Herbert Simon menambal celah lain dari teori klasik Smith. Kompetensinya adalah psikologi kognitif organisasi. Menurutnya, manusia tidak pernah bisa benar-benar menjadi makhluk rasional, dalam arti membuat keputusan dengan tujuan maksimisasi keuntungan. Pada kenyataannya, perilaku dan kognitif manusia terbatas dalam membuat keputusan rasional. Konsep ini disebut dengan bounded rationality (rasionalitas terbatas). Keputusan manusia tidak pernah mencapai rasionalitas optimum, melainkan sekadar pilihan memuaskan (satisficing). Kenapa ini terjadi? Karena keterbatasan kognitif manusia. Tidak mungkin seseorang dapat mengetahui semua alternatif atau semua konsekuensi dari setiap alternatif. Kuncinya, setiap orang mempunyai keterbatasan dalam memperoleh semua informasi. Penjelasan ini melengkapi teori Asymmetric Information Kenneth Arrow (1921-2017) dan George Akerlof (l. 1940). Teori informasi asimetris bilang pasar tidak mungkin sempurna karena dalam transaksi ekonomi, satu pihak kenyataannya lebih banyak memiliki informasi dibandingkan pihak lainnya.
Teori bounded rationality bisa kita pinjam untuk menjelaskan aspek-aspek kehidupan kita, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Keputusan kita mengambil pasangan hidup, misalnya, bukan berbasis kalkulasi rasional. Kita pilih A dan bukan B sebenarnya lebih banyak karena keterbatasan informasi tentang kedua orang calon. Pilihan kita tidak perlu optimal, yang penting cukup memuaskan. Sekarang kita uji coba aplikasikan teori Simon dalam kontestasi Pilpres. Banyak sekali orang pilih calon karena keterbatasan informasi. Banyak sekali pembenci Jokowi tahunya Prabowo itu santri, Jokowi itu PKI. Banyak yang percaya rezim ini anti-Islam. Banyak yang percaya TKA China membludak. Banyak yang percaya di era pemerintahan ini hutang menggunung.
Kalau masalahnya ini, solusinya kasih informasi pembanding. Buktikan kalau Jokowi lebih fasih baca al-Qur’an ketimbang Prabowo. Sodorkan data bahwa TKA China memang ada tetapi jumlahnya tidak sefantastis klaim-klaim oposan. Hutang bertambah untuk tambahan modal pembangunan. Jumlahnya masih terbilang aman. Rezim ini juga tidak anti-Islam. Membubarkan HTI tidak sama dengan anti-Islam, tetapi melawan agenda politik separatis bersampul Islam.
Namun, ternyata masalahnya bukan keterbatasan informasi. Masalahnya adalah struktur kognitif yang memblokade informasi. Saya punya kawan dalam GWA, secara terbuka mengaku sebagai pengikut HTI. Tiap hari kerjaannya share-forward artikel-artikel HTI dan pandangan-pandangan oposisi terhadap pemerintah. Saya sering counter dengan data-data, tidak asbun. Kalau urusannya soal hujjah, saya sodorkan teks kitab. Tetapi dia tidak peduli. Dari respons-nya kelihatan sekali dia tidak baca argumen saya. Yang terjadi bukan diskusi, tetapi berondongan narasi searah. Dia terus menerus menembakkan opini yang hidup dalam tempurung ideologinya sendiri. Artinya tidak ada pertukaran informasi. Ideologi telah memblokade informasi liyan yang tidak diinginkan. Jadilah ideologi sebagai sistem pengetahuan tertutup. Sekarang kita lihat di dunia maya. Gejalanya serupa. Kita akan cenderung mengelompok dalam zona kognitif serumpun. Pendukung paslon 1 hidup di satu ‘benua,’ pendukung paslon 2 hidup di ‘benua’ lain. Tidak ada pertukaran informasi, yang ada adalah perang ideologi.
Jadi teori Simon ini perlu dimodifikasi. Keterbatasan informasi terjadi bukan karena kelangkaan informasi. Informasi sekarang melimpah di era ICT. Keterbatasan informasi terjadi karena blokade ideologi. Informasi yang cocok diserap, yang lain ditolak. Masih adakah dialog? Saya sangsi. Dunia maya kita ibarat monolog akbar. Kita bicara, tetapi tidak komunikasi. Situasinya bising karena orang ngomong sendiri-sendiri. Polarisasi mengeras dalam hitam-putih. Jurusnya pamungkas: pokoke! Kalau sudah pokoke, data tidak laku! “Pokoke Jokowi elek!” Di sebelahnya: “Pokoke Prabowo brengsek!” Di tengah situasi itu, karena hidup harus memilih, saya akan pilih Jokowi dengan nalar!
Sumber : Status Facebook M Kholid Syeirazi
Comment