Aksi GNPF MUI Tidak Selevel Demo Mahasiswa 1998

Oleh Alif Kholifah

Tuduhan sebagian kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa MUI (GNPF MUI) bahwa telah terjadi penistaan Agama Islam adalah pembodohan. Kelompok itu membawa-bawa symbol Agama Islam seolah sudah dinistakan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Petahana yang akan bertarung dalam Pilgub DKI Februari mendatang.

Demonstrasi 4 November lalu merupakan yang kedua kalinya. Demonstrasi pertama dilakukan kelompok ini pada 15 Oktober ke Kantor Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan yang kedua dan berakhir ricuh dilakukan ke Istana Negara. Namun mereka tidak ditemui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melainkan menyampaikan tekanan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Aksi GNPF MUI yang dipimpin Habib Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, KH Misbahul Anam, KH Muhammad Zaitun dan Munarman.

Mereka memaksa kepolisian harus menyelesaikan kasus DUGAAN penistaan agama dalam 2 minggu sudah diputuskan. Sejatinya pernyataan Ahok sama sekali tidak ada yang salah, toh yang melakukan protes hanya sebagian kecil saja dari Islam. Atas kegagalan 2 kali demonstrasi, mereka sudah berencana akan turun jalan kembali. Bahkan diberbagai media online tertulis target mereka ingin runtuhkan pemerintahan yang sah. Jelas sekali bahwa upaya yang dilakukan GNPF MUI merupakan upaya makar. Presiden nampaknya masih menahan diri agar mereka semestinya memahami peraturan yang ada.

Meski begitu, beberapa website milik kelompok itu mulai menyebarkan “pemanasan” tentang rencana mendesak turunnya Jokowi. Hal ini terlihat pasca acara ILC Selasa (8/11) lalu dimana Karni Ilyas selaku host menanyakan pada Panglima TNI bahwa dirinya cocok dicalonkan sebagai Presiden. Sontak keesokan harinya bertebaran meme, tulisan, analisis ngawur bahwa Jenderal Gatot Nurmantyo akan diganti, Panglima cocok jadi Presiden dan lainnya. Termasuk Fachri Hamzah dalam pembukaan Kongres KAMMI Sabtu (12/11) mengemukakan siklus 20 tahunan sebagai siklus penting pemerintahan di Indonesia. Jika terakhir ada pergantian rezim pada 1998 berarti 2018 akan ada momentum untuk itu.

Namun ingat bahwa upaya makar, melanggar konstitusi, menurunkan presiden yang diibaratkan seperti 1998 tidak bakal terulang. Kelompok itu melihat pintu masuknya terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Dalam demo 4 November lalu kita mudah melihat poster Tangkap Ahok, Penjarakan Ahok, dan lain sebagainya. Apa alasan aksi kelompok yang atasnamakan GNPF MUI tidak bisa melengserkan Presiden sebagaimana yang terjadi 1998 lalu. Berikut argumentasinya :

1. Presiden tak intervensi penegakan hukum. Hak ini tidak hanya dinyatakan presiden Joko Widodo namun dalam acara ILC (8/11) di TVOne Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan bila presiden ingin intervensi sudah sejak sebelum pencalonan gubernur. “Beliau bisa meminta partai yang mendukungnya seperti PAN, PKB, PPP untuk mencalonkan Ahok” jelas Jenderal berbintang 4 ini.
2. Kondisi Negara aman, ekonomi tumbuh pesat, pembangunan terus berjalan. Rakyat merasakan betul perbedaan itu. Salah satu contoh konkrit harga BBM di pulau Papua sudah sama dengan Jawa. Berbagai bendungan, waduk, jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik masih dikerjakan. Membuktikannya mudah, hasil survey 2 tahun Jokowi menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat meningkat dibanding setahun sebelumnya.
3. Tokoh-tokoh pimpinan GNPF MUI tidak memiliki basis massa yang banyak. Lihat saja rekaman saat mereka mengisi pengajian di berbagai wilayah. Cek youtube, jumlahnya yang minim menandakan bahwa mereka tidak mengakar. Bahkan Amien Rais yang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan PAN sudah “habis”. Tulisannya di harian Republika soal Ahok dibantah mantan Sekjen PAN, Abdillah Toha dengan telak.
4. Ormas keagamaan yang terlibat dalam GNPF MUI tidak jelas kecuali Front Pembela Islam. Cara cek hal ini gampang, tanya orang yang terlibat demo 411 kemarin, ormas mana saja yang terlibat? Pasti mereka hanya mengingat FPI, yang lain tidak bakal disebut. Dan carilah di google apa yang sudah dilakukan ormas tersebut, jangankan kiprahnya alamat sekretariatnya saja mungkin tidak tercantum.
5. Dalam 2 kali demonstrasi tersebut orasi yang muncul malah penuh fitnah, cacian, makian dan orasi yang menimbulkan kebencian. Jika mereka mengaku ulama yang benar, harusnya orasi diisi dengan hal-hal yang positif, kalimat yang santun dan sikap mereka dengan ketauladanan. Cek saja di Youtube orasi mereka, mengerikan.
6. Pemerintah saat ini dengan saat 1998 jelas berbeda dalam menghadapi masalah. Pemerintah sekarang terbuka dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.
7. Aparat Negara tidak Represif melainkan malah melindungi demonstran. Bahkan dalam demonstrasi 411 jumlah aparat yang terluka lebih banyak dibandingkan demonstran. Menurut penuturan Kapolri, aparat harus sabar. Bagi yang terluka langsung mundur tidak boleh tetap bertahan.
8. Tidak ada yang punya pengalaman organisir  masyarakat. Tahun 1998 dulu dimana tokoh2 GNPF MUI itu? Dulu Amin Rais itu cuma ndompleng aksi mahasiswa sehingga saat ini tidak ada tokoh yang terus memelihara militansi massa. Tahun 1998 meski nampaknya banyak mahasiswa yang berdiri didepan untuk demo namun tokoh seperti Gus Dur, Cak Nun, Romo Sandy, Cak Nur, Frans Magnis, Arief Budiman bahkan Dono Warkop DKI turut mensupport mereka.
9. Massa yang terlibat demo baik 15 oktober maupun 4 November tidak dilandasi kesadaran penuh menuntut hak-hak mereka yang dirampas. Hak bersuara, hak berkumpul, hak berpolitik dan lain sebagainya. Sementara massa yang terlibat demo saat ini banyak yang ikut-ikutan. Ada banyak massa yang ikut aksi kemarin hanya karena belum pernah ke Jakarta, ingin libur kerja, incar uang transport dan motif lainnya.
10. Demonstrasi 1998 sama sekali tidak membawa isu rasis/SARA. Waktu itu tuntutan massa jelas, pergantian kepemimpinan nasional. Saat ini malah yang diusung isu yang sangat riskan bagi keutuhan NKRI. Jika akan ada demonstrasi kembali, ada ratusan bahkan ribuan orang berpikir buat apa terlibat bila isu yang diangkat malah mengancam persatuan.
11. Aksi yang digalang GNPF MUI diisi massa cair dan tidak didukung rakyat. Elemen yang terlibat aksi kemarin terdiri dari jamaah pengajian pimpinan GNPF MUI, masyarakat yang dimanipulasi kesadarannya, massa bayaran, massa dari parpol tertentu dan bukan orang Jakarta. Kita bisa lihat, orang Jakarta asli sangat sedikit karena tahu bahwa isu yang diemban GNPF MUI merupakan isu yang dipolitisasi.
12. Pada 1998 massa solid, militan dan mengerti isu yang dibawa. Agendanya jelas, turunkan rezim Soeharto yang mencengkeram banyak sector. Saat ini yang ada massa tidak terikat. Lihat saja begitu paska negosiasi pimpinan demo dengan pemerintah masih banyak massa aksi yang bertahan. Tahun 1998 semua terkoordinir dengan jelas dan pimpinan aksi betul-betul mengkonsolidasikan asset massa
13. Demo GNPF MUI meski juga terjadi di kota lain tetapi bila dibandingkan dengan 1998 jelas tidak ada apa-apanya. Jaman itu, berbagai kota besar seperti Medan, Semarang, Makassar, Surabaya, Ujungpandang, Samarinda dan masih banyak lagi demonstrasi terus berjalan lebih dari 2 bulan. Saat ini? Ya cuma di Jakarta aja yang ramai, dilain wilayah hanya diikuti belasan orang.
14. Siapa yang berani bilang demo GNPF MUI didukung banyak elemen? Ya kelompok mereka saja. Beda jauh dengan 1998, hampir semua BEM Universitas, beberapa rektor, akademisi, pengacara, kaum buruh, petani, nelayan dan semua lintas suku agama ras dan masih banyak lainnya. Aa Gym bilang massa demo GNPF MUI belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, hellllowww tahun 1998 jauh lebih besar dan aktivis GNPF MUI tahun itu tidak turun ke jalan sehingga tidak tahu bedanya.
15.  Salah satu yang penting, soal dugaan kasus penistaan agama disikapi MUI dengan pernyataan bukan fatwa. Silahkan cek di youtube diskusi ILC dengan tema “Setelah Ahok Meminta Maaf”. Tengku Zulkarnain mengatakan “Saya membacakan pernyataan sikap MUI”. Jelas beda pernyataan sikap dengan pernyataan.
16. Gerakan aksi 4 november kemarin Inkonstitusional karena melanggar banyak aturan baik UU, PP hingga menodai Al Qur’an. Soal aturan Negara yang dilanggar, jelas disebutkan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Dimuka Umum harus menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa (pasal 6 ayat e). Demo kemarin berisi cacian, hujatan, fitnah bahkan merongrong pemerintahan yang sah. Demo itu juga dilakukan didepan istana Negara yang jelas dilarang dalam UU yang sama pasal 9 ayat 2(a) salah satunya yakni lingkungan istana presiden.
17. Tahun 1998 penentang demo mahasiswa hanya muncul dari kalangan pemerintah. Sementara demo 4 november penentang banyak dari Tokoh, ormas, OKP, Komunitas keagamaan. Sebut saja Jamaah Rasulullah, NU, Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, Abdillah Toha, Jaya Suprana dan masih banyak yang lainnya.
18. Tahun 1998 TNI turut berpolitik sehingga ada actor-aktor yang memiliki kepentingan pergantian rejim. Saat ini TNI Tidak berpolitik dan semua dalam komando Negara. Tidak ada lagi pernyataan TNI yang menentang pemerintah.
19. Akibat demonstrasi 1998 menimbulkan kerusuhan luar biasa besar dan kerugian yang ditanggung masyarakat tidak hanya harta benda namun asset, waktu, sumber ekonomi dan masih banyak lagi. Masyarakat mengalami trauma dan mereka akan menjaga betul agar tidak ada lagi kejadian yang saama terulang. Apalagi hal ini difahami betul oleh TNI POlri.
20. Isu yang diusung kali ini sangat politis berbeda isu 1998 yang murni memperjuangkan hak-hak rakyat. Masyarakat faham ada upaya mengalihkan isu demi kepentingan kelompok tertentu saja. Demo ini tidak akan besar dan justru malah anti klimaks karena cara membawa isu dengan hal-hal yang melupakan etika, adab serta budaya.

Yakin masih mau ikut demo ajakan Habib Rizieq?