Kedua, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Cukup dipilih dari perwakilan kota/kab, masing-masing 1 orang. Prosesnya juga sama dengan DPRD Kab/kota. Pemilihannya ditingkat Kelurahan/Desa yang diwakili oleh ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jadi untuk memilih 1 orang wakil DPRD Provinsi hanya melibatkan 100-an warga. Kedepan, untuk memilih Gubernur cukup dipilih oleh DPRD Provinsi.
Ketiga, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Saat ini terlalu gemuk, 550 anggota, sehingga tidak bekerja secara efektif efisien. Anggota pun tak terkotak-kotak, karena adanya fraksi-fraksi. Disederhanakan sebagai utusan daerah untuk membuat Undang-Undang. Mereka adalah utusan dari Kabupaten/Kota di seluruh provinsi yang telah diuji kelayakannya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Diambil 3 orang dari tiang provinsi yang pemilihannya dilakukan oleh kepala Daerah yakni Bupati dan Walikota.
Keempat, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Cukup diambilkan 1 orang dari tiap provinsi untuk memberikan pertimbangan dalam perencanaan Undang-Undang. Pemilihannya seperti DPR RI.
Kelima, Pemilihan Presiden. Calonnya diusulkan oleh gabungan beberapa provinsi (berisi 6-7 provinsi). Yang mengusulkan adalah anggota DPRD Provinsi dan Gubernur, bersifat musyawarah mufakat. Akan tampil 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak pemilihan diberikan kepada anggota DPR RI.
Pelanggaran-pelanggaran pastinya tetap ada, namun tidak akan menjadi skala nasional. Gesekan di desa, akan terasa di desa tersebut, namun tidak di desa lainnya. Begitu pula dengan lainnya. Kerukunan antar warga akan lebih meningkat. Pengawasan jauh lebih mudah. KPK pun bekerja lebih mudah dalam memantau gerak-gerik suap menyuap calon, misalnya.
Ingat, dalam sistem saat ini, anggota DPR RI tak pernah dites kelayakannya, namun berhak menguji dan menyetujui calon kepala lembaga Negara, setingkat POLRI, TNI, KPK, MA dan MK. Dengan sistem uji kelayakan oleh KPU-KPUD, diusulkan oleh rakyat mulai dari tahap terbawah, diharapkan akan muncul sosok yang benar-benar Mewakili Rakyat, BUKAN Mewakili Partai.
Sumber : Status Facebook Ahmad Ghozali Fadli
Comment