Anggaran Bimbel Mencetak Penganggur?
Tidak semua orang perlu masuk universitas. Apalagi, kita dihadapkan pada fakta makin tingginya pengangguran di kalangan sarjana.
Tahun lalu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengingatkan kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran bertitel sarjana. Tingginya tingkat pendidikan tidak didukung kecukupan kompetensi, sehingga lulusan tak mendapat kesempatan kerja.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, ada 9,5 persen (hampir 700.000 orang) penganggur yang merupakan alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka memiliki ijazah diploma tiga atau ijazah strata satu (S-1) . Dari jumlah itu, penganggur S-1 sebanyak 495.000 orang.
Jumlah penganggur sarjana itu makin meningkat. Kini ada sekitar 3.200 universitas di seluruh Indonesia, yang menghasilkan 750.000 lulusan setiap tahun.
Bahkan jika mahasiswa miskin berhasil lulus universitas, keluarga kadang masih harus mengeluarkan biaya untuk berbagai pelatihan agar bisa masuk bursa tenaga kerja, dengan persaingan yang tak kalah ketat pula. Apalagi di kota dengan kompetisi superketat seperti Jakarta.
Ketimbang Bimbel, Majukan Pendikan Kejuruan
Tidak semua orang perlu masuk universitas. Akan lebih produktif jika anggaran bimbel lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan (vokasional), baik Sekolah Menengah Kejuruan maupun Program Diploma. Pendidikan vokasional akan membuka peluang anak keluarga miskin untuk lebih langsung bisa bekerja. Menghasilkan income bagi keluarga ketimbang mengurasnya.
Sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah lebih mendorong pendidikan yang berorientasi pada kejuruan dan ketrampilan praktis. Sebagai mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan semestinya lebih tahu tentang hal itu.
Pendidikan di Indonesia terlalu berorientasi pada capaian akademis, yang itupun tidak bagus-bagus amat. Di negara maju seperti Australia, Taiwan, Korea dan Jepang, pendidikan vokasional jauh lebih banyak dibanding pendidikan akademik. Di negeri-negeri itu hanya sekitar 10-15 persen saja siswa yang masuk ke pendidikan tinggi (akademis), selebihnya masuk pendidikan vokasional.
Perubahan orientasi ini sangat penting mengingat porsi jumlah penduduk produktif di Indonesia sangat tinggi. Pada 2040, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta dan 65 persennya berada dalam usia produktif. Apa yang terjadi jika banyak warga usia produktif tadi tidak produktif, melainkan menganggur?
Ketimbang untuk bimbel, anggaran publik seharusnya dipakai untuk mendorong perubahan orientasi pendidikan, sekaligus membantu kalangan miskin untuk bisa langsung bekerja dan memperbaiki ekonomi keluarga. **
Sumber : geotimes
Comment