APBN 2016 dan Profil Dana Perimbangan Daerah

Oleh: Muhammad Jawy
 

Sejak kemarin timeline saya berisi berita dan opini terkait pengurangan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik tahun 2016 ke daerah sebesar 10% yang diumumkan lewat SE Menkeu kepada seluruh kepala daerah sekitar .

Ada yang menilai bahwa Pemerintah Pusat kelimpungan dalam membiayai daerah. Bahkan ada yang beropini, bahwa pusat gagal mengayomi daerah. Ada juga yang menghujat pemerintah pusat karena dituding berjanji palsu.

Betulkah opini itu?

Saya melihat, mereka yang beropini negatif, umumnya tidak bisa melihat BIG PICTURE dari APBN 2016 yang sebenarnya cukup radikal dalam penerapan konsep desentralisasi fiskal ke daerah dalam tingkat yang lebih lanjut.

Betul, bahwa ekonomi dunia termasuk dalam negeri masih slowdown, pertumbuhan ekonomi kita triwulan pertama ini masih di kisaran 4.9 persen (dibawah perkiraan 5.1 persen). Sehingga pilihan yang ada ketika pendapatan belum memenuhi target adalah memberbesar defisit anggaran yang saat ini ada di posisi 2.1% dari PDB, atau pilihan kedua melakukan penghematan. Dan Menkeu berinisiatif untuk melakukan penghematan, dalam hal ini DAK Fisik ke daerah yang dipotong 10%. Hal ini bukan tidak rasional, karena selama ini daerah juga sering tidak memanfaatkan dana pembangunan dengan baik, bahkan sempat terparkir hampir 200T dana pusat di rekening daerah.

Mereka yang menyebarkan madzhab pesimisme, tampaknya berhasil mentrigger follower/fansboy-nya untuk menyerang pemerintah pusat. Seolah betul, daerah dirugikan dengan mismanajemen pemerintah pusat, akselerasi pembangunan daerah terhambat.

Sayangnya mereka kurang terbiasa membaca BIG PICTURE, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana postur dari TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) yang melonjak tajam di APBN 2016.

Target penghematan dari pemotongan DAK Fisik 2016 adalah 10% dari 85.4T, alias sekitar 8.54T.

Namun mereka menyembunyikan fakta bahwa TKDD ke daerah tahun 2016 itu meningkat 117 Trilyun dari APBN 2015, yaitu menjadi 770T. Bahkan pemerintah pusat berani menurunkan anggaran ke Kementrian/Lembaga dari 795,5 Trilyun menjadi 780T. Ini menunjukkan keberpihakan APBN 2016 kepada desentralisasi anggaran ke daerah. Sebelumnya, anggaran K/L selalu jauh lebih besar dari TKDD. TKDD yang biasanya kenaikannya 14 persen dalam 5 tahun terakhir, tahun ini naik 17.8 persen.

Di dalam TKDD, komponen yang naik besar adalah Dana Desa. Dana Desa yang mulai dianggarkan pada tahun 2015 sejumlah 20T, pada APBN 2016 ini dianggarkan 47T, sesuai dengan roadmap yang diamanatkan oleh UU Desa.

Jadi yang hendak dihemat adalah 8.5T dari sebelumnya mereka dinaikkan 117T. Ini gambaran yang disembunyikan (atau karena tidak tahu, entahlah).

Mungkin level SKPD ada yang berkurang anggarannya karena pemotongan DAK Fisik ini, tetapi secara umum dana masuk dari pusat ke daerah tidak berkurang, tapi masih tetap naik tajam dibanding tahun sebelumnya, baik dari nilai ataupun persentase kenaikannya. Karena yang tadinya mayoritas di pegang SKPD, sekarang anggaran itu juga tersebar langsung ke Desa melalui mekanisme Dana Desa, dimana desa dan masyarakat pun sekarang bisa lebih partisipatif dalam melakukan program pembangunan yang tadinya lebih didominasi SKPD.

Jadi secara umum keberpihakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal ke daerah masihlah terjaga sesuai dengan konsep Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Jangan sampai hanya bisa nyinyir kepada pemerintah pusat, tapi lupa bahwa ada hal penting yang harus dikerjakan oleh masyarakat di daerah, yaitu mengawal perencanaan, penganggaran dan penggunaan anggaran di daerah, supaya jangan sampai menjadi bahan bancakan di daerah. Dan itu harus dikawal ketat hingga tingkat desa!

Kritik kepada pemerintah pusat itu sangat dianjurkan, karena masih butuh banyak perbaikan dalam proses harmonisasi perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih banyak terkendala. Namun bangunlah kritik itu dengan data dan fakta yang menyeluruh, bukan ambil sepotong dan melupakan gambaran utuhnya.

 

Referensi:

1. Rangkuman APBN 2016
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf

2. Revolusi Kebijakan Penganggaran http://bisniskeuangan.kompas.com/…/Revolusi.Kebijakan.Penga…

3. http://bisnis.liputan6.com/…/jokowi-kecewa-uang-apbd-rp-183…

4. http://nasional.kontan.co.id/…/pemda-diminta-pangkas-dak-fi…

(Sumber: Facebook Muhammad Jawy)

Tuesday, May 24, 2016 - 14:00
Kategori Rubrik: