Anies Baswedan Jangan Jual Janji Surga

ilustrasi

Oleh : William Aditya Sarana

Ayo kita bahas kebijakan Anies terakhir terkait PBB. Anda kebingungan? merasa berita ini simpang siur? PBB jadinya digratiskan untuk NJOP yg dibawah 1 miliar atau tidak? ketika kejadian ini terjadi maka yang paling tepat adalah kita kembali ke hukum.

Apa hukum nya? hukumnya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan 1 Miliar Rupiah.

Pertanyaan pertama yang saya bahas adalah, apakah Pergub PBB lama masih berlaku? saya katakan TIDAK karena Pasal II ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.”

Jadi kalo ada pernyataan bahwa aturan lama tetap berlaku maka itu salah total.

Kedua, inti dari kesimpang siuran nya adalah apakah PBB untuk rumah di bawah 1 milliar masih berlaku atau tidak? berdasarkan analisis hukum yang saya lakukan maka penggratisan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, setelah itu tidak! apa dasar saya mengatakan hal itu? dasarnya adalah pasal Pasal 4A Pergub baru yang menyatakan

“Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.”

Pasal 2 mengatur apa? Pasal 2 Pergub lama intinya mengatur bahwa rumah di yang NJOP di bawah 1 milliar digratiskan PBB nya.

Dengan menggunakan tafsir a contrario maka bisa ditafsirkan sebaliknya bahwa setelah 31 Desember 2019 penggratisan PBB di bawah 1 milliar sudah tidak berlaku lagi.

Klarifikasi Anies Baswedan yang menyatakan bahwa “kebijakan pembebasan PBB untuk rumah-rumah dengan NJOP Rp 1 miliar ke bawah itu berjalan 2019 dan selalu peraturannya dibuat tiap tahun. Jadi tiap tahun selalu ada pembebasan,"

Artinya setiap tahun Anies Baswedan akan terus mengeluarkan Pergub Penggratisan PBB setiap tahunya. Pertanyaan saya adalah untuk apa dia melakukan seperti itu? menurut saya itu adalah pemubaziran aturan! untuk apa aturan hukum dibuat lalu dirubah lagi tahun depan padahal subtansi pengaturanya sama? aneh sekali.

Terakhir, mengenai pernyataan bahwa Anies Baswedan akan mebebaskan PBB untuk guru, veteran, purnawirawan TNI, polisi, pensiunan PNS, para perintis kemerdekaan, para pahlawan nasional kemudian juga penerima bintang kehormatan dari presiden, para mantan presiden, wakil presiden, dll. SAMA SEKALI TIDAK DIATUR DALAM PERGUB BARU INI. Artinya pernyataan Anies ini hanya JANJI.

Anies Baswedan ketika ada kritik atas kebijakan Anda, Anda harus memberikan pernyataan ke publik berdasarkan hukum yang berlaku. Anda bukan Calon Gubernur, Anda sudah jadi Gubenur. Gubernur adalah pejabat negara maka pernyataan publik harus didasarkan hukum. Bukan malah obral janji surga.

Sumber : Status Facebook William Aditya Sarana

Saturday, April 27, 2019 - 18:15
Kategori Rubrik: