Saya masih ingat bagaimana Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di penghujung tahun 2017 lalu menuntut kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat. Bahkan ia mengimbau para menteri Kabinet Kerja untuk tidak menerbitkan kebijakan baru yang tidak dikehendaki dan justru mengecewakan rakyat.
“Jangan menerbitkan kebijakan baru tanpa perhitungan matang dan mendalam. Setiap aturan baru harus dikonsultasikan terlebih dahulu bersama rakyat,” tegas Jokowi.
Sementara kebijakan-kebijakan lainnya yang sudah duluan jalan, sebut misalnya program Dana Desa, Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar, diinginkan Jokowi agar juga terus ditingkatkan. Setidaknya, harap Jokowi, program-program itu mampu diawasi agar semakin tepat sasaran.
Tentu imbauan-imbauan Jokowi tersebut bukan sekadar wacana kosong. Dalam program pembangunan infrastrukturnya, Jokowi paling tidak sudah membuktikan bahwa dirinya benar bekerja untuk rakyat Indonesia, dari pusat hingga pelosok.
Di wilayah perbatasan, misalnya, sedikitnya sudah ada 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara yang sudah Jokowi bangun sejak tahun 2015. Pos-pos itu berada di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Pos-pos yang sama juga dibangun di perlintasan menuju negara-negara tetangga, seperti di perbatasan Indonesia Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
“Kalau pos-pos tidak dibangun, kita jadi minder. Sekarang, tidak boleh minder lagi, kita sudah lebih baik,” harapnya mengingat capaian gemilang yang sudah diraih.
Dari sini, bisalah kita sebut kalau Jokowi itu benar-benar orang gila, gila kerja. Sebab, bukan hanya pos-pos lintas batas saja yang ia bangun, sarana dan prasarananya pun dibangun sekaligus, seperti jalan-jalan publik dan pasar-pasar umum di sekitaran perbatasan. Tujuannya apa? Untuk ekonomi rakyat, kepentingan dan kebutuhan daerah pinggiran Indonesia.
Sungguh banyak keberhasilan Jokowi hari ini yang sangat nyata di depan mata. Sayang, oleh mereka, keberhasilan-keberhasilan itu melulu dianggap tidak ada. Maka egois dan superbodoh-lah, saya kira, orang yang menutup mata pada keberhasilan Jokowi dalam membangun Indonesia di masa kepemimpinannya ini.
Tidakkah bisa kita lihat bagaimana Jalan Tol Becakayu dan Trans-Papua, misalnya, jadi dua dari puluhan proyek infrastruktur yang pengerjaannya sempat macet dan lantas tuntas hanya di era Jokowi? Meski sering dikritik karena dianggap tak dibekali dengan perencanaan dan studi yang matang, toh Jokowi tetap membangunnya. Bodoh amatlah kata orang.
Kebijakannya begitu ekspansif. Ia bangun jalan-jalan megah, bendungan-bendungan superkuat, pelabuhan-pelabuhan besar, dan bandar udara yang berkelas. Sebagaimana Jokowi tegaskan tujuan pembangunannya, semua semata demi pemerataan, bukan hendak mengail efek elektoral.
“Daerah pelosok sudah terlalu lama tak menikmati pembangunan. Kalau mau berhitung imbal balik politik, ya membangun infrastrukturnya di pulau Jawa saja,” ujarnya.
Tapi Jokowi tak melakukan itu. Pembangunan infrastruktur, prinsipnya, adalah soal pemerataan dan keadilan. Lagi pula infrastruktur kita hari ini memang masih kalah jauh dan tertinggal ketimbang negeri tetangga. Padahal ia adalah fondasi dalam mengatasi kesenjangan, bukan?
“Kalau mau cara gampang, tinggal pos anggaran subsidi dan bantuan sosial saja yang dibesarkan. Sehingga konsumsi menguat, daya beli meningkat, rakyat pun senang,” lanjut Jokowi dalam kesempatan wawancaranya itu.
“Tapi, apa mau cara-cara semacam itu diteruskan? Saya ambil risiko tak meneruskan politik anggaran seperti itu dan mengalihkannya pada infrastruktur. Sebab, infrastruktur akan menyatukan bangsa ini. Kalau tidak disatukan, kita akan menghadapi masalah yang mengerikan di masa depan. Saya tahu, kebijakan ini pahit, tapi pembangunan harus dimulai,” sambungnya.
Meski Jokowi juga harus mengandalkan utang luar negeri, sebagaimana dipraktikkan pula negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, China, dan Arab Saudi sampai hari ini, tetapi utang-utang itu bukan untuk bahan korupsi, tentu saja.
Utang-utang itu, di tangan Jokowi, diatur sedemikian apik agar tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, begitulah yang Jokowi lakukan pada utang-utang luar negerinya selama ini.
Dengan model kebijakan Jokowi yang seperti itu, hasilnya kini sudah dapat dinikmati. Sebanyak 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah Jokowi bangun dan resmikan-serta. Yang menakjubkan, modal dananya hanya berkisar Rp 94,8 triliun
Berdasar hasil kerja-kerja Jokowi di atas, masihkan Anda harus menggaungkan tagar #2019GantiPresiden? Apakah Anda benar-benar yakin ingin ganti presiden di tahun 2019 mendatang?
Iya kalau penggantinya benar-benar sudah punya bukti kerja melebihi Jokowi. Tapi kalau sekadar angan-angan belaka, ajang coba-coba, sungguh inilah kampanye politik yang tak masuk akal. Bisa kita sebut fiktif juga, yang bahkan mungkin melebihi kefiktifan kitab suci di mata Rocky Gerung.
Ingat, keterpilihan Jokowi, baik untuk Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI ke-7, semua berdasar dari kerja nyata yang sudah ia tunjukkan sebelumnya. Rakyat memilihnya karena ia memang punya bukti kerja, tidak dipilih dadakan seperti orang goreng tahu bulat. Pun Jokowi tidak dipilih karena kehendak Allah SWT, melainkan kehendak manusia semata.
Sumber : qureta
Comment