Antara Revolusi dan Sedekah Putih

Oleh: Sunardian Wirodhono

 

Yang menjadi ketakjuban saya soal KH Ma’ruf Amin bukan perkara kapasitas, apalagi ‘cuma’ debat melawan Sandiaga Uno, anak kemarin sore yang masih membuat ibunya baperan di medsos. Ketakjuban saya, lebih pada pijakan gagasan Pak Kyai, yang jauh lebih terbuka dan progresif dibanding santri post Islamisme ciptaan Presiden PKS (walau maksa banget mompanya).

Dari segi kapasitas, sebagai orang yang pernah aktif dalam partai politik, menjadi anggota parlemen 1973 – 1977, sebagai ketua Dewan Fraksi PPP, kemudian Ketua Dewan Syuro PKB 1998, sekaligus Mustasyar PBNU, pastilah terbiasa dalam percaturan ide. Juga berbagai jabatan lain, anggota Wantimpres (SBY), dan Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI, sebelumnya membawahi Komisi Fatwa MUI. Jika pun gaya atau cara bicara tak selancar Sandi, karena faktor usia. Tapi dari sisi fokus atas content, Pak Kyai boleh diacungi jempol ketimbang yang lebih muda tapi belepotan ide dan hanya main gesture semata.

 

 

Di luar pernyataan-pernyataannya soal Dewan Riset Nasional, infrastruktur langit dengan mendorong tumbuhnya ratusan start-up (juga bagaimana kelak jika digitalisasi e-KTP berfungsi secara nasional, dengan handphone saja banyak hal bisa terselesaikan), Pak Kyai juga makin mempesona ketika ngomong Opera House. Kenapa mempesona? Karena setahu saya, Pak Kyai ini dikenal cukup teguh dalam soal fiqih, dan hampir semua ahli fiqih bukan orang menyenangkan dalam diskusi. Karena dalil-dalilnya sungguh banyak, dan tak mudah meyakinkan tentang realitas sosial kita hari ini.

Waktu Sandiaga menyebut program ‘Sedekah Putih’, Pak Kyai bisa menyangkalnya dengan ciamik. Program ‘Sedekah Putih’ sebenarnya bukan hal baru, dalam Pilpres 2014, Prabowo menamai dengan ‘Revolusi Putih’, yang hal itu ‘sukses’ mereka praktikkan di DKI Jakarta, ketika Gubernur dan Wakil Gubernurnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (2017). Program ini menggandeng PT Susu Nusantara, milik Hashim Djojohadikusumo. Pembicaraan mengenai Revolusi Putih, dilakukan seminggu setelah Anies-Sandi dilantik Oktober 2017. Mungkin karena kini memainkan politik identitas, istilah ‘Revolusi Putih’ yang sekuler itu, oleh konsultan yang ahli identitas, diganti ‘Sedekah Putih’, biar tampak lebih religius dengan captive marketnya.

Dalam Debat Cawapres kemarin, KH Ma’ruf Amin tak menyinggung Revolusi Putih dan PT Susu Nusantara di DKI Jakarta. Namun beliau mengurai dengan bahasa yang halus. Lewat kajian fiqih yang dipadukan ilmu kesehatan. Di situ Kyai Ma’ruf lebih rasional, tapi juga lebih berpihak kepada rakyat. Menutup kemungkinan terjadinya KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme), karena kalau Prabowo-Sandi jadi presiden, dan Sedekah Putih jadi keputusan nasional, dan supplyernya PT Susu Nusantara, itu artinya peluasan KKN dari DKI Jakarta ke 34 propinsi se Indonesia. Jika di DKI dengan anggaran Rp 858 milyar, berapa se Indonesia Raya? Itu antara lain ketakutan soal bahayanya orba dan soehartois kembali berkuasa. KKN kembali merajalela. Apalagi dalam debat kemarin, Sandi banyak mengatakan soal kolaborasi, membangun sinergitas dengan dunia usaha dan pihak swasta.

Sementara sebagai cawapres, Sandi hanya banyak berbekal nama-nama orang, yang tak mudah dikonfirmasi, kecuali isterinya sendiri yang melahirkan bayi dalam usia 42 tahun dan air susunya habis. Jauh dibanding kapasitas Pak Kyai yang mampu melakukan proyeksi.

Saya berharap loncatan besar Pak Kyai menjadi bagian penting periode akhir Jokowi (2019-2024), sebagai jembatan emas Indonesia masa depan. Apalagi jika periode kedua ini program pembangunan Sumber Daya Manusia bisa dijalankan dengan baik dan benar.

Karena Indonesia selama ini, ketinggalan di berbagai sektor dari negara lain. Jika orang-orang seperti Rocky Gerung atau Sujiwo Tejo tak merasa penting dengan pilpres, karena mereka bagian dari kelas menengah kita, yang acap tak mengerti dan tak peduli apa masalah majoritas kelas miskin. Pilpres pun dianggapnya seolah hanya mainan dalam talk-show.

Tuesday, March 19, 2019 - 15:00
Kategori Rubrik: