ASN yang Menjadi Anggota HTI Melanggar 2 Sumpah Sekaligus : Sumpah PNS dan Qassam Hizb

Posisi pemerintah dalam ‘ijarah dengan anggota HTI adalah sebagai pihak yang memperkerjakan (musta’jir). Pada tataran teknis administrasi dan birokrasi diwakili oleh kepala-kepala pada instansi terkait. Anggota HTI sebagai orang yang bekerja (‘ajir).

Pemerintah berhak meminta kepada anggota HTI untuk mengucapkan sumpah (qassam) sebelum diterima menjadi ASN, agar pemerintah yakin bahwa ASN yang akan direkrutnya memenuhi kriteria-kriteria dasar yang diinginkan, yang ditunjukkan di dalam isi sumpah (qassam ASN. Mengucapkan sumpah (qassam) ASN menjadi syarat yang harus dipenuhi anggota HTI sebelum bekerja.

Isi sumpah PNS menurut UU 5 Tahun 2014 pada Pasal 66 ayat 2 sebagai berikut:

Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pada sumpah (qassam) PNS tertera kalimat: “Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah”; Dalam sumpah (qassam) Hizb disebutkan: An akuuna hariisan lil Islam. Mutabaniyyan ara a Hizbit Tahrir hadza, wa afkarahu wa dusturahu qaulan wa ‘amalan (bahwa saya akan menjadi penjaga Islam terpercaya. Mengadopsi pendapat, pemikiran dan konstitusi Hizbut Tahrir ini dengan perkataan dan perbuatan).

HTI mempunya ideologi sendiri yang khas. Mereka  memiliki rancangan konstitusi (dustur) sendiri yang akan diterapkan setelah mereka meraih kekuasaan. Mereka punya konsep negara dan pemerintahan sendiri yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara (NKRI), dan pemerintah (RI).

Sehingga pada saat anggota HTI mengucapkan sumpah (qassam) PNS, pada saat itu juga dia mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan sumpahnya (qassam) sebagai anggota Hizb, yaitu mengucapkan perkataan untuk setia (tsiqah) dan taat kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diadopsi (tabanni oleh). Anggota HTI tersebut menggugurkan qassam Hizb yang diucapkan waktu mau menjadi anggota Hizb.

Pada sumpah (qassam) PNS ada kalimat: “Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”; Ketika anggota HTI mengucapkan kalimat ini, otomatis sumpah (qassam) sebagai anggota HTI jadi gugur, dan anggota HTI tersebut terang-terangan mengucapkan kalimat kufur, karena perundang-undangan yang berlaku di Indonesia semuanya buatan manusia. Hasil dari proses demokrasi.

Padahal Hizb mengharamkan UU buatan manusia dan mengkufurkan demokrasi. Hizb juga melarang mentaati segala peraturan perundang-undangan buatan manusia dalam sistem demokrasi.

Di dalam sumpah PNS ada kalimat: “Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”; anggota HTI otomatis melanggar isi sumpah ini ketika mereka terlibat menyerang NKRI, menyerang lembaga-lembaga negara, menyerang kebijakan pemerintah yang representasikan oleh Presiden dan pejabat negara lainnya baik di pusat maupun daerah.

Anggota HTI juga melanggar sumpah (qassam) Hizb yang berbunyi baadzlian juhdi fi tahqiqi ghayatih (mengerahkan segala daya upayaku untuk mewujudkan tujuannya). Tujuan praktis HTI adalah mendrikan Khilafah Tahririyah. Ketika anggota HTI mendahulukan kepentingan negara (NKRI) di atas kepentingan perjuangan menegakkan Khilafah Tahririyah dan di atas kepentingan golongan (Hizb) maka gugur sumpahnya sebagai syabab Hizb.

Jadi kesimpulannya, akad ijarah antara anggota HTI dengan pemerintah tidak sah. Mulai dari pendaftaran ikut tes CPNS, anggota HTI sudah tidak memenuhi syarat akad ijarah yang ditentukan oleh pemerintah. Pada saat dilantik menjadi ASN, anggota HTI menolak isi sumpah (qassam) PNS yang disyaratkan oleh pemerintah sebagai musta’jir.

Setelah menjadi ASN, anggota HTI melanggar isi sumpah (qassam) PNS, berarti melanggar syarat yang ditentukan oleh pemerintah sehingga akad ijarah anggota HTI dengan pemerintahah batal di tengah jalan. Konsekuensinya, ‘ujrah yang diterima anggota HTI dari pemerintah diduga kuat, menjadi haram karena menerima ‘ujrah dari muamalah yang batal.

Terakhir, posisi anggota HTI yang tetap menjadi ASN sebenarnya melanggar dua sumpah (qassam) sekaligus yaitu sumpah PNS dan qassam Hizb. Wallahu a’lam bi shawab.

Sumber : Harakatuna.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *