Biaya Infrastruktur Nasional dan Isu Penjualan Aset Negara

Ilustrasi

Oleh : Jumrana Sukisman

Ada 3 Sumber pembiayaan infrastruktur nasional. Pertama adalah APBN, kedua BUMN, dan ketiga adalah Swasta.

APBN
Sumber pembiayaan pertama yg berasal dari APBN dialokasikan pada belanja kementerian dan lembaga yang menggarap proyek infrastruktur. Yang terbesar pada kementrian PUPR, lalu kementrian perhubungan, dan kementrian lainnya.

Selain alokasi anggaran dari dana belanja pemerintah pusat, pembiayaan infrastruktur juga disalurkan melalui Dana Alokasi Daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa.

Pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Buktinya, lebih dari Rp700 triliun APBN dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tanah Air. Sekira Rp400 triliun disalurkan melalui belanja pemerintah dan sebanyak Rp200 triliun dikelola pemerintah daerah. Ketentuannya, 25 persen dari DAU harus menjadi spending infrastruktur di daerah. Sebanyak Rp60 triliun dana desa untuk infrastruktur juga.

BUMN
Sumber kedua untuk pembiayaan infrastruktur adalah adalah penugasan proyek yang diberikan kepada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pembangunan jalan tol misalnya, langsung diberikan kepada BUMN.

SWASTA
Sumber ketiga adalah pembiayaan inovatif. Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta untuk membangun infrastruktur. Skema ini biasa disebut denga Public Private Partnership.Skema ini menguntungkan. Pasalnya, keterlibatan swasta membuat pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi yg besar, karena swasta yang menanggung sebagian atau keseluruhan anggaran pembangunannya. Hal ini bergantung pd kesepakatan pemerintah dan swasta.

Setidaknya, ada lebih 10 proyek infrastruktur nasional yang dikerjasamakan dengan swasta seperti Palapa Ring dan pembangkit listrik di Batang, Jawa Tengah.

Pemerintah berencana memperluas peran swasta pada sejumlah proyek infrastruktur agar tidak membebani APBN. Untuk itu, pemerintah telah memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melibatkan swasta ketika membangun proyek infrastruktur publik. Misalnya dengan adanya jaminan dari pemerintah dgn pembagian resiko yg sama.

Kesempatan investasi yang diberikan kepada badan usaha dan swasta ini merupakan upaya untuk memecahkan persoalan keterbatasan dana APBN. Dengan skema ini, APBN dapat dialihkan untuk pembangunan proyek lain yang membutuhkan kehadiran negara Pengelolaannya pun bisa dilakukan dengan lebih profesional.

Meskipun swasta yang membangun, mereka tetap harus menyetorkan kewajibannya sebagai pendapatan negara dalam bentuk.pajak dan lain-lain. Selain itu, perlu juga digarisbawahi bahwa pada akhir masa perjanjian/konsesi, aset yang telah dibangun oleh swasta mutlak akan menjadi milik pemerintah. Jadi tidak ada aset yang dijual. Swasta untung, pemerintah lebih untung, dan lapangan kerja juga terbuka.

Sumber : Status Facebook Jumrana Sukisman

Thursday, June 7, 2018 - 18:45
Kategori Rubrik: