Bukan Blokir Medsos, Menkominfo Batasi Sebaran Hoax

ilustrasi
Oleh : Veronica Koman
 
Terkait pembatasan sebagian terhadap akses ke media sosial dan messengers akibat kerusuhan 22 Mei 2019, sikap saya adalah tidak menolak kebijakan tersebut secara mentah-mentah.
 
Facebook adalah alat utama yang digunakan saat genosida Rohingya di Myanmar tahun lalu. Akun-akun dengan jutaan pengikut yang biasanya menayangkan konten hiburan tiba-tiba menjadi alat penebar penghasutan dan kebencian. Hasilnya, setidaknya 10.000 jiwa melayang dan 700.000 orang Rohingya harus mengungsi.
 
Media juga menjadi alat utama pada genosida yang terjadi di Rwanda tahun 1994. Pada persidangan kriminal internasional yang dibentuk, terungkap bahwa penghasutan terhadap kaum mayoritas Hutu untuk membantai kaum minoritas Tutsi dan kelompok Hutu yang moderat dilakukan lewat media. Jaksa menyatakan bahwa kasus ini adalah contoh bagaimana "media kebencian" bisa mempengaruhi bahkan lansia dan anak-anak ikut menjadi pembunuh. Hasilnya 800.000 jiwa orang Tutsi dan Hutu melayang. Seorang penyiar radio dihukum penjara seumur hidup. Seorang pemilik dan editor koran cetak juga dihukum penjara seumur hidup. Seorang penyiar radio lainnya dihukum 35 tahun penjara.
 
Pada persidangan Nuremberg tahun 1946, seorang Nazi yang adalah produser film dan kartun dihukum mati atas produksinya yang turut menyebabkan 6 juta nyawa orang Yahudi melayang ketika Holocaust.
 
Pembelaan oleh para pengacara terdakwa adalah seputar kebebasan berekspresi.
Argumen yang sama sedang kita gunakan ketika menyikapi pembatasan internet oleh pemerintah Indonesia: kebebasan berekspresi dan kebebasan mengakses informasi. 
 
Kemarin, saya pribadi melihat bahwa propaganda yang sedang disebar oleh pendukung Prabowo di Facebook sangat mengerikan. Mungkin juga faktor karena saya keturunan Tionghoa, ada trauma tersendiri akibat impunitas kerusuhan Mei 98, sehingga saya melihat bahwa ancaman itu begitu nyata.
 
Dari contoh kasus masa lalu, terbukti bahwa media bisa menjadi alat perang tanpa perlu mengangkat senjata. Maka, saya berpendapat bahwa pembatasan media di saat penghasutan makin menjalar dan membesar bisa saja diperlukan. Perlu kita catat, pembatasan yang dilakukan pemerintah hanya sebagian dan melambatkan, bukan gelap total.
 
Saya sepakat dengan sikap ICJR di tautan berikut ini: apabila lain kali pemerintah merasa perlu untuk melakukan pembatasan internet dan akses atas informasi, maka harus dilakukan dengan landasan hukum. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan kekuasaan.
 
 
Sumber : Status Facebook Veronica Koman
Sunday, May 26, 2019 - 14:45
Kategori Rubrik: