Apa Konsep Kemandirian Energi Yang Diusulkan Prabowo?

ilustrasi

Oleh : Daniella Rowakomba

Jelang debat Capres putaran kedua Minggu 17 Februari mendatang akan menjadi ujian tambahan bagi Capres Prabowo Subianto. Kenapa? Karena hingga saat ini Tim BPN tidak memiliki konsep membangun energi yang aplikatif. Salah satu konsep Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang diajukan oleh tim Prabowo dipandang sebagian kalangan sulit direalisasikan karena mendasarkan pada bioetanol.

Sementara kubu Joko Widodo setelah 4 tahun bekerja terlihat mampu mendorong masyarakat beralhir ke konsumsi bahan bakar non subsidi maupun merebut sumber-sumber energi yang sebelumnya dikuasai asing. Sebut saja ada Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan maupun Newmont yang kini dipegang oleh perusahaan Panigoro.

Artinya persiapan yang digadang-gadang oleh Prabowo akan keteteran dalam adu argumen di hari Minggu malam yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi swasta.

Jokowi sendiri sudah memperjuangkan bahan bakar biodisel yang tidak hanya ramah lingkungan namun juga mendasarkan pada keawetan mesin, irit maupun dapat terus ada. Indonesia sendiri dikenal dengan kawasan atau produksi kelapa sawit yang sangat produktif.

 

Akibat massifnya perjuangan biodisel yang dilakukan Jokowi, Uni Eropa merasa terancam posisinya sehingga berupaya menjegal kampanye penggunaan biodisel yang dilakukan Indonesia. Jokowi telah melobi beberapa negara dan menjelaskan bahwa energi biodiesel jelas akan mampu menggantikan bahan bakar yang berbasis fosil.

Jika di Eropa masih dikembangkan B16 (Biodiesel ke 16), Indonesia malah sudah jauh lebih unggul yakni mengembangkan energi B20. 

Menurut peneliti LIPI, Didiek Hadjar Goenadi dalam artikel di website LIPI, Penyerapan pasokan CPO untuk Biodiesel Minyak Sawit (BMS) dapat ditingkatkan lagi, tetapi membutuhkan subsidi agar harga jualnya kompetitif. Sebagai contoh, pada skenario 20 persen BMS (Rp 4.000 per liter) dan 80 persen petrodiesel (Rp 1.700 per liter) akan diperoleh harga jual Rp 2.160 per liter. Volume CPO yang terserap bisa mencapai 4,6 juta ton dengan subsidi mencapai Rp 460 per liter (27 persen) guna menjaga harga jual di tingkat Rp 1.700 per liter atau sekitar Rp 1,9 triliun.

"Pada kondisi seperti ini tentu saja para investor menunggu uluran tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan subsidi langsung guna mengembangkan industri biodiesel di Tanah Air. Dari sisi anggaran tampaknya tak terlalu sulit jika sebagian dari subsidi BBM yang diperkirakan mencapai Rp 66 triliun dapat dialokasikan untuk program ini" jelasnya.

Kebijakan penggunaan BMS idealnya justru di optimalisasi agar ketergantungan kepada BBM Fosil dikurangi. Apalagi stok kandungan minyak makin berkurang drastis. Yang lucu, kampapanye yang dilakukan PKS yakni bebas pajak kendaraan maupun pengurusan SIM seumur hidup. Sebuah kampanye konyol yang tidak berbasis analisis yang matang

Tuesday, February 12, 2019 - 08:45
Kategori Rubrik: