Belajar dari Kasus Ahmad Dhani

ilustrasi

Oleh : Teguh Arifiyadi

Hari ini mas Dhani (Ahmad Dhani) bebas setelah menjalani vonis satu tahun karena kicauan akunnya di twitter beberapa tahun lalu. Kebetulan saya menjadi salah satu ahli UU ITE atas permintaan penyidik, yang keterangan saya (mungkin) memberatkan mas Dhani. Sekilas dari fakta persidangan, sebetulnya belum cukup kuat bukti bahwa kicauan tersebut dibuat oleh mas Dhani langsung. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti elektronik, kicauan di buat oleh asisten mas Dhani, yang patut diduga atas perintah mas Dhani (meski sempat disangkal).
.
Di berita acara ahli sebetulnya saya jelaskan, jika kicauan dibuat bukan oleh mas Dhani, mas Dhani bisa saja dikenakan pasal turut serta/turut melakukan (55 KUHP) atas pidana pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan catatan ada pelaku utama yang juga dipidana.
.
Mas Dhani akhirnya divonis bersalah turut serta/turut melakukan tindak pidana ujaran kebencian pasal 28 ayat (2) UU ITE. Menariknya, tidak ada pelaku lain yang dipidana selain mas Dhani.
.
Jika mengutip pendapat R. Soesilo, penerjemah KUHP paling masyhur, pasal "turut serta" atau “turut melakukan” dipersamakan dengan tindak pidana “bersama-sama melakukan”. Artinya sedikit-dikitnya harus ada dua orang pelaku, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Dalam kasus mas Dhani, hanya mas Dhani yang dipidana. Agak janggal memang, tapi saya tidak berani komentar banyak karena saya belum baca detail pertimbangan para hakim di putusan kasus tersebut.
.
Di kasus kedua mas Dhani di Surabaya, beda lagi. Kebetulan saya juga yang hadir sebagai ahlinya. Uniknya, saya menjadi ahli atas permintaan mas Dhani. Pendapat saya di persidangan menyatakan, perbuatan mas Dhani menyebarkan video melalui IG yang didalamnya ada kata "celaan" seharusnya tidak bisa dipidana dengan pasal pencemaran nama baik UU ITE. Semua unsur inti (klachten delict) dalam pasal pencemaran nama baik UU ITE tidak terpenuhi. Sekiranyapun mau dituntut, seharusnya pasal yang tepat adalah pasal tentang penghinaan ringan KUHP, yang ancaman maksimalnya hanya 4 bulan, bukan diancam 4 tahun dengan UU ITE.

Beruntung dalam kasus tersebut mas Dhani hanya dihukum percobaan, dan tidak harus dipenjara (putusan banding). Hakim mempertimbangkan dengan baik pendapat ahli.
.
Saya menulis ini tidak ada tendensi politik apapun. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari banyak peristiwa sepanjang era keributan Pileg dan Pilpres, khususnya yang terjadi di media sosial.
.
Media sosial menawarkan ruang kebebasan berekspresi yang teramat luas. Tapi ingat, popularitas dan efek candu dari fitur “like” & “follower” bisa saja membuat kita terlena, terlewat semangat mengunggah apapun perasaan dan sikap politik kita, yang terkadang tanpa tidak sadar melewati batas rambu yang digariskan. Jika itu yang terjadi, kita tidak hanya akan kehilangan perkawanan atau persaudaraan, kebebasan kita juga bisa ikut terancam hilang.
.
Ribut-ribut politik seharusnya sudah usai, kita bisa sapa kembali keluarga, saudara, kawan, dan handai tolan yang selama ini kita anggap “tersesat jalan”. Karena bisa jadi, justru kita yang sebenarnya sedang tersesat.
.
.Selamat menikmati kebebasan mas Dhani, kami kangen karya-karya besar mas Dhani. Sebisa mungkin jauhi pernyataan kontroversial dan konfrontatifnya ya. 
.
'Diam' dan berkarya besar adalah ‘keberanian’ hakiki!

Sumber : Status Facebook Ahmad Dhani

Sunday, January 19, 2020 - 10:30
Kategori Rubrik: