Bukti Kualitas pak Mantan Mendikbud

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Hati2!! Supen goreng masalah pendaftaran siswa baru di Jakarta yang ruwet soal usia, disebutkan karena Permendikbud. Padahal Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang PPDB hanya mengatur batasan usia atas utk SMP dan SMA.

Untuk SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, dan untuk jenjang SMA dan SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sesuai Pasal 6 dan Pasal 7.

Pemerintah DKI pun menerjemahkan aturan tersebut dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2020/2021.

Dalam keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tersebut, jika dalam proses seleksi yang mendaftar melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi akademik dan luar DKI Jakarta melebih daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan, salah satunya adalah usia tertua ke usia termuda.

Namun yang terjadi kemudian, jalur usia ini dijadikan sebagai pra syarat utama oleh satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Entah apa dasarnya, siswa dgn usia maksimal dapat diutamakan ketimbang siswa usia normal sementara pendaftaran baru saja dibuka.

Harusnya jika memang ingin memberi kesempatan kepada peserta didik yang pernah putus sekolah ataupun tinggal kelas, maka beri saja kuota dan harus dipisahkan dengan jalur reguler (nilai dan zonasi). Atau hanya jika kuota normal sudah terpenuhi.

Jika perlu buat sekolah sendiri yang khusus menampung mereka yang pernah putus sekolah ataupun tinggal kelas berkali-kali. Toh program Kejar Paket juga tersedia guna memfasilitasi warga yang sudah terlewat umur namun ingin mendapatkan ijazah kelulusan tingkat SMP ataupun SMA sederajat.

Diskriminasi? Tidak juga. Justru akan diskriminatif jika anak cerdas tidak boleh sekolah hanya karena belum cukup umur. Lantas buat apa ada program akselerasi? Kini masalah sudah terjadi. Banyak orangtua yang merasa dirugikan karena anaknya tidak bisa mendaftar di sekolah meski sudah zonasi, meski nilainya baik, meski usianya normal.

Masalah ini pun digoreng kaum supen dengan menyalahkan Kemendikbud. Mereka tidak ingin menyalahkan Dinas Pendidikan DKI yang sudah menafsirkan sendiri peraturan yang ada. Apalagi menyalahkan Gubernur Anies yang sudah mereka anggap setengah dewa yang tidak pernah salah.

Ayolah pak mantan Mendikbud, mengurus pendidikan di daerah pun tidak bisa, bagaimana ngurus pendidikan nasional? Persoalannya, masalah keruwetan seperti di DKI Jakarta tidak terjadi di daerah lain tuh? (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Saturday, June 27, 2020 - 19:30
Kategori Rubrik: