Bertempur Itu Bukan Hanya Memanggul Senjata, Jangan Picik

ilustrasi

Oleh : Agung Wibawanto

Pikiran kalau sudah picik akan sulit menggunakan akal sehat serta lemah memori... Mempertanyakan TNI yang mencopot poster dan baliho Rizieq yang tidak berizin, tidak bayar pajak serta mengganggu pemandangan (atap JPO saja dilepas, mosok muka jelek nutupi pemandangan?), seperti mengabaikan pengabdian TNI kepada warga masyarakat Indonesia selama ini.

Anggota TNI yang sudah jelas memberi kontribusi positif bagi negeri sungguh tidak diapresiasi, diabaikan bahkan dituduh yang tidak-tidak. Saya kira ini disebabkan bias berpikir yang dibuat oleh mereka sendiri (kelompok Supen) yang selalu menyerang Jokowi. Sehingga jika ada pihak yang ingin menertibkan atau 'menyentil' mereka maka dianggap ini sikap politik yang memihak Jokowi (pribadi).

Ini pemikiran keliru. Apabila TNI turun tangan bantu menjaga kebersihan sungai Ciliwung, mengapa kita tidak berpikir TNI berpolitik memihak Anies? Karena kita berpikir menggunakan akal pikiran, tidak seperti mereka. Sebaliknya juga saat TNI patuh kepada pimpinan yang turut membantu pemadaman kebakaran hutan juga saat masa pandemi memberi sembako kepada masyarakat, mengapa tidak disebut TNI memihak Jokowi?

Kesimpulannya, mereka berisik dan bising itu milih-milih, jika menguntungkan mereka maka diam, tapi jika merugikan ataupun memojokkan mereka maka bising menuduh macam-macam. Itu berpikir picik. Tidak mudah memang menjadi perangkat atau aparat. Dalam perspektif hukum dan peradilan juga demikian. Jika ada keputusan yang menguntungkan kaum Supen maka mereka memuji-muji hakim dan jaksa juga aparat kepolisian.

Hal ini dapat kita lihat misalnya pada contoh kasus Ahok, serta kasus intoleran lainnya, namun ketika oknum mereka yang diproses hukum, maka disebut mereka didzolimi dan menjadi musuh ulama, anti Islam dll. Itu berpikir picik. Apapun, negara ini negara hukum, tidak ada warga yang kebal terhadap hukum. Termasuk tidak ada warga yang bisa berbuat semaunya dengan melanggar hukum.

Bahkan termasuk presiden semua diatur dalam perundang-undangan. Siapa yang mengawal hukum, semua warga masyarakat dapat berkontribusi mengawal dan mengawasi jalannya hukum. Namun yang disebut petugas atau perangkat hukum itu ada pengadilan, kepolisian, KPK termasuk TNI semua matra. Mari, hindari berpikir picik yang hanya mau menerima untungnya sendiri.

Namun menolak jika merugikannya yang itu disebabkan juga karena resiko dari perbuatannya sendiri melawan hukum. Paham ya, Son... TNI memang biasa berperang menghadapi musuh bangsa dan negara, namun perang tidak harus memanggul senjata. Bisa dengan memanggul pacul, sekop bahkan sembako. Musuh tidak harus orang asing, tapi juga bisa berasal dari dalam negeri sendiri.

Musuh negara adalah mereka yang kerap mengganggu serta mengancam keamanan ketertiban masyarakat. Mereka yang ingin merongrong dan merubah dasar negara Pancasila serta sistem kesatuan Republik Indonesia. Mereka para pencoleng biang kegaduhan, merusak, membuat keonaran, serta memecah belah dan menghasut anak-anak bangsa.

Tujuannya jelas agar mengacaukan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah berlangsung damai selama ini. Paham, Son? Atau misalpun belum paham, maka lebih baik diam saja. Jangan berisik, dan terlebih jangan picik dalam berpikir!! Bagi pengritik dwifungsi TNI (dulu disebut ABRI), perlu dipahami ya.

Reformasi 98 menolak dwifungsi itu dalam artian anggota TNI-Polri aktif yang berpolitik. Dulu banyak menjabat kepala daerah tapi masih aktif. Ada pula fraksi ABRI di parlemen, Juga dikembangkan sistem perekrutan ala Suharto Birokrasi, Golkar dan ABRI. Kalau sekarang, TNI semata menjalankan fungsi sosial (pengabdian) juga keamanan ketertiban masyarakat... Baik membantu Polri ataupun Pemda. Paham? (Awib)

Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto

Thursday, November 26, 2020 - 09:00
Kategori Rubrik: