REDAKSIINDONESIA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat adanya realisasi investasi sebanyak 86 proyek investasi di 11 provinsi. Dari proyek tersebut teIah menyerap 20.000 tenaga kerja.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, data tersebut merupakan hasil pemantauan dan fasilitasi proyek-proyek investasi tahap konstruksi yang dilakukan BKPM pada bulan Juni 2016.

Hasil pemantauan dipaparkan oleh Franky didampingi dua direktur di Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Wisnu Soedibjo dan Dadang MuIyana, di Kantor BKPM, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Franky merinci penyerapan tenaga kerja terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12.163 orang, Jawa Barat 4.987 orang, Riau 1.495 orang, Kalimantan Selatan 859 orang, Kalimantan Timur 708 orang, BaIi 359 orang, Papua 350 orang, Sumatera Barat 291 orang, Bangka Belitung 183 orang, Bengkulu 105 orang, dan Jakarta 27 orang.

Di luar penyerapan tenaga kerja yang sudah terealisasi, pihaknya juga mencatat adanya peluang kerja yang tercipta sebanyak Iebih dari 30.000 orang di tiga provinsi, masing-masing Jawa Tengah 22.960 orang, Jawa Barat 7.725 orang dan Papua 238 orang.

Selain penyerapan tenaga kerja, pemantauan 86 proyek yang dilakukan BKPM selama Bulan Juni juga mencatat adanya potensi ekspor seni|ai US$ 1,2 miliar dan potensi penghematan anggaran melalui produksi barang substitusi impor senilai US$ 1,6 miliar.

“Pemantauan proyek investasi yang dilakukan BKPM ini bertujuan untuk mengakselerasi proyek-proyek investasi berjalan. Potret 86 proyek investasi ini menunjukkan pengawalan intensif terhadap proyek investasi dibutuhkan karena dapat memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja maupun potensi terciptanya lapangan kerja, maupun potensi ekspor serta substitusi impor. Semakin banyak proyek investasi yang terealisasi akan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor dan penghematan anggaran melalui produksi barang substitusi impor,” ujar Franky.

Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM, Wisnu Soedibjo yang membidangi wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan proyek investasinya. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja terampil dan spesialis, pasokan listrik, dan perizinan daerah.

Permasalahan serupa juga disampaikan Direktur Wilayah IV Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Dadang Mulyana, yang membawahi wilayah JawaTimur, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

Terkait dengan kendala di daerah, Franky menyebut memang masih dapat ditemui. Misalnya kendala izin di daerah yang menyangkut izin lokasi, izin penggunaan, RT/RW, dan izin di beberapa lokasi di daerah. Terkait kendala pasokan listrik dan infrastruktur, Franky mengatakan masih diupayakan dipercepat hingga kini.

“Pasokan listrik sebenarnya proses untuk mendapatkannya lama dan kita pernah di Bayah kita libatkan GM PLN untuk hadir karena investor sudah mencatatkan Oktober komisioning, karena waktu itu dari 130 tower, ada kendala tower 20 lahan sehingga perlu ada percepatan. Hal-hal seperti ini yang tentu dihadapi di daerah. Peran kita memfasilitasi temuan ini bukan berhenti di situ saja. Justru pertemuan ini adalah PR kita untuk menyelesaikan, termasuk terkait listrik,” kata Franky.

Pemantauan 86 proyek investasi yang dilaksanakan BKPM sepanjang Bulan Juni ini, merupakan bagian dari rencana BKPM memantau 1.000 proyek investasi sepanjang tahun 2016. Delapan puluh enam Proyek yang dipantau terdiri dari 23 Proyek PMDN dengan rencana investasi Rp 16,3 triliun dan realisasi investasi saat ini sebesar Rp 6,3 triliun, kemudian 63 Proyek PMA dengan rencana investasi Rp 23,2 triliun dan realisasi investasi Rp 6,5 triliun.

Dari 86 proyek tersebut, terdapat 40 proyek yang sudah selesai konstruksi di mana sembilan di antaranya sudah memiliki lUl (lzin Usaha lndustri) dan 31 proyek sudah memasuki tahap commissioning. Total nilai investasi yang sudah selesai konstruksi mencapai Rp 10,4 triliun. Dengan demikian, terdapat 46 proyek yang masih tahap konstruksi dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 29,1 triliun.

Franky merinci realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah Provinsi Jawa Tengah (Rp 4,56 triliun, 22 proyek), Provinsi Jawa Barat (Rp 2,43 triliun, 33 proyek), Provinsi Sumatera Barat (Rp 1,85 triliun, 2 proyek), Provinsi Kalimantan Timur (Rp 1,46 triliun, 2 proyek), dan Provinsi Kalimantan Selatan (Rp 566 miliar, 7 proyek). Dari 86 proyek terbagi pada masing-masing sektor usaha yaitu industri (Rp 10,4 trillun, 66 proyek), jasa (Rp 1,3 triliun, 8 proyek), hotel (Rp 444,7 miliar, 3 proyek), pembangkit tenaga listrik (Rp 361,4 miliar, 3 proyek), perkebunan (Rp 107,7 miliar, 1 proyek), peternakan (Rp 86,1 miliar, 2 proyek), pertambangan (Rp 40 miliar, 1 proyek), kehutanan (Rp 11,7 miliar, 1 proyek), pertanian (Rp 10,4 miliar, 1 proyek).

Sementara, dari 63 proyek PMA dengan investasi senilai Rp 6,5 triliun yang terbagi berdasarkan 5 negara asal yang terbesar investasinya yaitu Jepang (Rp 1,5 triliun, 14 proyek), British Virgin Islands (Rp 1,5 triliun, 5 proyek), Korea Selatan (Rp 800, 4 miliar, 14 proyek), China (Rp 555, 5 miliar, 3 proyek), dan Seychelles (Rp 399,9 Miliar, 1 proyek). Dari 86 proyek investasi yang dipantau BKPM, juga terdapat 3 proyek di sektor pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas/daya listrik sebesar 217,5 MW.(detik.com) **

REDAKSIINDONESIA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat adanya realisasi investasi sebanyak 86 proyek investasi di 11 provinsi. Dari proyek tersebut teIah menyerap 20.000 tenaga kerja.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, data tersebut merupakan hasil pemantauan dan fasilitasi proyek-proyek investasi tahap konstruksi yang dilakukan BKPM pada bulan Juni 2016.

Hasil pemantauan dipaparkan oleh Franky didampingi dua direktur di Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Wisnu Soedibjo dan Dadang MuIyana, di Kantor BKPM, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Franky merinci penyerapan tenaga kerja terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12.163 orang, Jawa Barat 4.987 orang, Riau 1.495 orang, Kalimantan Selatan 859 orang, Kalimantan Timur 708 orang, BaIi 359 orang, Papua 350 orang, Sumatera Barat 291 orang, Bangka Belitung 183 orang, Bengkulu 105 orang, dan Jakarta 27 orang.

Di luar penyerapan tenaga kerja yang sudah terealisasi, pihaknya juga mencatat adanya peluang kerja yang tercipta sebanyak Iebih dari 30.000 orang di tiga provinsi, masing-masing Jawa Tengah 22.960 orang, Jawa Barat 7.725 orang dan Papua 238 orang.

Selain penyerapan tenaga kerja, pemantauan 86 proyek yang dilakukan BKPM selama Bulan Juni juga mencatat adanya potensi ekspor seni|ai US$ 1,2 miliar dan potensi penghematan anggaran melalui produksi barang substitusi impor senilai US$ 1,6 miliar.

“Pemantauan proyek investasi yang dilakukan BKPM ini bertujuan untuk mengakselerasi proyek-proyek investasi berjalan. Potret 86 proyek investasi ini menunjukkan pengawalan intensif terhadap proyek investasi dibutuhkan karena dapat memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja maupun potensi terciptanya lapangan kerja, maupun potensi ekspor serta substitusi impor. Semakin banyak proyek investasi yang terealisasi akan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor dan penghematan anggaran melalui produksi barang substitusi impor,” ujar Franky.

Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM, Wisnu Soedibjo yang membidangi wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan proyek investasinya. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja terampil dan spesialis, pasokan listrik, dan perizinan daerah.

Permasalahan serupa juga disampaikan Direktur Wilayah IV Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Dadang Mulyana, yang membawahi wilayah JawaTimur, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

Terkait dengan kendala di daerah, Franky menyebut memang masih dapat ditemui. Misalnya kendala izin di daerah yang menyangkut izin lokasi, izin penggunaan, RT/RW, dan izin di beberapa lokasi di daerah. Terkait kendala pasokan listrik dan infrastruktur, Franky mengatakan masih diupayakan dipercepat hingga kini.

“Pasokan listrik sebenarnya proses untuk mendapatkannya lama dan kita pernah di Bayah kita libatkan GM PLN untuk hadir karena investor sudah mencatatkan Oktober komisioning, karena waktu itu dari 130 tower, ada kendala tower 20 lahan sehingga perlu ada percepatan. Hal-hal seperti ini yang tentu dihadapi di daerah. Peran kita memfasilitasi temuan ini bukan berhenti di situ saja. Justru pertemuan ini adalah PR kita untuk menyelesaikan, termasuk terkait listrik,” kata Franky.

Pemantauan 86 proyek investasi yang dilaksanakan BKPM sepanjang Bulan Juni ini, merupakan bagian dari rencana BKPM memantau 1.000 proyek investasi sepanjang tahun 2016. Delapan puluh enam Proyek yang dipantau terdiri dari 23 Proyek PMDN dengan rencana investasi Rp 16,3 triliun dan realisasi investasi saat ini sebesar Rp 6,3 triliun, kemudian 63 Proyek PMA dengan rencana investasi Rp 23,2 triliun dan realisasi investasi Rp 6,5 triliun.

Dari 86 proyek tersebut, terdapat 40 proyek yang sudah selesai konstruksi di mana sembilan di antaranya sudah memiliki lUl (lzin Usaha lndustri) dan 31 proyek sudah memasuki tahap commissioning. Total nilai investasi yang sudah selesai konstruksi mencapai Rp 10,4 triliun. Dengan demikian, terdapat 46 proyek yang masih tahap konstruksi dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 29,1 triliun.

Franky merinci realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah Provinsi Jawa Tengah (Rp 4,56 triliun, 22 proyek), Provinsi Jawa Barat (Rp 2,43 triliun, 33 proyek), Provinsi Sumatera Barat (Rp 1,85 triliun, 2 proyek), Provinsi Kalimantan Timur (Rp 1,46 triliun, 2 proyek), dan Provinsi Kalimantan Selatan (Rp 566 miliar, 7 proyek). Dari 86 proyek terbagi pada masing-masing sektor usaha yaitu industri (Rp 10,4 trillun, 66 proyek), jasa (Rp 1,3 triliun, 8 proyek), hotel (Rp 444,7 miliar, 3 proyek), pembangkit tenaga listrik (Rp 361,4 miliar, 3 proyek), perkebunan (Rp 107,7 miliar, 1 proyek), peternakan (Rp 86,1 miliar, 2 proyek), pertambangan (Rp 40 miliar, 1 proyek), kehutanan (Rp 11,7 miliar, 1 proyek), pertanian (Rp 10,4 miliar, 1 proyek).

Sementara, dari 63 proyek PMA dengan investasi senilai Rp 6,5 triliun yang terbagi berdasarkan 5 negara asal yang terbesar investasinya yaitu Jepang (Rp 1,5 triliun, 14 proyek), British Virgin Islands (Rp 1,5 triliun, 5 proyek), Korea Selatan (Rp 800, 4 miliar, 14 proyek), China (Rp 555, 5 miliar, 3 proyek), dan Seychelles (Rp 399,9 Miliar, 1 proyek). Dari 86 proyek investasi yang dipantau BKPM, juga terdapat 3 proyek di sektor pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas/daya listrik sebesar 217,5 MW.(detik.com) **