Ketiga, setiap jembatan atau jalan yang dibuat atas inisiatif warga, jika kondisinya seadanya, memprihatinkan atau bahkan membahayakan hanya karena tidak mau jalan lebih jauh, maka bukan menjadi tanggungjawab pemerintah setempat. Dan tidak bisa pula menyalahkan pemerintah, telah membiarkan ada jembatan gantung yang reot tanpa menjadikannya permanen. Sebab setiap pemkot telah memiliki peta tata ruang sendiri yang telah menjadi wewenang sepenuhnya pemkot atau pemda.
Karenanya, jika Anies Baswedan sebagai gubernur DKI membicarakan keberadaan jembatan “Indiana Jones” dan manfaatnya bagi warga sehingga dibangun permanen (karena juga menyangkut nasib warga Jakarta yang menjadi tanggungan gubernur Anies), tentu akan lebih baik. Namun, sekali lagi, keputusan membangunnya menjadi permanen adalah keputusan mutlak Pemkot Depok (termasuk gelontoran dananya) karena jembatan tersebut berada dalam lokasi yang menjadi wewenangnya.
Kesimpulannya, Jokowi tidak mempermanenkan jembatan “Indiana Jones” dimasanya menjadi gubernur, karena memang bukan wewenangnya, tidak masuk dalam wilayahnya.
Silakan puji kinerja gubernur Anies, tapi tetaplah menyertainya dengan informasi dan data yang akurat, sehingga tidak jatuh pada aksi bully dan nyinyir yang tidak pada tempatnya.
Sebab perlu anda ketahui, Jokowi yang dulunya gubernur DKI, dalam dua tahun masa kerjanya sebagai presiden telah membangun 32 jembatan gantung diseluruh wilayah Indonesia, dan di tahun 2018 menargetkan menyelesaikan 700 jembatan gantung permanen. Silakan, usulkan jembatan gantung “Indiana Jones” itu untuk menjadi salah satu target yang dipermanenkan, seizin pemkot Depok yang lebih tahu tata ruang diwilayahnya tentunya. Karena tentu, tidak semua jembatan alternatif yang dibuat atas inisiatif perorangan warga karena enggan memutar lebih jauh, harus dipenuhi.
Namun ya gitu, cebong mana ngerti beginian?
Sumber : Status Facebook Ismail Amin Pasannai
Comment