Ahok, Rizieq dan SP3

Ilustrasi

Oleh : Alif Virkill Yuliannur

Sejak awal kasus “penistaan agama” Ahok cukup jelas bahwa kemanapun arahnya, ini akan digunakan oposisi untuk menyerang jokowi. Jika Ahok dinyatakan tidak bersalah, maka narasi yang dibangun selanjutnya adalah ada campur tangan pemerintah, dan pemerintah (baca: jokowi) adalah pendukung penista agama. Ingat bawa sejak awal Fadli Zon sudah bilang bahwa jokowi dan ahok itu satu paket. Jika Ahok dinyatakan bersalah, momen ini juga tidak akan disia siakan oleh oposisi, digunakan untuk membangun opini bahwa jokowi lemah dan tidak mampu membela yang benar. Tentu opini ini disebarkan di kanal kanal pendukung jokowi.

Lalu apa yang kira kira sebenarnya dilakukan Jokowi? Dia tau bahwa jika ada secuilpun bukti bahkan indikasi dia melakukan intervensi hukum maka ini tidak akan disia siakan oleh oposisi untuk menyerang dia habis habisan. Bahkan mungkin bisa digoreng untuk dijadikan alasan impeachment ke DPR karena Jokowi melakukan hal yang inkonstitusional. Maka dari itu hal paling logis yang bisa dilakukan jokowi adalah sesuai yang dia bilang: menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku. Yang mana kemudian hakim manapun akan mikir berkali kali untuk menentang (konon) 7 juta orang yang ingin Ahok dihukum sambil dengan entengnya teriak bunuh.

Kasus Habib Rizieq pun sama. Habib Rizieq dipenjara akan digunakan untuk membangun narasi jokowi anti ulama walaupun di zaman SBY dia benar benar dipenjara tapi orang ga akan peduli. Kaburnya Habib Rizieq buat sebagian pengikut jokowi dikatakan sebagai langkah pengecut. Tapi diduga ini penuh kalkulasi matang. Pertama, kasusnya terbilang cukup lemah. Penistaan pancasila dan chat mesum pribadi. Ingat bahwa semua hal menyebalkan yang banyak dia lakukan itu masih dalam koridor hukum. Ingat juga bahwa ketika dia dipenjara 7 bulan tahun 2003, kasusnya cukup kuat. Yakni Habib Rizieq terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut, melawan aparat keamanan, dan memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan di Ibu Kota, sehubungan sweeping yang dilakukan FPI.

Kedua, dengan kabur sekian lama, proses penyelidikan jadi terhambat sehingga cepat lambat akan memenuhi unsur untuk diterbitkannya SP3 karena tidak ditemukan cukup bukti untuk masuk ke tahap selanjutnya dan bisa dikatakan kedaluarsa. ( pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Ketiga adalah membangun narasi Habib mencari suaka atas opresi pemerintah yang dzolim dikalangan mereka sendiri.

Disini lagi lagi jokowi maju kena mundur kena. SP3 adalah mekanisme yang diatur dalam undang undang. Tanpa mekanisme itu, kasus kasus yang tidak cukup bukti akan terus menumpuk dan kasus lain terbengkelai. Tapi kita lihat bahwa opini yang beredar adalah SP3 sebagai bukti kompromi pemerintah. Seolah pemerintah (eksekutif) campur tangan dalam penegakan hukum (yudikatif). Seolah lupa bahwa mekanisme sp3 memang ada dan bukan semata mata adalah titipan penguasa.

Dan tentu saja secara logis, hal terbaik yang dilakukan Jokowi adalah tidak ikut campur sama sekali yang memang sesuai dengan fungsinya. Ingat pidato kemenangan dia yang mengatakan dia ingin semua berjalan sesuai koridor konstitusi? Yang kala itu terdengar cukup aneh karena hal yang se'obvious' itu perlu dia tekankan berkali kali.

Sumber : Status Facebook Alif Virkill Yuliannur

Tuesday, June 19, 2018 - 18:15
Kategori Rubrik: