Bijak Dalam Memberantas Korupsi

ilustrasi

Oleh : Ainur Rofiq Al Amin

1. Prinsip dasar: kita setuju bila koruptor kakap (miliaran) dihukum berat baik hukuman mati maupun dimiskinkan.

2. Hemat saya, salah satu tugas pokok KPK adalah untuk mengatasi korupsi kelas kakap itu. Adapun yang di bawah kakap, ada institusi lain. Pembagian tugas ini tepat karena memang institusi lain mempunyai tugas banyak selain mengatasi korupsi seperti terorisme, narkoba dan kejahatan lainnya. Apakah KPK telah demikian?

3. Rasa-rasanya ada kekhilafan dalam pemberantasan korupsi. Kalau dalam ideologi agama ada kelompok yang "hitam-putih", "kawan-lawan" dalam memahami agama sehingga tampak radikal. Apapun faham yang berbeda akan "disikatnya", entah bedanya banyak atau sedikit. Dalam memberantas korupsi kalau dilakukan secara radikal alias sapu total, tidak ada "gradasi" pilihan (kualitas dan kuantitas), maka tentu ini pilihan tidak bijak. Padahal masih ada institusi penegak hukum lain. Sementara, korupsi masih melekat dalam pikir-laku di antara pejabat. Bijak dan strategis dalam memberantas korupsi adalah penting. Semoga penegak hukum kita telah berbagi dengan bijak.

4. Semua bisa salah; saya, anda, orang di KPK, orang di kepolisian dan orang di kejaksaan. Maka tidak memaksakan kehendak, tapi bermusyawarah adalah jalan terbaik. Apakah hal ini telah dilakukan?

5. Lebih salah lagi apabila ada orang yang sudah ada di suatu institusi hukum yang dianggap "bersih", lalu memandang semua orang yang ada di institusi hukum lain secara under-estimate. Kalau demikian, orang ini tiada beda dengan fenomena "hijrah" saat ini di mana dia memasang garis demarkasi hitam putih antara dia dengan orang yang beda sambil merasa paling bersih dan melihat lawannya sebagai orang kotor.

6. UU KPK bisa dikuatkan maupun dilemahkan, tentu juga bisa dibiarkan ataupun direvisi. Selama NKRI masih berdiri, "eksperimentasi" bisa dilakukan. GBHN yang dulu dimatikan katanya mau dihidupkan lagi. Jangankan UU, UUD saja bisa diamandemen. Jadi silakan "bereksperimentasi", asal dengan ketulusan dan wawasan luas. Kalau tidak tulus apalagi dengan wawasan sempit, mari kita doakan agar lahir "kutukan" baginya dan anak cucunya mengenangnya dengan pedih, perih, dan malu.

7. Akhirnya, yang harga mati hanya NKRI. Pihak yg menolak revisi maupun yang menginginkan revisi teriaknya jangan harga mati, tapi harga nego alias harga musyawarah untuk mencapai titik temu terbaik.
****

Renungan saya bisa salah, silakan dikritisi dan dibenarkan

Sumber : Status Facebook Ainur Rofiq Al Amin

Friday, September 20, 2019 - 19:45
Kategori Rubrik: