Anggaran Bimbel Anies Baswedan, Anggaran Salah Arah

Oleh : Farid Gaban

Gubernur Jakarta terpilih Anis Baswedan menambah anggaran program pendidikan secara signifikan, sebesar Rp 46 miliar. Dia ingin siswa sekolah menengah kurang mampu yang selama ini mendapat subsidi lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga bisa masuk universitas.

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk subsidi biaya bimbingan belajar (bimbel) masuk perguruan tinggi. Layakkah didukung atau ditolak?

Langkah Anies, yang juga mantan Menteri Pendidikan Nasional, untuk meningkatkan kualitas pendidikan warganya patut dipujikan. Tapi, anggaran bimbel adalah anggaran yang salah arah.

Anggaran bimbel merupakan bagian dari Program KJP-Plus yang sudah dimulai pada masa Gubernur Joko Widodo. Program ini intinya memberi subsidi siswa kurang mampu.

Ada sekitar 51.000 siswa kelas 11 (setingkat kelas 2 SMA) yang kini sudah masuk Program KJP. Mereka potensial menerima anggaran bimbel Gubernur Anies. Mereka akan disubsidi mengikuti kursus bimbel, sekitar Rp 500 ribu per siswa, selama tiga bulan.

Program ini sudah akan menghadapi pertanyaan teknis: siapa yang berhak mendapat anggaran dan bimbel swasta mana yang akan menjadi pelaksana, siapa yang akan diuntungkan?

 

Bimbel, Konsep Pendidikan Salah Arah

Tapi, ada gugatan yang lebih fundamental. Bukankah bimbel sendiri konsep pendidikan yang salah arah?

Bimbel adalah program luar sekolah, pemberian pelajaran tambahan untuk mempersiapkan siswa masuk perguruan tinggi. Menjamurnya bimbel selama ini hanya menunjukkan satu hal: gagalnya pendidikan sekolah formal. Sekolah formal dinilai tidak mampu mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan berikutnya.

Di tengah persaingan kian ketat masuk universitas, bimbel banyak diminati calon mahasiswa dan para orangtuanya. Itu bisa dipahami. Namun, program seperti ini sebaiknya dibiarkan menjadi pilihan privat orang per orang, dengan dana sendiri, bukan lewat anggaran publik pemerintah.

Akan lebih produktif jika anggaran publik dipakai untuk meningkatkan kualitas sekolah formal. Cukup bagus kualitasnya sehingga kursus luar sekolah seperti bimbel tidak diperlukan.

Bimbel Orientasi Pendidikan yang Keliru

Bimbel juga mencerminkan orientasi keliru dalam sistem pendidikan kita, seolah semua siswa layak dan perlu melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi.

Bahkan jika berhasil masuk universitas, mahasiswa miskin akan menghadapi problem lain. Membiayai kuliah anak di universitas adalah beban yang sangat berat, seringkali merupakan beban sepanjang hayat dan harus menguras seluruh aset, jika ada.

Program beasiswa bagi mahasiswa tak mampu mungkin tetap bisa dilakukan, bahkan diperluas. Tapi, harus melalui seleksi yang lebih ketat. Mahasiswa tersebut harus memang benar-benar memiliki orientasi akademis yang kuat.

Anggaran Bimbel Mencetak Penganggur?

Tidak semua orang perlu masuk universitas. Apalagi, kita dihadapkan pada fakta makin tingginya pengangguran di kalangan sarjana.

Tahun lalu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengingatkan kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran bertitel sarjana. Tingginya tingkat pendidikan tidak didukung kecukupan kompetensi, sehingga lulusan tak mendapat kesempatan kerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, ada 9,5 persen (hampir 700.000 orang) penganggur yang merupakan alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka memiliki ijazah diploma tiga atau ijazah strata satu (S-1) . Dari jumlah itu, penganggur S-1 sebanyak 495.000 orang.

Jumlah penganggur sarjana itu makin meningkat. Kini ada sekitar 3.200 universitas di seluruh Indonesia, yang menghasilkan 750.000 lulusan setiap tahun.

Bahkan jika mahasiswa miskin berhasil lulus universitas, keluarga kadang masih harus mengeluarkan biaya untuk berbagai pelatihan agar bisa masuk bursa tenaga kerja, dengan persaingan yang tak kalah ketat pula. Apalagi di kota dengan kompetisi superketat seperti Jakarta.

 

Ketimbang Bimbel, Majukan Pendikan Kejuruan

Tidak semua orang perlu masuk universitas. Akan lebih produktif jika anggaran bimbel lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan (vokasional), baik Sekolah Menengah Kejuruan maupun Program Diploma. Pendidikan vokasional akan membuka peluang anak keluarga miskin untuk lebih langsung bisa bekerja. Menghasilkan income bagi keluarga ketimbang mengurasnya.

Sudah saatnya pemerintah pusat maupun daerah lebih mendorong pendidikan yang berorientasi pada kejuruan dan ketrampilan praktis. Sebagai mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan semestinya lebih tahu tentang hal itu.

Pendidikan di Indonesia terlalu berorientasi pada capaian akademis, yang itupun tidak bagus-bagus amat. Di negara maju seperti Australia, Taiwan, Korea dan Jepang, pendidikan vokasional jauh lebih banyak dibanding pendidikan akademik. Di negeri-negeri itu hanya sekitar 10-15 persen saja siswa yang masuk ke pendidikan tinggi (akademis), selebihnya masuk pendidikan vokasional.

Perubahan orientasi ini sangat penting mengingat porsi jumlah penduduk produktif di Indonesia sangat tinggi. Pada 2040, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta dan 65 persennya berada dalam usia produktif. Apa yang terjadi jika banyak warga usia produktif tadi tidak produktif, melainkan menganggur?

Ketimbang untuk bimbel, anggaran publik seharusnya dipakai untuk mendorong perubahan orientasi pendidikan, sekaligus membantu kalangan miskin untuk bisa langsung bekerja dan memperbaiki ekonomi keluarga. **

Sumber : geotimes

Saturday, June 17, 2017 - 14:15
Kategori Rubrik: