Banjir Jakarta Mengontaminasi Politik

Oleh: Prayitno Wongsodidjojo Ramelan

Warga Jabodetabek serta para pejabat pemerintah sangat terkejut dan terhenyak, tidak sempat berfikir jauh akan datangnya ancaman banjir pada malam tahun baru 2020.

Hujan kategori ekstrem diatas 150 mm mengguyur Jakarta dan sekitarnya di awal hari pertama 2020. Dari peta sebaran hujan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) 31 Desember 2019 pukul 7 pagi hingga 1 Januari 2020 pukul 07.00 WIB, curah hujan tertinggi di sekitar Bandara HalimPerdanakusuma hingga 377 milimeter per hari.

 

Banjir tetap mengepung Ibu Kota sampai Kamis, 2 Januari 2020, kemudian surut secara perlahan. Selain curah hujan yg tinggi, sumbangan air bah dari Bogor menambah tingginya banjir. Demikian banyak daerah yg terendam, bahkan bak tsunami, di kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi air menyeret mobil dan sepeda motor, bertumpuk dan jelas rusak parah.

Selain Jakarta, banjir juga terjadi di Banten dan Jawa Barat. Jumlah korban banjir dan longsor yang melanda DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat bertambah. Korban meninggal dunia tercatat per 4 Januari 2020, pukul 10.00 WIB menjadi 53 orang dan 1 orang hilang," kata Agus dari BNPB 

Peran BMKG, BPNP, BUMN, TNI dan POLRI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan seluruh kementerian/ lembaga melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait kejadian banjir yang menimpa beberapa wilayah di Jabodetabek. Sesuai perintah presiden agar instansi pemerintah dikordinasikan.

BNPB menggandeng kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta aparatur TNI dan Polri guna memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir. Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengerahkan pasukan yg utama sesusi instruksi presiden penyelamatan warga, demikian juga aparat Polri. TNI AU mendukung rekayasa menjatuhkan hujan di Selat Sunda bersama BPPT, hasilnya mulai terasa dua hari tetakhir , walau ancaman hujan makin meluas.

BMKG sebenarnya sudah meramal potensi hujan besar yg akan terjadi. Kabid Diseminasi Informasip Iklim dan Kualitas Udara BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan, di awal tahun mendatang curah hujan akan tinggi. Dari mulai Januari sampai Maret masih tinggi terutama untuk beberapa wilayah seperti di bagian selatan pulau Sumatera, pulau Jawa hingga NTT, Kalimantan bagian Tengah, Sulawesi dan Papua.

Banjir Mengontaminasi Politik

PresidenJokowi mengatakan banjir besar yang terjadi di awal tahun 2020 disebabkan berbagai faktor. "Disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita buang sampah di mana-mana," tegasnya saat berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Kamis 2 Januari 2020.

Menurut Menteri PUPR, Basuki, normalisasi atau naturalisasi Ciliwung sama-sama berguna untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya."Yang penting itu buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi dikerjakan gitu. Jangan 
enggak dikerjakan," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).

Pemerintah pusat, kata Basuki, berkomitmen mengerjakan konstruksi dan pelebaran sungai. Hanya saja, proses tersebut tak bisa dilakukan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum membebaskan lahannya. 
"Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan lahannya," katanya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
membantah pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebut penyebab banjir adalah sampah. Menurut Anies, penyebab banjir berbeda-beda tergantung wilayah.

Anies lantas mencontohkan kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma yang sempat tak berfungsi pada hari Rabu (1/1/2020) karena banjir. Padahal, di bandara itu sampahnya hanya sedikit.

"Kami fokus pada penyelamatan warga, fokus pada evakuasi warga. Sesudah ini beres, lalu kami duduk kumpulkan data yang lengkap, berbicara objektif. Apa saja faktor berkontribusi," jelas Anies.

Kesimpulan

Rasanya kurang elok dalam kondisi banyak masyarakat yang menderita, kok Anies harus mendebat presiden. Pendapat pemerintah pusat sebaiknya disikapi saja dengan bijak. Pemda DKI akan dibantu pusat mengatasi banjir, kan sebaiknya berterima kasih.

Tanpa disadari debat tak berujung jelas merugikan sang Gubernur, karena banjir di Jakarta adalah tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Diakui memang berat menjadi Gubernur DKI, tetapi lebih berat lagi kalau tidak jadi Gubernur.

Kini semakin banyak situs di medsos yang menyerang Anies, bahkan muncul petisi di medsos (change.org) "Copot Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta!" sudah 215.400 
orang hingga tanggal 4/1/2020 yang menanda tanganinya, ini semua karena sikapnya. Orang yang sedang susah, harta benda rusak, jelas tidak suka kalau pemimpinnya berisik berdebat . Tidak ada kebenaran yg hakiki kalau berdebat itu. Akhiri deh pak!

 

(Sumber: Facebook Prayitno Ramelan)

Monday, January 6, 2020 - 13:15
Kategori Rubrik: