Bagaimana Nasib Istri ke 4 Gubernur Terpilih NTB Asal PKS

Ilustrasi

Oleh : Musrifah

Zulkieflimansyah, Cagub terpilih asal Partai Keadilan Sejahtera  di Propinsi Nusa Tenggara Barat ternyata menyisakan masalah pelik yang sebenarnya masih menimbulkan Tanya besar. Pasalnya paska diadukan istri ke empatnya bernama Aries Suci pada Januari lalu tak terdengar kabarnya. Seperti diketahui, Aries Suci merupakan janda 2 anak.

Awalnya mereka menjalin asmara namun sepertinya tidak ada kejelasan status. Sebagai perempuan yang menghidupi 2 anak, Aries kemudian mengadukan masalah pada DPP PKS 2016. DPP PKS menyarankan Zulkieflimansyah menikahi Aries. Tetapi paska pernikahan, rupanya anggota komisi VII DPR RI justru malah tak memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik.

Akibatnya Zul dilaporkan ke berbagai institusi. Laporan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR dilakukan pada Maret 2017, lalu Januari 2018 dilaporkan ke Komnas Perempuan, bahkan 4 Januari 2018 juga telah dilaporkan ke MUI. Tetapi Zulkiefli yang mantan Ketua Senat Mahasiswa UI 1994-1995 itu malah melaporkan balik Aries ke Bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Lantas bagaimana nasib NTB jika pemenang Pilkada serentak dimenangkannya? Tidak ada yang bisa memastikan masa depan NTB seperti apa. Namun dengan melihat polemik rumah tangga, serta status menikahi 4 perempuan akan menjadi tantangan yang tidak ringan.

Disisi lain, Gubernur sebelumnya TGB Zainul Majdi  nampaknya ingin serius mengawal pengembangan Mandalika yang sudah dibangun secara serius oleh pemerintah. Masyarakat NTB harus berpartisipasi aktif mengawal  bersama bagaimana keuangan daerah di kelola. Zulkieflimansyah sendiri sebenarnya lebih banyak berkiprah di Jakarta. Keterikatan dengan NTB yak arena lahir di Sumbawa Besar. Sedang sejak kurun tahun 2000an lebih banyak berada di Jakarta sebab menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tahun 2012 bahkan nama Zulkieflimansyah terjerat kasus dugaan pemerasan perusahaan BUMN yaitu PT Merpati Nusantara Airlines dan mendapat sanksi dari MKD DPR. Pun pernah menjadi sorotan public sewaktu melakukan pelanggaran kode etik dalam sidang paripurna membahas Undang-Undang Keinsinyuran. Mencoba maju dalam pemilihan gubernur sebenarnya juga dilakukan Tahun 2006 bersama Cawagub Marissa Haque tetapi gagal.

Semua pihak, tidak hanya DPRD Propinsi NTB dalam kondisi kewaspadaan penuh. Seseorang ketika sudah terpilih sebagai kepala daerah harus adil dan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Tidak boleh hanya fokus mendayagunakan kelompoknya atau bahkan partainya saja. Jika hal ini tetap dilakukan, maka rakyat harus bergerak melengserkannya

Wednesday, July 11, 2018 - 15:00
Kategori Rubrik: