AS Bukan Lagi Negara Adidaya, Harus Belajar dari Indonesia

ilustrasi
Oleh : Agung Wibawanto
Seminggu lalu AS akan dicatat dalam sejarahnya sendiri bahkan dunia. Bahwa negara yang mengaku adi daya, super power, simbahnya demokrasi, mengalami peristiwa yang sangat memalukan. Ada dua hal utama dan plus satu tambahan yang dianggap 'memalukan' bagi masyarakat dunia. Pertama, tidak bisa menerima kekalahan dalam pilpres 2020.
Kedua, aparat keamanan tidak mampu menjaga wibawa istana (kantor) kepresidenan sebagai simbol negara yang harus dilindungi, dan; Ketiga, gagal dalam mengatasi pandemi covid. Beberapa pengamat di AS mengatakan bahwa yang terjadi di Amerika saat ini mirip dengan di Indonesia saat pilpres 2019. Angkanya pun tidak jauh berbeda, sama-sama tipis.
Bedanya, di Indonesia, pihak petahana yang dinyatakan menang dan penatangnya tidak terima. Sedang di Amerika sebaliknya. Trump yang petahana justru melakukan perlawanan karena tidak terima dinyatakan kalah. Trump menuduh Joe Biden melakukan kecurangan bahkan 'perampokan', meskipun tidak ditunjukkan dengan bukti. Trump menolak hasil pilpres.
Trump menyatakan terus bertahan dan tidak akan menyerah kepada pendukungnya. Ucapannya ini tentu 'membakar' eforia perlawanan dari pendukung Trump kepada presiden terpilih Joe Biden. Hal ini tentu saja mengejutkan. Bagaimana sebuah negara yang mengaku dan sudah dianggap kampiun demokrasi, namun tidak menerima kekalahan dalam pilpres?
Jelas sangat memalukan. Terlebih Trump tidak menggunakan jalur hukum dalam menggugat hasil pemilu. Melainkan ia memainkan sentimen para pendukungnya yang memang kebanyakan mereka yang tinggal di wilayah perdesaan didominasi penduduk kulit putih dan dianggap konvensional liberal. Sebaliknya pendukung Biden lebih banyak di perkotaan.
Gap atau kesenjangan antara penduduk asli terutama kulit putih dengan para pendatang yang merupakan warga keturunan menjadi jualan Trump kepada pendukungnya. Ia selalu mengajak pendukungnya untuk menjadi 'tuan rumah' di AS dan memusuhi para pendatang. Semangat ini pernah ada dalam sejarah kelam AS di mana ras kulit putih sangat berkuasa dan menindas ras hitam dan kuning.
Trump secara sengaja membiarkan pendukungnya menyerbu Gedung Capitol di Washington DC saat Kongres AS melakukan Sidang Pleno penetapan hasil pilpres 2020. Sebagai negara super power yang dikenal pula tercanggih dalam sistem keamanannya, faktanya Gedung Capitol ditembus massa pendukung Trump yang melakukan aksi vandalisme.
Dengan mudah mereka mengacak-acak dan menguasai kantor presiden. Kemana aparat keamanan? Jelas ada pembiaran. Aparat tidak kuasa jika Presiden Trump tidak memerintahkan untuk "tutup pintu" dan basmi pendemo. Tapi apakah legal? Presiden memerintahkan aparat membiarkan pendemo menduduki istana yang nota bene simbol kekuasaan negara?
Jatuhnya Gedung Capitol, maka runtuh pula kekuasaan Presiden AS. Istilahnya, wilayah dan gedung lain silahkan bisa dikuasai musuh tapi tidak untuk Gedung Capitol. Tempat itu harus dilindungi mati-matian oleh garda nasional. Akhirnya Garda Nasional Washington DC pun dikerahkan dan Wali Kota Muriel Bowser juga meminta tambahan pasukan dari negara bagian tetangga, seperti Virginia dan Maryland.
Ketua Senat, Nancy Pelosi, dalam pernyataannya menyebut serbuan ke Gedung Capitol sebagai "serangan memalukan" terhadap demokrasi. "Kejadian itu tidak boleh menggentarkan kita dari tanggung jawab untuk mengesahkan terpilihnya Joe Biden." Sedang Wakil Presiden AS, Mike Pence, mengatakan kejadian hari itu adalah "Hari yang kelam dalam sejarah Capitol Amerika Serikat."
Pence mengatakan, "Untuk Anda yang melakukan kekacauan di Gedung Capitol hari ini, Anda tidak menang. Kekerasan tidak pernah menang. Kebebasan berjaya dan ini masih rumah rakyat. Selagi kami kembali berkumpul di ruangan ini, dunia akan menyaksikan lagi keteguhan dan kekuatan demokrasi kami bahkan setelah aksi kekerasan dan vandalisme yang belum pernah terjadi sebelumnya," imbuhnya.
Kejadian itu pun dikecam pemimpin negara lain seperti, Kanada, Inggris dan Belanda. Menurut pakar sejarah dari US Capitol Historical Society, serbuan ke Gedung Capitol adalah yang pertama sejak abad ke-19. Saat itu, pasukan Inggris pimpinan Laksamana Madya Sir Alexander Cockburn dan Mayor Jenderal Robert Ross membakar Gedung Capitol ketika menginvasi Distrik Columbia pada Agustus 1814.
Selain dua kejadian utama tersebut, hal lain yang sangat mencolok adalah gagalnya Trump dalam melindungi warganya dari virus covid. Sejak kasus meninggalnya warga kulit hitam oleh petugas kepolisian AS, negara Trump itu kerap dilanda aksi demo yang tentu tidak mengindahkan prokes di tengah pandemi. Kasus positif covid 19 yang muncul di AS semakin meningkat.
Itulah tiga perkara yang saya kira tidak perlu lagi terlalu membanggakan AS ketimbang negara kita sendiri Indonesia. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi nyata-nyata sanggup mengatasi apa yang dialami AS saat ini. Jokowi berhasil 'mengajak' kompetitornya untuk membantunya dalam kabinet. Bertujuan untuk meredam kecewa Prabosan dan pendukungnya.
Joe Biden tidak bakal bisa melakukan itu karena Trump adalah Presiden AS kesekian, tidak mungkin ditarik menjadi menteri. Atau pikirkan untuk sebuah posisi lain yang lebih "layak". Untuk penanganan masa pandemi, Indonesia pun terbukti jauh lebih tegas dan tanpa kehebohan. Salah satunya, berhasil menahan pimpinan gerakan radikal dengan pasal "kerumunan massa".
Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Pancasila, sementara AS bangga dengan Demokrasi Liberalnya. Sekarang, silahkan amati, pahami dan bandingkan. Di AS, itulah 'harga' yang harus dibayar oleh 'demokrasi liberal'. Dan saya pun teringat dengan statemen Prof

(Rektor UNU) bahwa "Demi Indonesia, Ilmu Sosial tidak perlu netral." Kalimatnya mirip dengan, demi Indonesia, demokrasi tidak perlu liberal. (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Sunday, January 17, 2021 - 12:15
Kategori Rubrik: