Atas Nama Kebebasan Akademik

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Sudah bisa ditebak, yang akan terjadi setelah seminar virtual ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi …” batal diselenggarakan beberapa mahasiswa hukum UGM kemarin (29/5).

Apalagi konon pembatalan itu karena teror dan tekanan. Tapi kemudian siapa yang jadi sasaran tembak? Siapa lagi jika bukan Jokowi. Meski sebenarnya Jokowi tak punya sangkut-paut hal itu. Mikirin pun tidak. 

 

Namun Sitindaon dari Partai Demokrat sudah menudingnya. Jika Jokowi sensi pada kritik, jangan jadi Presiden. Said Didu ngompori, jika Presiden melakukan pembiaran (teror terhadap penyelenggara acara), bisa dikata Presiden merestui.

Lantas apa omongan Reffly Harun, juga Din Syamsuddin? Yang pasti, keduanya di samping mengatasnamakan kebebasan akademik, juga akan menjadi pembicara dalam webminar (semacam seminar online, 1/6) dengan tema sejenis, ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Tengah Era Pandemi Covid-19’. Jauh lebih lengkap judulnya, dan makin jelas arahnya. 

Menurut penjelasan sepihak, narasumber dan panitia acara seminar kemarin, mereka diteror. Konon pihak UII, kampus asal narasumber seminar, sudah melapor ke polisi. Pihak kepolisian mengatakan tak ada laporan dari manapun. Dan media dengan kebiasaan barunya, sekedar sebagai corong press release. Mengutip berita satu sumber, dan tak mengkronfontir sumber kedua, atau yang berkaitan.

Beberapa asosiasi pengajar dan ahli hukum tata-negara, ramai-ramai bikin pernyataan. Mengutuk teror dan mendesak pemerintah menjamin kebebasan akademik. Normatif dan culun, seolah hidup di ruang hampa (istilah lain menara gading). Tak begitu mengherankan beginian ini. Seolah kayak mereka yang suka bakar bendera PKI dengan bendera PKI yang dibikin sendiri.

Sedahsyat apa sih kebebasan akademik yang dibela-bela itu? Pertanyaan ini mirip pertanyaan serupa; Sedahsyat apa sih religiusitas orang beragama yang menyatakan pemerintahan dzalim, atau pihak liyan kafir? Ketika claim dan hujatan dalam satu paket, layak diragukan kemurniannya. Di situ Socrates jauh lebih berharga, dengan keberanian minum racun, untuk keyakinan akademiknya.

Normatif tentu benar kebebasan akademik harus ditegakkan, tetapi diksi kebebasan dengan mengabaikan kualitas akademik (dari sisi teknis dan materi penyelenggaraan) juga tidak adil. Menciderai fitrah akademisi itu sendiri. 

Namun saya kira, keributan itulah yang diharap, atau ditunggu sebagian pihak. Utamanya yang agenda dasarnya ‘mempersoalkan’ Jokowi sebagai persona Presiden. Saya mengutuk aksi kekerasan, teror, sebagaimana juga mengutuk gagasan negara khilafah dan menolak sektarianisme. Tapi ijinkan saya juga tak mudah menghargai para akademisi, yang menjadi (atau pura-pura) bego. Dengan alasan kebebasan akademik, tapi tak sensitif prioritas, mudah terpancing kegaduhan, apalagi menjadi penumpang gelap.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Wednesday, June 3, 2020 - 21:15
Kategori Rubrik: