Banyak Pemda tak Mandiri Anggaran

ilustrasi

Oleh : Buyung Kaneka Waluya

Sejak reformasi..., Indonesia itu sebetulnya seperti negara Indonesia serikat..., yang meliputi 415 kabupaten..., 1 kabupaten administrasi..., sebanyak 93 kota...., dan 5 kota administrasi.

Sementara Gubernur (tidak termasuk daerah khusus)..., hanyalah sebagai wakil pemerintah pusat.

Mengapa dikatakan “seperti“ Indonesia serikat....?

Karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..., setiap daerah tingkat Dua dan daerah Khusus diberi hak seluas luasnya mengatur daerahnya..., sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kewenangan itu termasuk kepada hak mengelola Anggaran sendiri..., dan membuat Perda untuk mengaturnya.

Tujuan desentralisasi pemerintahan..., adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan..., pemberdayaan..., dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas..., dalam lingkungan strategis globalisasi..., Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi..., pemerataan..., keadilan..., keistimewaan..., dan kekhususan..., serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tapi apa yang terjadi setelah 21 tahun reformasi..., apakah tujuan ideal desentralisasi itu tercapai....?

Perhatikan...: Daerah Jawa hampir semua rasio kemandirian diatas standar nasional..., yaitu 24,2 %....; sementara luar jawa, masih bergantung sebagian besar dengan pusat soal pembiayaan.

Itu disebabkan Pendapat Asli Daerah (PAD) mereka di bawah standar nasional (24,2 % dari total APBD).

Contohnya...:

Sumatera..., semua daerah otonomi rasio PAD mereka terhadap total APBD mencapai rata rata 16,5%.

Kalimantan..., rasio rata rata PAD terhadap APBD mencapai 17,6%.

Sulawesi rata rata rasio PAD terhadap APBD sebesar 14,2% atau lebih rendah dari Sumatera.

Yang lebih miris adalah Papua..., di mana tingkat kemandiran rendah sekali..., Rasio PAD terhadap APBD sebesar 6%...;artinya 94 % APBD itu berasal dari pusat.

Kalau kita perhatikan..., PAD daerah itu seharusnya setiap tahun meningkat..., seiring meningkatnya pembangunan...; padahal cakupan PAD itu luas sekali yang terdiri dari Pajak Daerah..., Retribusi Daerah..., Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..., dan lain-lain.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan tertinggi dari PAD..., yaitu sebesar 69,5 persen.

Nah..., bayangkan, 20 tahun sejak di syahkannya UU Otonomi daerah tahun 1999...., mungkin sudah lebih Rp. 10.000 triliun APBN mengelontorkan dana perimbangan pusat- daerah..., tetapi hasilnya tetap saja daerah tidak bisa mandiri.

Yang lebih miris lagi adalah daerah otonom itu bukan hanya tidak mandiri..., tetapi sebagian besar justru defisit.

Data tahun 2017..., dari 542 dari propinsi/kabupaten/kota sebanyak 84,9 persen (460 daerah) APBD defisit.

Tahun 2018 dan 2019..., bertambah lagi daerah yang defisit.

Puncaknya adalah DKI Jakarta..., yang tidak pernah defisit , justru tahun ini mencatat defisit hampir 10% dari APBD.

Sepertinya..., uang APBN yang digelontorkan ke daerah seperti orang memasukan sabun kedalam bak mandi...: Habis tak bersisa dan tak berkesan.

Sementara SDA daerah dikuras..., yang berdampak kepada kerusakan lingkungan.

Uang APBN yang berasal dari pajak badan dan perorangan..., memang sangat besar..., namun lebih 50% dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan..., yang terdiri 3 (tiga) bagian utama..., yaitu...: Dana Bagi Hasil (DBH)..., Dana Alokasi Umum (DAU)...., dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU merupakan sumber pendapatan tertinggi dari Dana Perimbangan..., yaitu sebesar 61,6 persen.

Sementara dari 50% dana tersisa di APBN..., Pusat masih harus mentransfer lagi Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah..., dalam rangka pembangunan proyek yang menjadi program pusat.

APBN juga masih harus membayar gaji ASN di Kementrian..., Gaji TNI/ POLRI..., bayar utang beserta bunga..., alokasi cadangan dana bencana..., subsidi UKM..., dan lain lain.

Makanya APBN terus defisit sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Apa yang salah....?

Peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah..., yang berdampak kepada semakin besarnya beban sosial dan perawatan sarana umum.

Mengapa...?

Karena Kepala Daerah umumnya tidak kreatif untuk mengembangkan potesi daerahnya melalui pembiayaan non APBD...., padahal Pemerintah Pusat menyediakan dana pendamping untuk program pembangunan non APBD lewat DAK.

Berdasarkan UU Obligasi Daerah..., Pemda punya hak untuk mengeluarkan Municipal Bond untuk menutupi defisit...., tetapi fasilitas dari Pusat dan UU itu tidak dimanfaatkan.

Para Kepala Daerah hanya cenderung bersikap konvensional..., menghabiskan uang APBD..., seperti yang banyak dilakukan kepala daerah pada saat ini.

Solusinya....?

Adalah tugas Menteri Dalam Negeri untuk membina dan melakukan pengawasan ketat kepada setiap Kepala Daerah...., agar terjadi eskalasi pertumbuhan ekonomi dan PAD di atas pertumbuhan penduduk dan beban sosial.

Sulit...?

Tidak juga..., yang penting tegas.

Apalagi sesuai UU 23/2014 pada Pasal 60..., Presiden bisa memberhentikan Gubernur/Wakil Gubernur bila berkinerja buruk...; dan Menteri Dalam Negeri bisa memberhantikan Bupati/Walikota bila berkinerja buruk.

Dalam UU 23/3014..., memang melalui mekanisme DPRD..., namun bila dalam 14 hari DPRD tidak memecat.., maka Presiden atau Mendagri bisa memecat tanpa perlu persetujuan DPRD.

Semoga rakyat semakin cerdas dalam memilih Kepala Daerah nya...., karena dampaknya salah pilih kita akan rugi dan masa depan anak cucu kita akan suram.

Contohnya mungkin kita semua tahu...., mana kota yang tadinya sudah modern..., kini kembali jadi kumuh dan defisit.

Sumber : Status Facebook Buyung Kaneka Waluya

Tuesday, January 28, 2020 - 14:30
Kategori Rubrik: