Bisnis Politik Pengerah Massa

Oleh: Vika Klaretha D
Pengumpulan dan pengerahan massa? Kok terdengar so yesterday, jadul, dan jaman batu banget ya. Bukan cuma karena saat ini masa pandemik. Bukan cuma karena virus Covid 19 begitu gampang tersebar di tempat-tempat dimana ada orang berkerumun, tetapi tentu saja karena di era millennial bukan lagi masanya orang berkumpul fisik lalu pamer dan adu kuat ala preman. Berteriak-teriak garang memprovokasi dengan kata-kata bombastis, sebagai bentuk hipnotis tak kentara. Memasukkan ke alam bawah sadar tentang kebencian pada siapa pun yang dianggap lawan. Tentu saja apa yang diucapkan itu tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang penting massa percaya, setidaknya ada yang percaya. Dan semakin rendah tingkat literasi masyarakat, semakin mudah percaya pada berita-berita yang bombastis, tak masuk akal, dan emosional.
 
Tidak percaya? Contohnya banyak. Kasus orang yang sejatinya kabur ke luar negeri karena kasus-kasus hukum yang menjeratnya, dipercaya banyak orang sebagai pahlawan. Pembela kebenaran meski mungkin sebenarnya pembuat keonaran. Bagaimana mungkin ‘onar’ menjadi ‘benar’? Mungkin saja, karena ia tak henti-henti memprovokasi dengan narasi-narasi berulang-ulang dan menghipnotis. Efeknya serupa mantra. Menyihir dan mengubah orang-orang yang selama ini merasa dirinya pecundang dan kini mendadak menjadi merasa 'di jalan yang benar' . Hanya karena merasa tersanjung dikumpulkan bersama tokoh-tokoh yang tampil dengan atribut-atribut yang dianggap relijius.
Lalu untuk apa hal tersebut dilakukan? Politik, sodara-sodara. Bisnis politik, tepatnya. gerombolan pengerah massa yang bejibun itu punya nilai tawar tinggi bagi politisi-politisi yang ingin terlihat ber’power’, bermassa, dan berkepentingan dalam pemilu. Entah dalam Pilkada, atau suksesi 2024. Tak heran ketika kasus pengumpulan massa tanpa masker dalam berbuntut panjang dengan pemanggilan tokoh-tokoh oleh aparat, yang pertama diserang kelompok itu adalah para calon kepala daerah yang visoner. Mengatakan bahwa mereka juga melakukan pengerahan massa. Menyebar foto hoax dari era sebelum pandemi.
Gerombolan tersebut dan kekuatan politik di belakangnya berkepentingan untuk menggagalkan Pilkada. Mengapa? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena mereka dan kelompoknya akan sulit memenangkan aneka pemilu. Trend dunia menunjukkan bahwa politisi-politisi yang mengangkat isu-isu negative, tak menunjukkan terobosan dalam program kerja, serta memelihara kefanatikan sempit berjatuhan. Contoh terdekat, Amerika Serikat. Negeri dedengkot demokrasi dan bercirikan keberagaman penduduk sebagaimana Indonesia. Pada Pemilu 2016 lalu, Donald Trump yang banyak mengusung isu-isu rasis memenangkan Pilpres. Di tahun 2020, hanya empat tahun kemudian, Trump kalah meski ia petahana. Sesuatu yang jarang terjadi dalam 100 tahun terakhir di Amerika. Survey pada pemilih Joe Biden, competitor Trump, menunjukkan bahwa 55% pemilih memilih Biden lebih karena alasan ‘asal bukan Trump’.
Apa yang terjadi di Amerika mewakili kecenderungan dunia. Betapa masyarakat semakin terpolarisasi. Bukan karena alasan religious atau kesamaan etnis, tetapi lebih pada perbedaan tingkat literasi. Mereka yang literatif di satu pihak, dan non literatif di pihak lain. Bernie Sanders, yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Capres Amerika Serikat, meramalkan dengan tepat sebelum Pilpres, bahwa Biden akan kalah pada hari pertama, kemudian menyusul pada hari kedua,sebelum akhirnya menang. Bernie juga meramalkan Trump akan mengklaim kemenangan, dan berteriak menyatakan telah terjadi kecurangan dalam perhitungan suara. Sesuatu yang sempat terjadi di Indonesia juga….
Bernie dapat memprediksi hal ini tentu saja karena polarisasi yang menyata kian hari tersebut, membuat tindakan-tindakan politis masyarakat mudah dibaca. Pemilih Biden, yang umumnya dari kelompok literatif cenderung ikut memilih dengan mengirimkan surat suara, dan tidak datang langsung ke TPS. Ini menyebabkan suara mereka dihitung belakangan. Berbeda dengan pemilih Trump yang cenderung berasal dari kelompok emosional non literatif. Mereka yang gemar datang berbondong-bondong ke TPS, dan mungkin sambil berteriak menggelegar,”Halleluya….”
Survei kemudian memperlihatkan bahwa 51% pemilih Biden memang memilih melalui ‘mail in ballot’ sedang 70% pemilih Trump memilih datang langsung ke TPS. Fakta ini juga ditunjang dengan Trump yang cenderung tak suka mengenakan masker selama kampanye, gemar mengumpulkan massa, dan abai dengan protocol Covid19. Suatu kecenderungan yang sama dengan kelompok pengerah massa di Indonesia, karena bisa jadi mereka tak punya program nyata untuk menanggulangi pandemi. Hanya bisa menyangkal. Membuat narasi-narasi negatif.
Kelompok inilah yang sangat berkepentingan agar pilkada gagal, di manapun di seluruh Indonesia. Tentu saja dimulai dengan mendiskreditkan calon yang potensial. Calon yang sangat memahami dunia digital era millennial. Yang paham betapa di era millennial (lepas ada tidaknya pandemi) masyarakat cenderung ‘ communicate than commute’. Berkomunikasi tanpa harus berkumpul berlebihan. Ada calon yang membuat terobosan dengan kampanye virtual. Berdialog dengan masyarakat secara daring dan disambut dengan antusias oleh warganya.
Impact keberhasilan kampanye virtual ini tak sederhana. Orang-orang yang berbisnis pengerahan massa frustasi, juga mereka yang berpolitik dengan cara-cara lama: pengerahan massa disertai orasi kebencian pada pemerintah. Pengerahan massa sendiri bisnis dengan biaya tinggi. Membuat seorang calon kepala daerah atau politisi yang menggunakan tehnik tersebut harus keluar banyak uang. Hanya calon-calon berdana besar yang mampu, orang-orang yang mampu membayar gerombolan ondel-ondel. Pengguna sistem kampanye berbiaya tinggi bisa jadi juga calon yang berjudi bahwa dana besar yang ia keluarkan akan kembali, mereka yang rawan jadi pelaku korupsi.
Kampanye virtual di sisi lain bukan mudah dilakukan karena tidak bertumpu pada sihir dan mantra hipnotis, tetapi tentu saja kecerdasan, yang diwujudkan pada program-program visioner dan paham permasalahan kota. Entah masalah lingkungan, ekonomi, ataupun kegagapan social terhadap perkembangan zaman.
Inilah yang dilakukan mereka yang 'muda'. Muda dalam arti ‘young people are just smarter’ seperti kata Mark Zuckerberg. Muda di sini tidak semata mengacu pada usia, tapi tentu saja kecerdasan. Cerdas memahami pergerakan zaman.
 
(Sumber: Facebook Vika KD)
Thursday, November 19, 2020 - 20:30
Kategori Rubrik: