Akibat SBY Salah Ukur Diri dan Strategi, Partai Demokrat Kehilangan Jati Diri

Oleh : Rudi S Kamri

Sungguh mengenaskan nasib SBY, AHY dan Partai Demokrat di Pilpres 2019 ini. Partai yang pernah menjadi 'the ruling party' (Partai yang berkuasa) selama 10 tahun di Indonesia harus terlunta-lunta hampir masuk jurang di injury time perhelatan Pilpres 2019. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa bergabungnya Partai Demokrat ke poros koalisi Prabowo cs bukan karena mereka benar-benar mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Mereka hanya bener-bener tidak ada pilihan lain karena HARUS DAN WAJIB MENDUKUNG salah satu pasangan calon. Mengapa begitu ?

Dasar hukum perhelatan Pemilu termasuk Pilpres 2019 berbeda dengan Pilpres 2014. Pada Pemilu 2014, Partai Demokrat masih bisa "sok bagaya" berkoar-koar menjadi kekuatan penyeimbang dengan tidak mau mendukung secara formal salah satu calon pasangan Presiden-Wapres.

Dalam Pilpres 2019 mereka tidak lagi bisa sok netral karena Pilpres 2019 ini menggunakan aturan baru yaitu UU No. 7 Tahun 2017. Dalam pasal 235 UU No. 7/2017 secara jelas disebutkan bahwa partai peserta pemilu tidak bisa bersikap netral atau tidak memberikan dukungan dalam Pilpres. Sanksinya sangat keras, kalau tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan Capres maka terancam TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI Pemilu 5 tahun mendatang.

Jadi bisa dibayangkan betapa galaunya SBY dan pasukannya. Di saat KOALISI KARDUS bersama Gerindra bubar jalan, seperti biasa SBY terlalu lama mengambil sikap tegas atau menentukan sikap. Julukan "Jenderal Peragu" ternyata bukan isapan jempol semata. Sampai detik terakhir Poros Jokowi mendeklarasikan diri pada tanggal 9 Agustus 2019 sore, tidak ada nama Partai Demokrat disebut. Pun pula saat tengah malamnya Poros Prabowo mendeklarasikan diri hanya menyebut dukungan 3 partai saja : Gerindra - PKS - PAN. Tidak ada Partai Demokrat di dalamnya.

 

Praktis nasib PD di ujung tanduk. Tanggal 10 Agustus 2019 pagi Majelis Tinggi Partai Demokrat masih sok sibuk diskusi menentukan arah kemana dan ke poros mana mereka dengan terpaksa harus "mengemis-ngemis" untuk ikut bergabung mendukung agar tidak didiskualifikasi pada Pemilu 2024. Suatu perkembangan tak terduga muncul saat ternyata Poros Jokowi ternyata merubah jadwal pendaftaran Pasangan Pilpres ke KPU dari yang awalnya sore hari menjadi pagi hari jam 09.00 WIB. Pada saat keputusan Majelis Tinggi belum bulat. Sampai akhir pendaftaran Poros Jokowi selesai pukul 10.00 WIB, PD tidak muncul. Namun semua paham karena upaya PD bergabung ke Poros Jokowi agak sulit terwujud karena mengingat hubungan SBY dan Megawati belum tuntas.

So, tidak ada pilihan lain. Dengan mengorban- kan kehormatan dan harga dirinya, elite Partai Demokrat harus menanggung malu menjilat ludah sendiri. Beberapa hari sebelumnya mereka dengan ganas memaki-maki Prabowo, sekarang mereka terpaksa memohon-mohon untuk bisa numpang di gerbong poros Prabowo agar terhindar dari sanksi diskualifikasi 5 tahun mendatang. Tapi semua pengamat politik termasuk rakyat jelata seperti saya tahu, bergabungnya Partai Demokrat sudah tanpa makna dan tanpa kekuatan posisi tawar sedikitpun. Hanya formalitas.

Suatu kesalahan strategi dan salah mengukur potensi diri dari SBY dan elite Partai Demokrat yang berakibat fatal dan tragis. Terbukti ternyata SBY bukan politikus dan ahli strategi yang ulung. Ketidakmampuan dia menarik PAN dan PKS untuk membentuk Poros Cikeas untuk melawan Gerindra adalah bukti kewibawaan seorang SBY sudah longsor. Padahal Ketua Majelis Syuro PKS dan Ketua Umum PAN saat ini adalah bekas anak buah SBY di Kabinet Pembangunan Jilid II.

Pilpres 2019 adalah TRAGEDI menyakitkan buat Partai Demokrat. Tapi ini pembelajaran yang efektif untuk sang PEPO-MEMO agar belajar strategi politik dengan cerdik. Politik tidak bisa dituntaskan hanya dengan ambisi yang tak terukur, curhat dan sikap baperan, sok kritik kesana kemari tak tentu arah. Ini juga momentum bagi Dinasti Cikeas untuk membumi dan belajar realistis.

Jujur saya justru kasihan dan bersimpati dengan AHY yang harus tampil menjadi bumper mewakili sang PEPO yang masih merasa "besar" dengan tidak mau datang secara langsung ke KPU menemani Prabowo cs. Lepas dia mantan Presiden, tapi secara formal dia adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Seharusnya dia datang. Entah karena gengsi atau malu, saya tidak tahu.

Ternyata intuisi Pakdhe Karwo dan jajaran DPD Partai Demokrat Provinsi Jatim benar adanya. Menentukan arah dukungan kepada Jokowi jauh-jauh hari ternyata lebih bermartabat dan terhormat daripada tersia-siakan di menit-menit terakhir. Paham Pak Beye ?

Salam Satu Indonesia,

 

Sumber : facebook Rudi S Kamri

Sunday, August 12, 2018 - 19:00
Kategori Rubrik: