Oleh: Ricky Vinando
Keputusan Ketua Umum Golkar munas Bali, Aburizal Bakrie yang lebih memilih Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, Padahal banyak kader-kader muda Golkar yang lebih pantas mendapatkan posisi tersebut, Tantowi Yahya salah satunya. Keputusan Golkar tersebut makin memperjelas keadaan yang sesungguhnya bahwa bagi Golkar sebenarnya etika tidaklah penting, Namun yang terpenting bagi Golkar adalah tetap memberikan posisi yang istimewa tersebut bagi Novanto. Padahal, Novanto sudah tercatat dalam sejarah perpolitikan Indonesia sebagai Ketua DPR yang pernah meminta saham dengan Freeport sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aburizal Bakrie dahulu kala saat kontrak Freeport pertama kali diteken oleh Soeharto pada 1967.
Sebagai partai pemenang pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terkesan aneh dikarekan PDIP tidak bermanuver sedikit pun untuk menggalang dukungan atau setidaknya menekan partai-partai pendukung pemerintahan untuk merevisi UU No 17/2014 tentang MD3, Padahal UU MD3 2014 tersebut adalah hasil revisian dari Koalisi Merah Putih yang secara mendadak pasca pilpres lalu merevisi sejumlah pasal, Sehingga PDIP sebagai partai pemenang pemilu hanya mnejadi penonton kelakuan-kelakuan elit KMP yang jelas-jelas mempermalukan pemerintahan Indonesia, disebabkan oleh kegaduhan-kegaduhan politik yang terus mereka ciptakan tiada hentinya.
Terakhir misalnya, Keputusan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang menandatangani surat dicabutnya Akbar Faisal dari Mahkmah Kehormatan Dewan adalah bukti nyata bahwa sudah perlu dilakukan kocok ulang terhadap pimpinan DPR,Karena apa yang dilakukan oleh Fahri saat itu snagat tidak eti dan sudah sepantasnya pula Fahri mundur mengikuti jejak lambat Setya Novanto.
PDIP Harus mengambil sikap tegas dan langkah cepat beruntung saat ini pembahasan Ade Komarudin di DPR baru pemulaan dan belum terlampau jauh, dan diyakini jika PDIP mau bermanuver dan menggalang dukungan, Serta kembali mengajak Demokrat masuk pemerintahan diyakini cara ini cukup efektif, dengan persyaratan bahwa jika kocok ulang kabinet terjadi tentunya Demokrat juga harus diberikan setidaknya satu posisi. Ini penting untuk mengunci dominasi partai-partai pendung pemerintahan agar tidak selalu diganggu oleh elit Koalisi Merah Putih yang masih belum bisa move on pasca pilpres lalu.
Namun kini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah ada apa dengan PDIP, Mengapa PDIP ibarat mati kutu dan seolah tidak berdaya menghadapi dominasi dan kekuatan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Prabowo tersebut. Sebagai Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri hendaknya bersikap tegas yakni menekan semua partai yang tergabung dalam parati-partai pendukung pemerintahan untuk secepat mungkindalam waktu yang sesingkat-singkatnya merevisi UU No 17/2014 tentang MD3, Karena pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang tersebut sesungguhnya sangatlah bertolakbelakang dengan ciri negara demokratis yang sesungguhnya.
Di negara mana pun, partai pemenang pemilu adalah yang berhak menguasai kursi Ketua DPR, kecuali dalam sistem pemerintahan yang parlementer. Namun yang menjadi aneh disini adalah mengapa sang Ketua Umum PDIP, Megawati berdiam diri dan seolah sudah tak berdaya lagi melawan dominasi partai-partai pendukung Prabowo.
Namun jika mencermati lebih lanjut dari sikap diamnya Megawati dapat ditari suatu kesimpulan bahwa sepertinya Megawati masih akan terus membiarkan kegaduhan politik terjadi di negeri ini, Karena dengan begitu Megawati berhasil mempertontonkan kepada publik abhwa pemerintahan tidak bisa kondusif akibat gaduh yang akan terus terjadi di Senayan jika UU No 17/2014 tentang MD3 tidak direvisi secepat mungkin.
Sebenarnya, kesempatan emas untuk merevisi UU No 17/2014 tentang MD3 saat ini masih terbuka peluangnya, Namun lebih besar pelauangnya ketika Setya Novanto mundur dan PDIP langsung mengambil inisiatif untuk merevisi UU MD3 tersebut. Namun lahan perlahan, satu persatu ketidak tegasan Megawati dan PDIP tersebut akan membuat pemerintahan makin kurang kondusif dan melenceng jauh dari Nawacita.
Terbukti akibat ketidaktegasan PDIP dan Megawati, Komisi III DPR telah memilih pimpinan KPK yang sangat diragukan, Kini KPK dipimpin oleh orang-orang yang dengan mudahnya dapat ditundukan, Terlebih lagi sebelumnya Ketua KPK terpilih pernah mengatakan bahwa dia akan memaafkan kasus korupsi yang lama dan tidak memberi ampun untuk kasus yang baru. Mencermati lebih jauh, Maka ada benang merahnya dengan upaya Megawati untuk menghindarkan dirinya dari kasus BLBI yang sewaktu-waktu dapat menjerat dirinya.
Sebagai Ketua Umum sekaligus putri dari pendiri bangsa, Soekarno, Megawati hendaknya mengutamakan kepntingan bangsa dan negara, bukan justru ingin mengorbankan kepentingan negara sendiri. Karena jika tidak segera direvisi, UU MD3 tersebut diyakini akan makin menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi-JK, Karena Setya Novanto hanya bergeser posisi denganAde Komarudin di DPR, dan dapat dipastikan pula, Selama ada Novanto di DPR, Maka kegaduhan politik diyakini akan kembali terjadi. Tak hanya itu, dengan penunjukan langsung dari fraksi yang sama bilamana pimpinan DPR mengundurkan diri, Hal ini makin menipiskan harapan akan terselesaikannya ratusan RUU yang kini mangkrak akibat buruknya kinerja DPR dalam fungsi legislasinya.
Keberadaan Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta ditambah Setya Novanto yang masih bercokol dan berpotensi menghambat kebijakan pemerintah melalui penagruhnya di DPR diyakini akan membaut awal tahun 2016 akan kembali diwarnai kegaduhan politik. Megawati seharusnya membantu pemerintah mengembalikan citra DPR yang sudah sangat rusak, Agar harkat dan martabat DPR sebagai lembaga negara dapat dipulihkan, yakni dengan merevisi UU No 17/2014 tentang MD3, Bukan justru berdiam diri seperti saat ini.
Keberadaan Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Ade Komarudin yang lembut, diyaini tak akan banyak memberikan perubahan di DPR, Ynag ada justru nantinya Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang akan membaut kegaduhan baru akibat ketidaktegasan PDIP dan Mega yang hingga kini belum ada nyali untuk merevisi UU No 17/2014 yang sangat tidak demokratis tersebut.
Posisi Ketua DPR diyakini sudah lama di idam-idamkan oleh PDIP, Tapi entah mengapa disaat masih ada waktu, Justru PDIP tak bisa berbuat banyak sebagaimana PDIP pun ikut membiarkan Setya Novanto lolos dari sanksi etik di Mahkamah Kehoramatan Dewan. Dan perlu dipahami bahwa dengan sistem paket dalam UU No 17/2014 tenatng MD3 itu hanya akan membuat oligarki politik di parlemen akan lebih terasa dan agak sulit dikendalikan oleh eksekutif, Karena mereka merasa paling kuat sesuai dengan mekanisme pemilihan alat kelengkapan dewan. Paket mana yang kuat, Maka paket tersebutlah yang jadi pemenangnya, sangat tidak demokratis, Bukan?
Sumber: Kompasiana
Comment