Alasan Penghematan Keuangan Negara

REDAKSIINDONESIA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, penghematan anggaran dan belanja negara merupakan upaya untuk mengembalikan neraca keuangan negara yang lebih realistis.

Di hadapan Komisi XI DPR, Sri Mulyani mengatakan, sedang terjadi kondisi stagnasi sekuler pada perekonomian global. Bahkan, di beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga dunia selalu merevisi pertumbuhan ekonomi dunia ke bawah, akibat kondisi itu. Secara riil, kata dia, terjadi ekses suplai barang dan jasa, sementara permintaan tetap tak bisa terangkat.

"Pergulatan ini terjadi di seluruh dunia, dimana harus ada adjustment," ujar Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (25/8).

Kondisi itu, lanjut dia, secara langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia, yang tercermin lewat neraca penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan ekspor impor akibat kontraksi harga serta volumenya. Akibatnya, tak mengherankan bila pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengikuti kondisi itu.

Di Kalimantan, jelas Sri Mulyani, dimana banyak perusahaan pertambangan, pertumbuhan ekonomi hanya sedikit di atas angka 0 persen. Indonesia bisa terselamatkan oleh Bali yang industri pariwisata terus menggeliat, Sulawesi yang kuat di sektor pertanian, atau Sumatera yang ditolong industri kelapa sawit serta konsumsi masyarakat yang masih cukup baik.

Kata Sri Mulyani, masih ada sumber pertumbuhan yang masih bisa diharapkan hingga akhir tahun. Misalnya kebiasaan belanja yang meningkat jelang akhir tahun, dan harapan akan suksesnya tax amnesty.

‎Walau demikian, berkaca dari sejarah perencanaan dan realisasi APBN dari 2014 hingga 2015, Sri Mulyani mengatakan pihaknya menilai tak ada cara lain selain melakukan adjustment.

Di APBN 2014, penerimaan perpajakan dianggarkan Rp1246 Triliun, namun terealisasi Rp1146,9 Triliun, atau hampir defisit Rp100 Triliun. Di APBN 2015, target penerimaan naik menjadi Rp1489,3 Triliun, dan realisasi hanya Rp1145 Triliun.

"Bagi sayapun, itu Indonesia punya potensi besar itu. Karena memang dilihat darimanapun, tax ratio Indonesia 11 persen sangat rendah dan tak bisa diterima. Kalau dibanding negara berkembang lain juga. Maka itu harus diperbaiki. Tapi kalau perbaikan hanya setahun, pengalaman saya, perlu hati-hati kita lihat," jelas Sri Mulyani.

"Saya tak keberatan bahwa penerimaan pajak harus diperbaiki, tapi saya juga harus lihat kapasitas Ditjen Perpajakan soal kemampuan melakukan collecting, tanpa mengorbankan kondisi ekonomi saat ini yang memang masih rapuh. Ini pergulatan yang harus dilihat, apa yang dijanjikan pemerintah dan apa yang direalisasi," bebernya.

"Itu yang sebabkan di 2016, terlalu kritis bila dikelola mengikuti pola sebelumnya (pola kenaikan target), padahal harus ada revisi melihat realita yang ada," tandasnya.

Bagi Sri Mulyani, revisi APBN ke bawah bukan berarti pihaknya melihat Indonesia tak punya kemampuan mengelola risiko ekonomi. Namun harus dilihat bahwa risiko makin nyata. "Maka secara konstruktif kami memilih tetap berambisi tapi tetap realistis, demi jaga kemungkinan adanya yang meleset," imbuhnya.

Yang jelas, kata Sri Mulyani, penghematan anggaran yang akan dilakukan itu berpatokan pada sejumlah prinsip. Yakni bahwa revisi dilakukan dengan memastikan ekonomi tak mengalami pengereman, penghematan belanja transfer daerah yang memang diprediksi takkan terserap.

"Filter-nya adalah tak boleh potong gaji dan tunjangan, pemeliharaan operasional terus jalan, lalu program bantuan sosial rakyat miskin tak dipotong. Pengeluaran yang sudah ada kontraknya, tak dipotong," jelas Sri Mulyani.(beritasatu.com)**

Wednesday, August 31, 2016 - 10:45
Kategori Rubrik: