Anehnya Sikap Pimpinan KPK Tolak Revisi

ilustrasi

Oleh : Buyung Kaneka Waluya

Dulu pada tahun 2011...., DPR dan pemerintah membahas RUU Otoritas Jasa Keuangan.

Rancangan dan kemudian hasilnya...; memangkas separuh kewenangan Bank Indonesia di bidang pengawasan dan pengaturan perbankan.

Melalui UU yang kemudian disahkan menjadi UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan...., seluruh pengaturan dan pengawasan industri keuangan dijadikan satu di wadah OJK.

Saat sebagian kewenangannya diambil melalui kebijakan politik negara dengsn keluarnya UU OJK..., pimpinan BI dan seluruh karyawannya tidak demo dan menggalang publik untuk menolak.

Bahkan..., Pimpinan BI juga tidak dalam kapasitas menerima atau menolak..., sebab mereka bukan lembaga politik.

Posisi mereka dengan penuh hormat sebagai nara sumber saat rapat-rapat pembahasan RUU tersebut...., tidak koar koar di luar.

Demikian juga hal nya saat pembahasan pemisahan kepolisian dari ABRI..., yang kemudian menjadi TNI dan Polisi...; tidak ada tentara yang menggalang opini publik untuk demo menolak.

Akan sangat aneh dan menyimpang dalam tata laksana kenegaraan..., saat ada lembaga negara menyatakan sikap atas kebijakan politik negara yang mengatur atas dirinya...., bahkan menggalang opini publik dan demo.

Ini jadi preseden buruk atas sistem kenegaraan ke depan.

Yang boleh membuat kebijakan politik..., adalah lembaga lembaga negara yang memang 'elected' melalui pemilu.

Disitulah kewenangan politik didelegasikan dan diwakilkan.

Jika ada yang dianggap keliru oleh rakyat atas kebijakan politik negara itu.., yang berhak bersuara adalah publik..., bukan lembaga yang sedang dirumuskan oleh kebijakan politik negara itu.

Ada apa dengan KPK....?

Rahayu

Sumber : Status facebook Buyung Kaneka Waluya

Saturday, September 14, 2019 - 12:45
Kategori Rubrik: