Akhir Tugas dan Adab Brengsek DPR Kita

Oleh: Sunardian Wirodono

 

 masa berakhirnya tugas, anggota Parlemen periode 2014 - 2019 kembali berulah. Jika bukan karena tujuan politik, kadang-kadang karena duitnya. Sebut saja misal dalam UU Revisi mengenai KPK. Berapa anggaran untuk mengadakan rapat-rapat, baik terbuka maupun tertutup? Itu lumayan menambah insentif mereka. Belum lagi kalau bonusnya dapet, yakni upaya revisi itu goal. Bisa jadi mereka dapat tambahan tanda kasih, dari mantan koruptor dan yang mau korupsi, atas jasa baik membonsai KPK.

Anehnya, lagi-lagi Presiden yang diharap, untuk menyelamatkan semua. Karena revisi UU tidak akan berjalan jika salah satu dari pilar negara, legislative atau eksekutif tidak bersepakat. Meski pun jalur ini lebih menunjukkan ketidakmatangan dalam berdemokrasi. Karena pengambilan keputusan lebih karena tak ditemukannya mekanisme musyawarah untuk mufakat.

 

Ulah anggota DPR, memang selalu menyedihkan, karena itu adalah wajah dari kualitasnya yang memang tak layak. Meski pun mereka boleh bilang dipilih karena ada yang memilih. Dan artinya rakyatlah yang menjadikannya ada. Pendek kata, kalau mereka jelek karena rakyatnya jelek. Benarkah klaim itu? 

Rakyat tidak memiliki system dan mekanismenya untuk menolak yang buruk. Bahkan kontrak politik dalam setiap Pileg, selalu seolah memberikan check kosong. Persis cuma disuruh menndorong ketika mobil mogok. Namun ketika mesin sudah hidup, mobil menggeblas pergi. Meninggalkan begitu saja pendorongnya jatuh terjungkal. Begitu wakil rakyat duduk di parlemen, tak ada mekanisme dan system control untuk mereka. Rakyat sama sekali tak punya akses. 

Dalam peringatan hari ulang tahun parlemen beberapa waktu lalu, Bambang Susatyo selaku Ketua DPR mengajak lembaganya itu merangkul rakyat lebih dekat. Artinya apa? Selama ini anggota DPR jauh dari rakyat? Dan lebih celaka lagi artinya anggota DPR dan rakyat memang dua entitas berbeda? Seolah tak ada hubungan karena anggota parlemen memposisikan sebagai pejabat pamong praja? Sebagai ndara dan rakyat jelata sebagai hamba sahaya?

Demokrasi yang baik ialah kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Rakyat yang kuat. Yang bisa mendesak anggota parlemen, atau partai, agar tak lupa janji. Bahkan jika perlu pengkhianatan pada konstituen berimplikasi partai bisa merecallnya, atau mengganti kandidat lainnya. Mekanisme ini sama sekali ditutup, atau bahkan ditiadakan. Pembentukan fraksi, hanya akal-akal elite partai, untuk memutus hubungan rakyat dengan wakilnya di parlemen.

Revisi UU KPK, bukan hanya menunjukkan patrap anggota DPR yang culas, karena tidak masuk program prolegnas. Sementara pembahasan RUU lainnya, sudah lama mangkrak. Tak terurus. Karena tidak ada duitnya dan sama sekali, dan tak menguntungkan mereka. 

Hal tersebut tak bisa dibiarkan jika rakyat kuat. Tak hanya bertumpu pada presiden. Tentu dengan ketentuan dan syarat berlaku. Rakyat yang sadar, pintar, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Tidak asal njeplak. Tidak hanya berdasar asumsi, apalagi kebencian. 

Karena satu presiden yang bagus, tidaklah cukup, melawan 10 anggota parlemen saja yang brengsek. Apalagi jika rakyat juga sukanya ngarep Presiden, bukannya meminta wakil dirinya agar tidak berperilaku buruk di parlemen.

Sekarang ini, rakyat masih mau ditipu-tipu oleh parlemen. Seolah masalah KPK hanya beban Presiden. Padahal dengan wakil rakyat yang nggenah, yang amanah, KPK bisa diselamatkan. Bukannya dibonsai. Itu kalau rakyat bersatu, karena konon tak bisa dikalahkan. Termasuk kelak, untuk merecall wakil rakyat yang suka baperan dan nynyir di medsos. 

 

(Sumber: Facebook @sunardian)

Tuesday, September 10, 2019 - 18:30
Kategori Rubrik: