Benarkah Sertifikat Halal Tak Libatkan MUI?

ilustrasi

Oleh : Rizal Muhammad

Menteri Polhukam, Mahfud MD membantah berita hoax yg berasal baik dari Marissa Haque, kadrun, kadrunwati, maupun dari internal MUI sendiri dg mengatakan bhw dlm melakukan sertifikasi halal, Kemenag/BPJPH tdk melibatkan MUI. Dlm cuitannya ia mengatakan :
"Itu berita hoax bhw mnrt UU Ciptaker sertifikasi halal tdk lg dilakukan oleh MUI. (Yg benar) Pemberian sertifikasi halal didasarkan pd fatwa dan penilaian yg dilakukan sendiri oleh MUI yg justeru kewenangannya diperluas s-d ke MUI Daerah. Mutlak berdasar itu kemenag via BPJPH baru mengeluarkan sertifikasi halal.

Untuk mendukung pernyataan Mahfud MD tsb saya kutipkan UU Cipta Kerja Pasal yg terkait.

Pasal 33

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
(3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan
dan/atau pengujian produk dari LPH.

(4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH
sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Jadi yg menentukan halal tdk tdknya suatu produk masih tetap MUI.

Tadinya kita mengira bhw ramainya penolakan dari masyarakat krn mereka sdh gemar membaca, literasinya tinggi termasuk membaca draft UU Cipta Kerja yg asli. Eh rupanya bkn. Ternyata mereka blm sembuh dari penyakit lebih percaya hoaks drpd berita yg benar. Penyakit spt kanker stadium 3 ini ironisnya bkn hanya diidap oleh kadrun awam, tp juga oleh para kaum intelektualnya spt Marissa Haque yg katanya punya gelar akademis berderet deret tapi tak mampu mengubah cara berpikir kekadrunannya. Bukankah salah satu ciri seorang intelektual atau akademisi itu suka membaca dan kritis ?

Sumber : Status Facebook Rizal Muhammad.

Wednesday, October 21, 2020 - 10:30
Kategori Rubrik: