Arah Baru Politik Indonesia

ilustrasi

Oleh : Ahmad Ghozali Fadli

Jum’at (15/3) menjadi hari duka. Pertama, peristiwa penembakan di dua masjid Selandia Baru. Menewaskan 40 an jamaah, dengan tersangka berusia sekitar 20-an tahun. Ironis, tragis, dan tak berperikemanusiaan. Kedua, operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Kakanwil Jawa Timur, yang melibatkan petinggi PPP dan Kakanwil. Peristiwa ini tak kalah memilukan dibanding dengan peristiwa pertama, seolah membuka kejahatan menjamur dan sudah jadi budaya di lingkungan Kementerian Agama. Inilah wajah buruknya birokrasi di Indonesia, yang bisa saja membunuh, bukan hanya 30 orang muslim, namun jutaan ummat Islam di Indonesia.

Romy, yang turut terjaring OTT, beberapa waktu yang lalu pernah mengemukakan, bahwa antara Penjahat dan Pejabat beda-beda tipis. Sekarang pejabat, besok bisa menjadi penjahat, karena biaya politik yang sangat tinggi sehingga memerlukan sumber pembiayaan yang banyak. Contoh, Komisi Pemelihan Umum menganggarkan biaya 24,9 T untuk hajatan Pilpres dan Pileg. Sedangkan pengawasnya, diberi anggaran 14 T. Jadi total biaya untuk panitianya saja 38,9 T. Jika dana tersebut digunakan untuk membangun sekolah dengan anggaran 1 M, maka aka nada 38.900 sekolah baru.
Itu baru dari segi penyelenggaranya, bagaimana dengan pesertanya? Jika dikumpulkan seluruhnya bisa ratusan Triliun. Apakah ini yang dimau Undang-Undang? Ini baru dari segi pembiayaan, belum dari segi psikologis rakyat. Lebih dari satu tahun lamanya, rakyat dibenturkan, taka da namanya pesta demokrasi, adanya demo unjuk gigi. Lihatlah jalanan, seperti bukan berada di Indonesia, karena tak tampak 1 pun bendera Indonesia. Adanya warna-warni bendera partai dan wajah calon-calon. Apakah ini Persatuan Indonesia? Untuk memilih presiden saja, harus melibatkan ratusan juta rakyat, calon-calon ditelanjangi, calon pemilih pun penuh ghibah dan caci maki, apakah ini model Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Perwakilan dan Permusyawaratan?
Saya sebagai rakyat merasa risih. Banyak persaudaraan pisah hanya karena beda pilihan. Ummat tak percaya ulama’ bahkan ulama’nya pun dikotak-kotak. Untuk saya mencoba menawarkan Arah Baru Politik Indonesia, terutama dalam gelaran Pilpres dan Pileg. Langkah pertama adalah, pembubaran Partai Politik. Seluruh kebijakan bukan ditentukan oleh partai, melainkan oleh rakyat dari tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pertama, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Cukup dipilih dari perwakilan kecamatan. Sehingga jumlah anggota DPRD Kab/kota sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Pemilihannya cukup melalui pemilihan tingkat RW. Utusan dari RW-RW itu, kemudian diuji kelayakannya oleh KPUD, dengan sistem ujian kelayakan baik tes maupun lisan. Setelah terjaring, kemudian diberikan kepada pemilih kecamatan untuk dipilih 1 orang. Pemilihnya hanya ketua RW dalam 1 kecamatan. Kedepan, dalam pemilihan Walikota/Bupati cukup dari angota DPRD kota/kab. Hal ini akan memudahkan pengawasan oleh Bawaslu, karena hanya mengawasi beberapa orang saja.

Kedua, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Cukup dipilih dari perwakilan kota/kab, masing-masing 1 orang. Prosesnya juga sama dengan DPRD Kab/kota. Pemilihannya ditingkat Kelurahan/Desa yang diwakili oleh ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jadi untuk memilih 1 orang wakil DPRD Provinsi hanya melibatkan 100-an warga. Kedepan, untuk memilih Gubernur cukup dipilih oleh DPRD Provinsi.

Ketiga, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Saat ini terlalu gemuk, 550 anggota, sehingga tidak bekerja secara efektif efisien. Anggota pun tak terkotak-kotak, karena adanya fraksi-fraksi. Disederhanakan sebagai utusan daerah untuk membuat Undang-Undang. Mereka adalah utusan dari Kabupaten/Kota di seluruh provinsi yang telah diuji kelayakannya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Diambil 3 orang dari tiang provinsi yang pemilihannya dilakukan oleh kepala Daerah yakni Bupati dan Walikota.

Keempat, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Cukup diambilkan 1 orang dari tiap provinsi untuk memberikan pertimbangan dalam perencanaan Undang-Undang. Pemilihannya seperti DPR RI.

Kelima, Pemilihan Presiden. Calonnya diusulkan oleh gabungan beberapa provinsi (berisi 6-7 provinsi). Yang mengusulkan adalah anggota DPRD Provinsi dan Gubernur, bersifat musyawarah mufakat. Akan tampil 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak pemilihan diberikan kepada anggota DPR RI.

Pelanggaran-pelanggaran pastinya tetap ada, namun tidak akan menjadi skala nasional. Gesekan di desa, akan terasa di desa tersebut, namun tidak di desa lainnya. Begitu pula dengan lainnya. Kerukunan antar warga akan lebih meningkat. Pengawasan jauh lebih mudah. KPK pun bekerja lebih mudah dalam memantau gerak-gerik suap menyuap calon, misalnya.

Ingat, dalam sistem saat ini, anggota DPR RI tak pernah dites kelayakannya, namun berhak menguji dan menyetujui calon kepala lembaga Negara, setingkat POLRI, TNI, KPK, MA dan MK. Dengan sistem uji kelayakan oleh KPU-KPUD, diusulkan oleh rakyat mulai dari tahap terbawah, diharapkan akan muncul sosok yang benar-benar Mewakili Rakyat, BUKAN Mewakili Partai.

Sumber : Status Facebook Ahmad Ghozali Fadli

Saturday, March 23, 2019 - 11:30
Kategori Rubrik: