Benarkah Menteri Rangkap Jabatan Langgar Konstitusi?

Ilustrasi

Oleh : Palti Hutabarat

Pernyataan Mardani mengenai amanah sebenarnya tidak cocok disampaikan sebagai sebuah kritik. Apalagi, kritik tanpa bukti bahwa memang benar terjadi pengkhianatan amanah malah terkesan provokatif dan cenderung sedang melakukan fitnah. Mardani perlu membuktikan kebenaran pernyataannya tersebut.

Apakah Jokowi dengan begitu mudahnya melanggar rangkap jabatan ini?? Tentu tidak. Jokowi sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Pilihan terbaik akhirnya adalah dengan tetap menjadikan Airlangga sebagai Menperin. Tentu karena Airlangga kapabel di bidang tersebut dan berkomitmen mendahulukan kepentingan negara daripada partai.

Arilangga sendiri juga kasusnya berbeda dengan yang lain. Airlangga jadi menteri dahulu baru jadi Ketua Umum. Beda dengan yang lain saat diminta jadi menteri dalam posisi punya jabatan politik. Terlepas dari kondisi itu, mengkritik soal amanah bukanlah sebuah kritik yang tepat.

Jujur saja, kalaulah akhirnya Jokowi mengizinkan Airlangga rangkap jabatan tentu saja sudah ada pertimbangan matang. Bukan karena mengkhianati amanah dan bukan juga ingin menjadi orang yang bertindak sesuka hatinya mengkhianati kepercayaan rakyat.

Mungkin PKS perlu memahami makna amanah dengan benar, supaya jangan rangkap jabatan yang dituduh mengkhianati amanah, melainkan korupsi memanfaatkan jabatan serta berlaku tidak disiplin dan melabrak aturan yang ada. Coba lihat Anies-Sandi yang sudah begitu banyak melanggar amanah rakyat dan amanat Undang-undang.

Rangkap jabatan tidak mngkhianati amanah rakyat, tetapi menutup jalan adalah mengkhianati amanah rakyat dan amanat Undang-undang.

Salam Pengkhianat.

Sumber : Status Facebook Palti Hutabarat

Saturday, January 20, 2018 - 13:15
Kategori Rubrik: