaya untuk berproses secara efektif dan efisien agar tetap survive. Sedangkan BUMN seringkali tidak demikian. Keyakinan bahwa mereka takkan pernah bisa dibangkrutkan karena bakal di support oleh negara membuat "Fighting Spirit" mereka tidak dalam posisi yang selevel dengan sektor swasta.

Lihat saja banyaknya BUMN yang sakit, yang sehat hanya bisa dihitung dengan jari. Wajar saja kontribusi devidennya tidak signifikan berbanding total asset yang dimiliki BUMN. Tentu selalu ada pengecualian tapi itupun -mungkin- hanya KAI yang dianggap berhasil bertransformasi menjadi BUMN yang sehat dan bahkan menjadi kebanggaan bangsa ini. Terimasih Pak Jonan atas tangan dinginnya. Pak Jonan adalah tokoh bisnis dari sektor swasta yang berhasil mentransformasi BUMN.

Bahkan kalau mau jujur di beberapa BUMN yang dikategorikan "Sehat" sekalipun belum tentu sehat dalam kondisi sesungguhnya. Laporan keuangan kadang bisa menyesatkan, yang sebenarnya merugi bisa di rekayasa seolah-olah untung. Kasus laporan keuangan Garuda yang berulangkali di audit ulang membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar dalam tata kelola bisnis perusahaan BUMN, tidak hanya di Garuda, tapi BUMN secara umum.

Fakta bahwa laporan keuangan BUMN tidak bisa dijadikan pegangan adalah pengalaman saya sendiri menjadi subkon salah satu BUMN yang konon katanya terbaik di negeri ini. Kriteria penting pemenang tender salah satunya aspek "Financial Strength" dari peserta tender dimana mereka diharapkan mampu menalangi terlebih dulu proses pengadaan material dan jasa dalam proyek tersebut, sebelum owner membayar sesuai kesepakatan termin proyek.

Nyatanya kontrak dengan subkon/supplier tinggal di atas kertas saja. DP kepada supplier yang harusnya dibayar di muka sebelum proyek berjalan, ternyata dibayar 3 - 6 bulan kemudian, itupun setelah ada pembayaran termin dari project Owner. Teknisnya mereka tak ubahnya seperti kontraktor kecil, memainkan sistem pembayaran "back to back" kepada supplier. Baru bisa membayar supplier hanya bila ada pemasukan pembayaran dari Owner Project. Iya kalau Owner bayar kemudian langsung dibayar ke Supplier, seringnya tidak begitu 

Biasanya berbulan-bulan atau malah dalam beberapa kasus bisa jadi beberapa tahun kemudian baru bisa dibayar (ini biasanya bila tagihan final setelah BAST proyek). Itupun Supplier sudah seperti pengemis. Kalau mengemis sudah tak bisa lagi, kita harus berani melakukan somasi. Somasi ini nggak gampang, butuh keberanian dan perhitungan hukum yang matang. Salah langkah bisa di somasi balik oleh Tim Legal mereka yang kuat. Biasanya kalau somasi kita kuat dasar hukumnya, akan ada pembayaran, tapi umumnya parsial, tidak keseluruhan dan masih ada usaha lagi untuk menuntaskannya

Tidak ada kejelasan proses penagihan proyek, siapa PIC-nya di kantor pusat kita takkan diberitahu. Biasanya hanya mentok di PIC level proyek. Bila ditanya sudah sampai di mana proses penagihan, biasanya mereka angkat bahu, sambil berujar, "Berkas tagihan sudah di kirim ke pusat untuk diproses, selebihnya urusan orang pusat". Saat ditanya siapa PIC yang menangani berkas tagihan pembayaran di pusat, mereka pada tutup mulut. Jadi dibuat tak ada kejelasan proses penagihan. Ini bisa berjalan berbulan-bulan tanpa kita ketahui di mana gerangan berkas tagihan kita berada di kantor pusat.

Jadi sengkarut BUMN yang muncul di permukaan ini seperti halnya puncak dari sebuah gunung es permasalahan yang sudah akut di level tata kelola operasional BUMN. Akibatnya banyak supplier yang enggan berurusan secara langsung dengan BUMN. Pending payment yang tidak jelas kapan bisa dibayar. Ketidakjelasan proses penagihan, dsb. "Good Corporate Governance" seringkali hanya retorika yang tertulis di atas dokumen berdebu yang tak pernah dibaca apalagi dihayati. Jadi jangan berharap diamalkan yah 

Oleh karena itu, sulit mengharapkan BUMN bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi negara seperti di China bila BUMN di kelola dengan cara-cara yang amatiran dan hanya menjadi ajang penempatan sekondan politik atau para pensiunan. Iklim usaha harus dibuat kompetitif, keberpihakan negara jangan cuma untuk BUMN tapi juga untuk sektor swasta lokal. Ingat penerimaan pajak dari sektor swasta jauh lebih besar dibandingkan penerimaan deviden BUMN.

Yang jelas kinerja BUMN bobrok bukan cerita baru.
Sudah bukan rahasia umum BUMN merupakan sarang bandit. Mereka bekerja dengan uang dan fasilitas pemerintah. Jadi kalau rugi bukan uang owner yg raib, tapi uang pemerintah. Tak heran etos bisnisnya melempem. Mereka cenderung jadi makelar, men-sub kan lagi kerjaan pada swasta, ambil untung dari jasa memberi bisnis. Itu modus-modus utamanya. Hampir seragam.

Sebagai warga negara kita tidak perlu membela politikus. Kita lihat secara FAIR saja.

Catatan saya, dari 150an BUMN memang ada sejumlah BUMN yang meraih laba, namun itu bisa dihitung jari.
Yang stagnan, tidak untung dan tidak rugi sekitar 30an BUMN. Sisanya merugi, dan tetap sekarat meski disuntik dana oleh pemerintah.

Memang ada BUMN yang berkontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur. Tapi perhatikan juga, mereka babak belur dililit utang.

Secara keseluruhan korupsi di BUMN dalam berbagai skala masih marak. Campur tangan politikus masih tinggi.

Belum lagi bicara pembentukan Anak Perusahaan yg hanya dijadikan SAPI PERAH.

Semoga dengan keberanian / manuver nya Erick Thohir bisa merubahnya, namun waktu 5 tahun tidak cukup karena sudah mendarah daging.

Sumber : Status facebook Andhika Agung

Monday, December 9, 2019 - 10:45
Kategori Rubrik: