Aksi Bela (Rente) Pertamina (?)

Ilustrasi

Oleh : Fadly Abu Zayyan

Pada akhir 2012, PT.Semen Gresik (SG) mengalami restrukturisasi menjadi Holding PT. Semen Indonesia (SI). Saat itu apa yang terjadi? Sebagian karyawan PT.SG menolak dengan berbagai versi alasan. Tapi dibalik penolakan itu, ada sebuah alasan pragmatis dimana kesejahteraan karyawan PT.SG menjadi berkurang akibat bonus deviden jasa produksi harus "mensubsidi" dan berbagi rata dengan anak perusahaan yang lain dari PT.SI, seperti PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa yang justru menyambut baik adanya holding ini. Bahkan dikemudian hari, PT SI semakin berkibar dan mampu mengakuisisi perusahaan semen dari Vietnam yakni Thang Long Cement.

Pertanyaannya, apakah aksi penolakan proses restrukturisasi saat itu membawa-bawa isu menjual negara dan ganti presiden? Jawabannya tidak! Karena tidak ada mafia dan para calo yang bermain disana.

Kemudian, pada akhir 2013 saat bidang pengawasan seluruh jasa keuangan beralih ke OJK. Dimana sebelumnya masih di tangani oleh Divisi Pengawasan BI untuk Jasa Perbankan dan Bapepam LK untuk Pasar Modal. Sejak beroperasinya OJK, semuanya menjadi terintegrasi. Apa yang terjadi? Banyak status kepegawaian karyawan BI bidang pengawasan harus beralih ke OJK.

Apakah perubahan regulasi BI, Bapepam LK dan OJK diatas memicu demo karyawan? Tidak! Karena relatif tak mengurangi kesejahteraan mereka. Apalagi sampai membawa isu politik. Yang jelas ini adalah domain regulasi dan tidak ada komoditas yang bisa diperjual belikan yang melibatkan para rente dan calo. Bahkan kini pengawasan industri jasa keuangan menjadi lebih efektif dan efisien karena melalui satu pintu.

Dan yang terakhir adalah restrukturisasi Pertamina dimana salah satu anak perusahaannya yaitu Pertagas yang diakuisisi oleh PGN. Hal ini memicu demo karyawan Pertamina dengan tema "Bela dan Selamatkan Pertamina". Bahkan isu menjual aset negara sampai ganti presiden menjadi bumbu dan gorengan dalam kebijakan restrukturisasi yang diinisiasi Kementerian BUMN ini. Mereka yang menolak kebijakan ini seolah-olah hidup matinya Pertamina tergantung pada Pertagas. Seakan Pertamina terdzalimi dan harus dibela. Keselamatan Bangsa juga tergantung Pertagas Padahal porsi terbesar yang menjadi domain komoditas Pertamina adalah minyak dan bukanlah gas. Bahkan komoditas gas yang didistribusikan oleh Pertagas selama ini sebagian besar didapatkan melalui impor. Mirip seperti ketika masih ada Petral yang juga anak perusahaan Pertamina sebagai importir minyak. Terbukti, sejak dibubarkannya Petral, rantai distribusi menjadi lebih efisien karena mampu mengurangi cost yang masuk ke kantong pribadi para rente.

Lantas, kenapa upaya restrukturisasi Pertagas juga mengalami resistensi yang tinggi? Padahal ini bertujuan untuk efisiensi distribusi agar menjadi satu pintu ditangan PGN yang jelas selama ini mampu mendistribusikan komoditas gas ke masyarakat dengan harga lebih efisien. Salah satunya melalui model berlangganan melalui pipa dan gas meter rumah tangga. Namun begitu harus diakui, PGN masih kalah bersaing dengan "saudaranya" sendiri. Aneh memang, yang murah malah yang kalah. Kenapa? Karena patut diduga ada rente yang masih bermain dan mendominasi komoditas ini melalui Pertagas. Apalagi ketika pemerintah memutuskan untuk menyetop impor gas, situasi menjadi memanas seolah ada yang hatinya panas. Padahal apakah pantas, kita sebagai negara kaya gas malah impor dari Singapura yang "miskin" gas? Kecuali kalau kita memang gak waras!

*FAZ*

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan

Sunday, July 22, 2018 - 17:00
Kategori Rubrik: