Apakah Cara Penanganan Covid jadi Tolok Ukur Reshuffle Kabinet?

ilustrasi

Oleh : Musrifah Ringgo

Pada Pidato Arahan Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna Kabinet 18 Juni 2020, kepala Negara menekankan beberapa hal. Garis besarnya beliau kecewa upaya kebijakan yang diminta dijalankan pada menterinya beberapa terkendala ditataran teknis. Padahal secara besaran Negara sudah mengalokasikan lebih dari Rp 405 T guna penanganan pandemic.

Faktanya beberapa kementerian bergerak terlalu lamban. Salah satu contoh yang sempat dilontarkannya yakni anggaran kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp 75 triliun namun baru terserap 1,53 persen.

Disisi yang lain penambahan orang dengan suspect Corona, kian hari kian membengkak bahkan mencapai 1.600 orang pada Kamis 3 Juli kemarin.

Hal inilah yang disinyalir banyak pihak akan diarahkan pada pergantian kabinet. Tidak ada yang salah pada penarikan kesimpulan itu. Mengapa? Jokowi sendiri selalu jeli, teliti bahkan terus mengamati bagaimana kinerja bawahannya tersebut. Masih ingat polemik tentang pencopotan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan? Waktu itu banyak yang tidak percaya Anies tidak becus bekerja. Faktanya sekarang orang jadi tahu betapa kacaunya cara kerja Anies Baswedan dan caranya dalam mengatasi masalah.

Secara tegas Jokowi mengungkapkan "Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana. Kalaupun reshuffle dilakukan, itu untuk kepentingan ekonomi 267 juta rakyat Indonesia. Supaya rakyat segera mendapat pertolongan”.

Sebuah pernyataan tegas dan keras bila kita mau menelaah lebih dalam. Dalam perspektif politik, apa yang diungkapkan kakek Jan Ethes itu ada tenggat maksimal. Ini warning yang tidak main-main. Prediksinya bila dalam 1 bulan beberapa kementerian yang memegang leading sektor baik di Kesehatan atau ekonomi tidak menunjukkan progress perbaikan, bakal ada reshuffle kabinet.

Sebuah langkah wajar dan normal saja sebab masyarakat sudah beraktivitas namun sepertinya para menteri yang sudah disediakan anggaran serta payung hukum masih bekerja seperti biasa. Mereka tidak terbiasa bekerja dengan cara out of the box. Siap-siap saja untuk diganti.

Friday, July 3, 2020 - 14:00
Kategori Rubrik: