Benarkah Jalan Trans Papua Bermasalah? Ini Faktanya!

Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua adalah moda transportasi udara. Pada saat ini di Papua terdapat 300 buah lapangan terbang perintis dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975 sampai terhenti 2013 sehinga saat ini tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa. Sebagai komisioner Komnas HAM, saya mau tanya mana pengembangan insfrastruktur strategis dan prioritas Jokowi 2015-2019 di Papua, mungkin juga di Indonesia? Kami dan rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengetahui (right to know) dijamin UU Nasional. 

Oleh Stefanus Toni Aka Tante Paku

Teropong Senayan.com menuliskan artikelnya berjudul "Pembohongan Publik Pembangunan Jalan Trans Papua" dengan narasumbernya Natalius Pigai (Komisioner Komnas HAM RI) yang mengatakan "bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo saya tidak pernah mengetahui Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua 2015-2019. Coba tunjukkan mana dan berapa kilo meter ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019? Hampir semua jalan Trans Papua rusak parah di era Pemerintahan Jokowi. Jalan Merauke-Boven Digul sebelum Jokowi memimpin hanya ditempuh sehari jalan darat.

Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan instruksi Presiden sebagai landasan pembangunan insfrastruktur di Papua. Berbeda dan kontras dengan Pemerintah sebelumnya yang memiliki grand design infrastruktur jalan di Papua secara serius melalui instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua. Bahkan dalam RPJM 2010-2014 Pemerintah secara jelas membangun Grand Design dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Itu semua menjadi landasan bagi Pemerintah Pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas. Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 Triliun. (http://www.teropongsenayan.com/57574-pembohongan-publik-pembangunan-jala...)

Benarkah analisa di atas dengan fakta yang sebenarnya dalam pembangunan jalan Trans Papua sekarang ini?

Sejak Indonesia Merdeka, pembangunan Papua atau dulu disebut Irian Barat (Jaya) sangat tertinggal. Di Era Bung Karno ekonomi belum terlalu baik dan politik masih sangat bergejolak.Memasuki era Soeharto hingga SBY ekonomi menggeliat, bumi Papua dikeruk oleh Freeport. Tapi penerimaan negara sangat kecil dibanding apa yang dikeruk oleh Freeport.Pembangunan Papua terseok-seok karena dana pemerintah pusat hanya menetes tidak berarti untuk kondisi alamnya dan tidak sebanding dengan kontribusi Papua.Era pemerintahan Presiden Jokowi, Papua baru merasakan yang namanya Merdeka, merasakan pembangunan yang sangat dirindukan rakyat.

Di tahun pertama Jokowi menggelontorkan program membuka akses jalan hingga ke pegunungan dan membangun rel kereta. Tol laut menurunkan ongkos kirim barang bahkan pesawat tanker menerbangkan minyak bersubsidi hingga ke pedalaman di gunung.

JALAN TRANS PAPUA DIBANGUN BESAR-BESARAN DIMASA JOKOWI
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3415421/jalan-trans-papua-dibangun-besar-besaran-di-masa-jokowi

GELONTORKAN TRILIUNAN RUPIAH, APA TUJUAN JOKOWI BANGUN TRANS PAPUA?
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3415644/gelontorkan-triliunan-rupiah-apa-tujuan-jokowi-bangun-trans-papua

OPTIMALKAN TRANS PAPUA: BANGUN KAWASAN PEMUKIMAN & PARIWISATA
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3416225/optimalkan-trans-papua-kawasan-permukiman-dan-pariwisata-dibangun

TRANS PAPUA MENEMBUS GUNUNG & SUNGAIhttp://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3415742/tembus-gunung-dan-sungai-ini-penampakan-jalan-trans-papua

TRANS PAPUA SORONG MERAUKE TERSAMBUNG ASPAL 4.330 KILOMETER
http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3416103/ada-jalan-trans-papua-sorong-merauke-tersambung-aspal-4330-km

Pemerintah gencar membangun infrastrukur di luar Pulau Jawa, salah satunya adalah jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Jalan Trans Papua merupakan proyek yang sudah lama dijalankan, namun gencar dilakukan pengerjaannya saat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jalan yang membentang dari Sorong hingga Merauke tersebut, sebagian besar yang belum tersambung adalah yang menuju Papua pedalaman yang masih tertutup hutan. Sejak 2014, pembangunan jalan di pedalaman tersebut gencar dilakukan, guna mencapai pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, dan pinggiran Indonesia.

"Trans Papua mulai dibangun besar-besaran sejak masa pemerintahan Pak Jokowi sejak 2014. Sebanyak 70% dari Trans Papua dikerjakan sejak zaman Jokowi," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, kepada detikFinance di kantornya, Senin (6/2/2017).

Pembangunan jalan Trans Papua telah dimulai sejak zaman Pemerintahan Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

"Ini sudah dimulai lama. Zaman Pak Habibie sudah ada, tapi masifnya sejak Pak Jokowi. Dulu kan sporadis saja, kecil-kecil di spot-spot tertentu. Katakanlah daerah Nabire, Merauke, Jayapura," tutur Arie.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang diterima detikFinance, jalan Trans Papua telah tersambung sepanjang 3.851,93 km hingga akhir 2016 lalu.

Sebagian besar jalan Trans Papua telah dibuka dengan Urugan Pilihan. Dan beberapa ruas yang dilalui aspal di antaranya yang ada di wilayah Tolikara menuju Usilimo, Jayawijaya. Dari Habema menuju Wamena. Dari Passvaley menuju Wamena, Abenaho menuju Elelim dan dari kawasan Aple menuju Abepura di Jayapura.

Sedangkan sebagian kecil lainnya masih berupa kawasan hutan, yang lokasinya menuju Jayapura dan dari Sinak di Kabupaten Puncak menuju Ilaga. 

Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Sepanjang tahun 2016 saja, anggaran yang dialokasikan untuk Trans Papua mencapai Rp 2,15 triliun yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk 151,34 km pembangunan jalan baru, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar.

Sedangkan untuk tahun 2017, alokasi anggaran untuk Trans Papua adalah sebesar Rp 2,55 triliun yang terdiri dari Rp 917,4 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan Rp 890 miliar untuk pembangunan jalan baru, dan Rp 749,5 miliar untuk pembangunan jembatan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan hal tersebut dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Kalau dilihat IRR-nya, kita tidak akan pernah bangun ini Papua. Tapi kita kan NKRI. Kemudian bagaimana mengembangkan semua potensi. Kalau enggak, semuanya kan pembangunan jadi di Jawa terus, kalau kita mengikuti ekonominya," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Lantas setelah dibangun, bagaimana pemanfaatan Trans Papua sejauh ini?

"Kemarin saya ke sana, walaupun jalan masih pakai urugan pilihan (jalan tanah bercampur kerikil pilihan) di sana, tapi sekarang guru-guru sudah ucapkan terima kasih. Para medis juga. Tadinya mereka ke sana harus 3 hari, jalan kaki, tembus gunung dan lain-lain. Ini artinya ketimpangan Indonesia Timur dan Barat mulai terkikis," tutur Arie.

Yang berikutnya adalah potensi efisiensi distribusi barang. Jika dulu mendatangkan batu ke Merauke harus dari Palu, maka saat ini sumber pasokan batu bisa diambil dari wilayah di Wamena yang memiliki sumber daya yang cukup. Adanya jalan yang sudah terfasilitasi membuat distribusi barang lebih mudah.

Jalur distribusi barang yang tadinya lewat udara pun kini bisa ditempuh via darat. Semua hal ini akan membuat biaya operasional dapat ditekan, dan wilayah sekitarnya akan tumbuh sumber perekonomian baru.

"Begitu pula dengan potensi perikanan, perkebunan di sana akan berkembang. Dan itu enggak linear, tapi eksponensial atau cepat sekali. Jadi yang tadinya pakai udara, kita nanti akan pakai udara. Jadi biaya transportasi turun, harga-harga akan murah," jelas Arie.

Dengan terbangunnya konektivitas, pemerintah juga berencana membangun kawasan pariwisata yang kini dapat dilalui lewat jalur darat. Salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Lorentz di Papua. Taman ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

"Makanya saya dengan Menteri Pariwisata mau membuat jalan-jalan yang sudah dibuka ini untuk jadi daerah tujuan wisata. Ini kita lebih bagus dari pada Swiss. Karena kita ada Taman Nasional Lorentz. Begitu juga wilayah lainnya," papar Arie.

"Di situ ada danau yang bagus view-nya, keanekaragaman hayatinya. Misalnya kita bangun Jembatan Holtekamp. Kan sayang hanya bangun jembatan saja. Kenapa enggak kita bikin pariwisata. Ini kan sudah buka, kita perlu bangun listrik. Yang tadinya mau bangun bendungan susah, sekarang aksesnya kan sudah bagus," tukasnya.

Jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer (Km) bakal tersambung pada 2019 mendatang. Seiring dengan pengerjaan proyek, pemerintah akan mengembangkan wilayah secara bertahap di sepanjang jalan Trans Papua.

"Saya sudah lapor, dan Pak Menteri bilang, itu juga sudah dibahas di Kabinet, bagaimana pengembangan wilayahnya, dan lain-lain," terang Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto, saat berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Salah satu pengembangan wilayah yang akan dilakukan sejauh ini adalah pembangunan 20 rumah tinggal di salah satu daerah yang dilalui oleh jalan Trans Papua. Hal tersebut dilakukan lantaran akan dibukanya wilayah pertanian di wilayah tersebut.

"Saya sudah bertemu dengan beberapa bupati di Papua, semuanya sepakat untuk mengembangkan. Misalnya pertanian, akan dibangun 20 rumah tinggal dekat wilayah yang akan dikembangkan itu. Nantinya ini akan berkembang menjadi desa, lalu kecamatan," tutur Arie.

Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) juga akan melakukan pembangunan bendungan, sebagai sumber pembangkit listrik yang akan menerangi jalan tersebut.

"Ditjen SDA juga mencoba bangun Bendungan Baru di sana untuk listrik. Kalau ada listrik kan bisa lebih aman lagi," ucapnya.

Pemerintah juga mengembangkan kawasan pariwisata di beberapa titik Trans Papua. Hal ini telah dibicarakan oleh Menteri Pariwisata untuk pengembangan lebih lanjut. 

Beberapa lokasi untuk pengembangan pariwisata adalah Jembatan Holtekamp dan juga Taman Nasional Lorentz.

"Kita punya jembatan Holtekamp yang akan dikembangkan jadi pariwisata. Kita harapkan jadi destinasi wisata negara tetangga untuk berkunjung. Ada juga Taman Nasional Lorentz. Tapi sekarang saya enggak mau semua orang berhenti di situ, karena akan merusak taman nasional, jadi kita buat tempat pemberhentian tertentu. Sudah kita plot nanti bagaimana," jelasnya.

Dengan fakta dari berbagai sumber tersebut jelas apa yang disampaikan media Teropong.com itu tidak sesuai dengan faktanya!

(Dari berbagai sumber)

Friday, April 14, 2017 - 22:00
Kategori Rubrik: