Asing Hanya Kuasai 5% Investasi di Indonesia

Ilustrasi

Oleh : Musrifah Ringgo

Faisal Basri, ekonom independen menulis artikel yang menunjukkan bahwa investasi di Indonesia justru dikuasai oleh BUMN bukan oleh pihak asing. Dibandingkan Negara lain bahkan di kawasan ASEAN, Indonesia mengalami kecenderungan penurunan investasi asing. Penjelasan Faisal Basri ini mematahkan tuduhan bahwa pemerintah saat ini pro kepada asing atau aseng (China). Dalam artikel berjudul “Apakah benar Perekonomian Indonesia dikuasai Asing”, jelas menyebut penguasaan asing hanya 5 %.

“Penanaman modal langsung oleh asing (direct foreign investment) hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation/GFCF).” tulisnya. Jika kita lihat apa yang dilakukan pemerintah Jokowi, memang sejalan. Berbagai proyek infrastruktur yang memakan banyak anggaran seringkali dikerjasamakan dengan swasta atau pinjaman. Sehingga statusnya tetap bukan investasi.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah dana yang dibutuhkan dalam membangun 43 ruas tol yang masuk dalam proyek strategis nasional mencapai Rp 421 triliun. Sebanyak 30% atau Rp 126 triliun di antaranya dibiayai lewat ekuitas BUJT yang menjadi operator, lalu 9% atau Rp 38,8 triliun dibiayai lewat pembiayaan APBN atau pinjaman pemerintah dalam bentuk viability gap fund (VGF). Jadi loan China itu bukan investor, loan china itu diambil dalam bentuk APBN dalam rangka menaikkan IRR-nya sebagai dukungan pemerintah ke pembangunan tol

Sementara sisa kebutuhan pembiayaan lainnya dilakukan BUJT lewat utang atau pinjaman yakni sebesar Rp 257 triliun atau 61% dari total kebutuhan biaya pembangunan.

Pinjaman yang dilakukan BUJT sendiri bisa dilakukan dengan berbagai skema, mulai dari pinjaman perbankan, penerbitan obligasi atau sukuk seperti global bonds atau komodo bonds dan project bonds. BUJT juga bisa mencari dana segar melalui sekuritisasi yang menjaminkan pendapatan ruas tol dalam sekian jangka waktu ke depan, hingga pelepasan sebagian saham konsesi tol.

Penyebutan yang tepat adalah disekuritisasi, dikerjasamakan. Tidak ada yang dijual. Karena kepemilikan aset jalan tol tetap milik pemerintah, tidak mengalihkan aset. Makanya tanah bendungan, jalan tol, yang termasuk kepentingan umum, dilakukan pembebasan lahannya oleh pemerintah, bukan investor. Karena asetnya tetap jadi aset pemerintah. Bahkan kini BUMN Indonesia kemampuan maupun kepercayaannya makin tinggi. Sebut saja Hutama Karya, Waskita, Wijaya Karya, Adhi Karya dan masih banyak lagi. Pembangunan massif selama 4 tahun sudah terlihat hasilnya.

Beberapa contoh sederhana misalnya BBM 1 harga di Papua, distribusi hewan ternak, terkendalinya harga sembako saat lebaran, menurunnya koefisien harga hingga stabilnya ekonomi ketika dollar menyentuh Rp 15.000. Kompas edisi 11 September menuliskan Indonesia masuk dalam 8 negara dengan resiko krisis paling kecil. Jokowi benar-benar telah meletakkan pondasi yang kuat dan tepat di sektor ekonomi yang tidak mudah digoyahkan oleh penguatan dollar. Presiden nampaknya tahu betul, bila Negara kita ingin stabil dan tidak mudah digoyah oleh dollar ya dengan jalan mencabut subsidi.

Pencabutan subsidi akan melatih masyarakat survive, bertahan dan teruji mendapat kesulitan. Disisi lain, pemerintah benar-benar membuka peluang mengembangkan ekonomi kreatf supaya mampu menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru. Penguatan dollar hampir tidak berdampak signifikan bahkan tidak terjadi gejolak apapun. Harga sembako stabil, pasokan BBM aman, tidak ada antrian BBM, PHK massal tidak terjadi dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi sudah on the track. Bila ada yang tidak sepakat, ya perjuangkan Capres yang kalian dukung tunjukkan konsepnya.

 

 

Friday, September 14, 2018 - 00:15
Kategori Rubrik: