Buah Pembiaran Karena Kompromi Politik

Oleh: Erizeli Bandaro

Awal Jokowi berkuasa tahun 2015, dia sudah tahu PR besar bangsa ini. Yaitu ketidakadilan lahan. Tak kurang 71 persen hutan Indonesia dikuasai perusahaan. Sebanyak 22 juta hektare tanah perkebunan dikuasai pihak swasta serta negara. Gini ratio pertanahan sudah di angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang.

Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Bayangkan saja, 25 grup usaha besar menguasai 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Itu baru sawit. Belum lagi tambang, HPH, HTI. Sebegitu besarnya sumber daya yang dikuasai korporat. 

 

Kerakusan korporat juga berperan besar terjadinya bisnis rente pada sektor migas. Akibatnya ketimpangan kaya dan miskin sangat lebar. Rasio gini juga bersumber dari ketidakadilan mengakses sumber daya keuangan. Bahkan sebagian besar kredit bank BUMN diberikan kepada korporat.

Di era Jokowi, satu demi satu dibenahi. Tahun 2015 dilakukan moratorium pembukaan lahan sawit. Tahun 2016 Jokowi minta agar KPK dan BPK melakukan audit secara menyeluruh terhadap tambang. Apakah BPK dan KPK kerja? KPK hanya menemukan ketidakpatuhan penambang membayar iuran, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak sebesar Rp2,8 triliun. 

Itupun tidak ada hukum paksa bayar. Hanya jadi catatan piutang negara kepada korporat. Setelah itu diam. Kita engga pernah dengar pengusaha tambang ke OTT KPK atau dijadikan pesakitan oleh Kejaksanaan Agung. Padahal sudah ada Undang Undang Tipikor.

Pada tahun 2019, Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) mencatat ada 10.000 izin (Tambang Umum dan kecil). Tahukah Anda? Yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Bayangkan, 10.000 izin, yang bayar pajak kurang dari 4.000. Ke mana pergi sisanya? Ya ke oknum Pemda. 

Karena Pemda punya hak keluarkan izin tambang di bawah 100 hektare. Penambang kecil jumlahnya masif dan sulit dikendalikan patuh kepada lingkungan hidup. Mereka jadi sumber uang bagi lurah, camat dan Pemda, termasuk preman. Membuat tempat prostitusi jadi laris manis.

Masalah bangsa ini banyak sekali. Jokowi tidak mungkin menjangkau semua. Dia hanya fokus kepada yang bisa dia jangkau. Dan itu yang besar besar saja. Seperti kasus Petral, tuntas. Kasus impor gas sekarang sedang berproses. Tugas Ahok  sebagai Preskom Pertamina untuk  menuntaskan. 

Cara jenial menghentikan kerusakan hutan Kalimantan, adalah dengan memindahkan ibukota Ke Kaltim. Dengan demikian masalah pembenahan kerusakan alam kalimantan menjadi political will negara untuk diselesaikan. Itupun tidak mudah. Karena para pengusaha yang ada di ring kekuasaan presiden itu seperti racun. Yang di luar jadi virus. Sementara APBN masih bergantung 80% dari pajak korporat.

Sulit memang. Apalagi negeri sebesar indonesia ini masih belum tuntas mendefinisikan ideologi pancasila dalam bentuk Undang Undang. RUU HIP ditolak oleh elite. Bayangkan saja. Kalau persepsi ideologi Pancasila tidak jelas, maka sulit hukum jadi panglima. Yang ada tetap saja politik jadi panglima. Pembiaran menjadi permisif sebagai sebuah kompromi politik. Rakyat pun menjadi korban.

Saya percaya Jokowi dan juga saya paham betapa berat amanah di pundaknya. Saya juga tidak berharap banyak. Ibarat kerja, Jokowi melakukan mission impossible. Karenanya, sedikit saja ada perbaikan, itu sudah Alhamdulillah. Mengapa ? Itu artinya kita sedang berproses ke arah lebih baik. Selanjutnya di periode kedua ini, saya hanya berdoa semoga kita tidak kehilangan harapan untuk terus mendukung Jokowi melakukan perubahan dan membenahi bangsa ini. 

Tetap semangat, Presiden. You are not alone…

 

(Sumber: Grup Facebook Diskusi dengan Babo)

Thursday, January 21, 2021 - 10:15
Kategori Rubrik: