APBD DKI Tahun 2018, Membandingkan Era Ahok dan Anies

Selain kunker, pos lain yg juga sering diprotes adalah dana reses. Sebab, waktu reses yg kononnya digunakan untuk bertemu konstituen, selama ini sangat tidak jelas bagaimana mekanismenya. Pernah seumur hidup melihat anggota dewan menjumpai anda? Saya belum, bahkan kabar berkunjung pun belum dengar. Jadi, apa itu reses? Padahal tahun ini, anggaran melonjak 200% dari awalnya 34 M menjadi 64 M. Akan ke mana dananya lari?

Pos lain yg juga mencengangkan adalah dana pembahasan kepanitian, termasuk pansus. Alokasi yg awalnya hanya 2M, tiba2 membengkak 1300%, menjadi 29 M, naik 27 M. Mau berapa banyak diskusi tentang panitia kah tahun depan sampai2 kenaikannya begitu fantastis? Padahal kalau melihat anggaran tahun 2017, besarnya pun sudah naik dari 1.8 M.

Itu baru beberapa pos saja. kenaikan lain lebih lebih detil bisa dilihat pada tabel. Pos yg tidak berubah nilainya alias tetap, tidak dimasukkan.

Selain kenaikan, ada juga 2 mata penambahan anggaran baru. Pos baru ini tidak ada saat pembahasan era Ahok Dajrot. Yang cukup mengherankan, salah satunya langsung masuk dalam Top 6 kenaikan. Pos tersebut adalah Penunjang Kehadiran Rapat DPRD sebesar 16 M. Pos yang juga tidak ada pada APBD 2017. Tunjangan lagi? Sesulit itukah untuk hadir rapat yang memang sudah menjadi tugas sebagai legislatif?

Memang, selain ada kenaikan, ada juga penurunan. Tapi jumlah pos yg turun signifikan tidak banyak. Kunker sister city memang turun 1 M, tapi pos kunker lain sudah melejit jauh di atas nominal ini. Bahkan untuk pos penyelenggaraan tenaga ahli yg turun sebesar 4.8 M, jumlah tersebut jadi seolah tak berarti melihat pos lain menggelembung tak terkira.

Alokasi Dana Samar-Samar

Selain pos teknis terkait kegiatan kerja, ada beberapa pos non teknis yg juga ditengarai menjadi celah untuk bermain proyek dan perlu mendapat perhatian. Di antaranya adalah pengadaan peralatan kerja karena alokasinya meningkat tajam sebesar 3.7 M. Perlengkapan kerja apalagikah? Andai semua anggota dibelikan laptop baru 10 jt pun, “cuma” perlu 1 M saja untuk 106 orang.

Ini ditambah lagi dengan pengadaan plakat penghargaan yg dananya naik 1.5 M, pengadaan pakaian dinas yg naik 1.3 M. Dana pemeliharaan CCTV pun bisa naik 770 jt, semua CCTV rusak atau perlu penambahan berapa banyak CCTV lagi di area gedung? Jika sudah seperti ini, tidak perlu heran jika dana pengelolaan web DPRD bisa naik hampir 1700% dari semula 32 jt menjadi 540 jt.

Tentunya warga DKI tidak anti kenaikan anggaran, apalagi jika meman perlu. Silahkan naik, tapi anggarkan secara wajar, kalau selama 5 tahun ini bisa survive dengan alokasi awal, kenapa tahun ini tiba2 naik di luar normal? Berhati2lah karena seperti yang pernah diperingatkan oleh gubernur sebelumnya, bahwa oknum itu akan selalu ada, tugas pemimpin lah meminimalisir ulah “iseng” mafia anggaran untuk bergerak.

Tim pemprov harus “berani” menyisir teliti satu persatu anggaran seperti yg dilakukan era sebelumnya. Tidak mudah, bahkan perlu energi lebih, tapi itulah bentuk tanggung jawab moral kalian. Sehingga pos2 yg tidak jelas bisa langsung dicoret dan tidak sempat muncul. Jangan karena ingin mengejar serapan lalu dipaksakanlah penggelembungan atau pengadaan yg tidak perlu.

Kami tunggu jawabannya saat undangan pesta lobsternya di balaikota, mudah2an mau ngajak 

Sumber : Status Facebook Aldie El Kaezzar

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *