Benarkah Utang Sudah Lampu Kuning?

Ilustrasi

Oleh : Nufransa Wira Sakti

Jawaban untuk Pak Rizal Ramli

Untuk ke sekian kalinya, saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli (Pak RR) dengan utang.

Bagaimana Pak RR bisa menyebut utang sudah lampu kuning - bila pada saat yang sama semua lembaga pemeringkat (Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment) menyatakan bahwa Indonesia adalah investment grade? Bukankah bila menggunakan standar perbandingan antar negara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati. Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara?

Mengapa alergi dan protes bila Indonesia disebutkan dalam situasi baik oleh lembaga- lembaga internasional. Itu ibarat pepatah “buruk muka cermin dibelah”. Indonesia didirikan oleh para proklamator kita dengan penuh percaya diri dan dengan titipan agar kita menjadi bagian dari warga dunia. Kami generasi muda bangga mewarisi semangat para proklamator. Kita dengan percaya diri ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Disebut gali lubang tutup jurang? Bukankah pemerintah justru terus melakukan penurunan defisit APBN dan primary balance. Sejak tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer. Berikut angkanya 5 tahun terakhir, tahun 2013 Rp -98,6 triliun, 2014 Rp -93,3 triliun , tahun 2015 Rp -142,5 triliun, 2016 Rp -125,6 triliun tahun 2017 Rp. -121,5 Triliun. Bukankah Pak RR adalah bagian dari pemerintah pada tahun 2015-2016 dimana primary balance justru mengalami kenaikan tinggi?

Sejak pertengahan 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan trend (arah) negatif tersebut secara hati-hari agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.

Dengan demikian dalam beberapa tahun kedepan diproyeksikan defisit akan makin mengecil dan primary balance akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus. Mengapa arah yang baik dan prudent tersebut justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan?

Bukankah yield surat utang pemerintah pada tahun 2016-2017 justru menurun sewaktu US Fed Rate meningkat 3 kali? Mengapa fakta itu tidak pernah disebutkan?

Mengenai Trade account, service account dan current account semuanya negatif. Berikut datanya selama lima tahun terakhir; Trade balance : Tahun 2013 US$ -4.1 miliar , 2014 US$ -2.37 miliar , tahun 2015 US$ 7.59 miliar, tahun 2016 US$ 8,83 miliar, tahun 2017 US$ 11.83 miliar. Service account : Tahun 2013 US$ -12,1 miliar , 2014 US$ -10 miliar , tahun 2015 US$ -8,7 miliar, tahun 2016 US$ -7,1 miliar, tahun 2017 US$ -7,9 miliar. Current account : Tahun 2013 US$ -29,1 miliar , 2014 US$ -27,5 miliar , tahun 2015 US$ -17,5 miliar, tahun 2016 US$ -16,9 miliar, tahun 2017 US$ -17,3 miliar.

Bukankah Pak RR ada di pemerintahan juga pada masa tersebut? Bukankah pak RR memahami bahwa harga komoditas jatuh dan ekspor melemah (negatif) pada masa pak RR di pemerintahan? Oleh karena itu Pemerintah sekarang memusatkan perhatian untuk memulihkan ekspor dan Invetasi melalui berbagai kebijakan baik insentif fiskal, penyederhanaan perijinan dan kemudahan dan perbaikan pelayanan ekspor dan impor.

Ini adalah pekerjaan bersama dari seluruh tim pemerintah. Dengan kerja tim bersama seluruh kementerian, defisit neraca pembayaran akan terus diupayakan berkurang, yang terlihat dari menguatnya cadangan devisa kita.

Pelemahan rupiah terhadap US dollar lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Pelemahan nilai mata uang hampir terjadi di semua negara Asia karena disebabkan adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed oleh Gubernur Bank Sentral AS yang baru serta rencana proteksi perdagangan oleh Presiden Trump. Goncangan ini berpengaruh di banyak negara, namun karena stabilitas moneter dan fundamental makro negara kita yang sangat kuat, goncangan nilai tukar tidak terlalu besar.

Selanjutnya mengenai Debt to Service Ratio (DSR) yang merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara. Berikut datanya lima tahun terakhir, yang tidak setinggi kata Pak RR.

Debt Service Ratio tahun 2013 19.0%, tahun 2014 sebesar 23,9% , tahun 2015 sebesar 25,3% tahun 2016 32,5% dan tahun 2017 sebesar 34,2 %. Peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi , tapi lebih kepada cicilan pokok utang jatuh tempo yang agak besar pada tahun 2018. Pemerintah berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek dalam negeri - untuk mengurangi resiko potensi meningkatnya suku bunga global karena normalisasi oleh The Fed.

Langkah itupun dilakukan dengan hati-hati dengan menjaga rata-rata jatuh tempo utang agar tidak menurun secara drastis. Itu adalah sikap kehati-hatian dan prudent - dan jelas bukan sikap ugal-ugalan. Maka rating keuangan negara kita mendapat predikat investment grade.

Lalu mengenai Tax Ratio. Berikut datanya: Tax Ratio tahun 2013 : 11,3 % , tahun 2014 : 10,9% , tahun 2015 sebesar 10,7% , tahun 2016 sejumlah 10,4 persen dan tahun 2017: 10 persen. Tax Ratio adalah perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. Memang agak kecil bila dibandingkan negara lain, namun tax ratio kita belum memperhitungkan pajak daerah serta jaminan sosial seperti di negara lain.

Bukankah Pak RR ada di pemerintahan sewaktu tax ratio mengalam penurunan? Bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan justru karena penurunan tax ratio tersebut, maka pemerintah meluncurkan reformasi perpajakan setelah selesainya Tax Amnesty untuk meningkatkan tax ratio. Inipun dilakukan secara hati- hati, disertai perbaikan pelayanan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai agar tidak memperlemah pertumbuhan ekonomi. Itu jelas bukan program ugal-ugalan.

Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan perpajakan meningkat. Usaha itu antara lain dengan menerapkan aturan Automatic Exchange of Information (AEOI), peningkatan kerja sama internasional di bidang perpajakan serta pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga negara.

Semua data dan fakta di atas menunjukkan bahwa pemerintah secara bersama kerja sama dalam tim yang terus diperkuat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla senantiasa menjaga perekonomian dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan terus menjaga stabilitas untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan bermartabat.

Kementerian Keuangan ikut berkontribusi dengan menjaga APBN dan Keuangan Negara secara hati-hati dan bertanggung jawab, akuntabel dan transparan. Itu adalah cerminan fondasi tata kelola yang baik. Itu adalah cerminan nilai-nilai Kementerian Keuangan : Profesional, berintegritas, Sinergi , Memberikan Pelayanan dan terus berupaya mencapai Kesempurnaan. Kami bangga dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Bagaimana dengan pak RR?

Sumber : Status Facebook Nufransa Wira Sakti

Sunday, April 8, 2018 - 13:15
Kategori Rubrik: