Aspek Hukum Kotak Suara Pemilu Dari Kardus

Ilustrasi

Oleh : Pramono U Thantowi

Kotak suara transparan utk Pemilu 2019 berbahan duplex (karton kedap air). Gimana ceritanya? Apa landasan hukumnya?

1. Ide ini bermula dari Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a UU 7/2017, yg mengamanatkan kotak suara harus transparan (Foto 1). UU ini bukan bikinan KPU, tapi produk Pemerintah dan DPR.

2. Lalu soal bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara (dan logistik yg lain), UU 7/2017 Pasal 341 ayat (3) memberi mandat yg tegas kepada KPU utk mengatur dlm Peraturan KPU (Foto 2).

3. Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif bahan (yg akan sy jelaskan di tulisan lain), KPU mengusulkan penggunaan bahan duplex, atau karton kedap air, serta transparan satu sisi. Bahan ini berbeda dg kardus mie instam atau air kemasan.

4. Usulan KPU ini dituangkan dlm draft PKPU tentang logistik, dan dibawa ke dlm Rapat Dengar Pendapat dg Pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi 2), yg di dalamnya ada semua wakil parpol. Memang dlm menyusun PKPU, kami wajib konsultasi (meskipun hasilnya tdk mengikat). RDP dilaksanakan bulan Maret 2018. Jauh sebelum koalisi copras-capres. Dlm RDP, draft PKPU ini dibahas dengan kepala dingin, tidak ada yang menolak, apalagi walk out.

5. Setelah RDP itu, draft PKPU diajukan ke Kemenkumham utk diundangkan. Dan di Kemenkumham tdk ada koreksi sama sekali (misal: karena bertentangan dg UU lain atau yg lbh tinggi). Dan akhirnya Kemenkumham mengesahkan PKPU No. 15/2018 pada 24/4/2018 yg pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa kotak suara menggunakan bahan karton kedap air yg transparan satu sisi (Foto 3).

Jadi, dlm menentukan bahan karton kedap air serta transparan satu sisi itu, KPU tdk bisa menetapkan sepihak. Namun melalui persetujuan pemerintah dan DPR, lewat forum RDP. Nah, di DPR kan ada wakil2 semua parpol. Termasuk parpol2 pendukung Pasangan Capres-Cawapres.

#kotak_suara_legal

Sumber : Status Facebook Pramono U Thantowi

Sunday, December 16, 2018 - 10:45
Kategori Rubrik: