Agar di Mimbar Tak Ada Khatib Berteriak :"Monyettttt"

Oleh: Helmi Hidayat
 

Saya belum pernah mendengar khatib Jumat berteriak monyeeeet, lalu jamaahnya tertawa. Tapi, saya pernah mendengar seorang penceramah dengan suara lantang berteriak monyeeeeet, lalu jamaahnya bertepuk tangan gembira. Tentu saja, saat berteriak monyet tadi, penceramah kondang ini bermaksud memaki-maki seseorang yang dianggap musuh bersama.

Dipangglnya monyet oleh si penceramah tadi menunjukkan betapa pikiran manusia sesungguhnya sangat luas, bebas, tak terbatas, bahkan terkadang liar. Bayangkan saja: begitu banyak anak manusia di hadapannya, tapi justru monyet yang berkelebat di pikirannya!

 

Dari sini, dari fakta betapa luasnya pikiran manusia ini, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya makhluk di muka bumi yang tak mungkin dibatasi oleh manusia adalah pikiran. Ia terus berkembang dari zaman ke zaman. Inilah hadiah terbesar yang pernah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia melebihi hadiah besar mana pun!

Nah,karena pikiran manusia sangat luas entah di mana batasnya, sebenarnya sangat mudah disimpulkan bahwa tidak mungkinlah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berniat membatasi pikiran para khatib ketika ia melansir gagasan standarisasi para khatib. Menteri Agama hanya ingin mengembalikan khutbah Jumat pada tujuan awal diwajibkannya salat Jumat, yakni agar umat Islam punya oase spiritual penuh tausiah dan nasihat berharga minimal satu kali di tengah ketatnya gerak mesin kehidupan dalam seminggu.

Karena itu, sebenarnya tak ada alasan buru-buru menuduh Kementerian Agama ingin membatasi atau menyeragamkan khutbah. Pikiran kok mau diseragamkan, mana mungkin? Tapi, kendati tak bisa diseragamkan, pikiran bisa distandarisasi dan itu hanya mungkin dilakukan oleh masyarakat yang dewasa dan matang. Misalnya masyarakat membuat standar buatan mereka sendiri bahwa khutbah hanya boleh jika berisi kebaikan, bukan caci-maki. Khutbah hanya mengajak pada persatuan bangsa, bukan memanas-manasi mereka dengan isu yang meresahkan.

Di sinilah mestinya sejak awal ditangkap mengapa Menag berkali-kali menegaskan pelaksana standarisasi khutbah itu bukanlah pemerintah, melainkan masyarakat itu sendiri. Mereka harus sadar bahwa mereka butuh khutbah yang berkualitas dan bertanggungjawab. Bentuk pelaksananya bisa ormas, gabungan ormas, majelis ulama, atau kampus-kampus yang berbasis Islam. Pemerintah hanyalah fasilitator. Semakin besar partisipasi publik dalam menentukan kebijakan, semakin dewasa suatu masyarakat. Semakin besar hegemoni pemerintah atas masyarakat, semakin terbelakang masyarakat itu.

Nah, sekaran berpulang pada masyarakat, maukah mereka mengembalikan khutbah kepada khiittahnya, yakni nasihat dan tausiyah. Saya berpendapat standarisasi itu perlu agar tak ada khatib tanpa sadar berjualan buku atau paket umrah di tengah khutbahnya, atau lupa membaca shalawat Nabi dalam pembuka khutbahnya. Mari kembalkan khutbah pada tujuan awalnya sebagai nasihat, agar tak ada khatib di podium berteriak kurang ajaaaaaar, lalu jamaah bersorak. Agar tak ada khatib berteriak monyeeeeet, lalu jamaah tidak berani protes karena menduga memang demikianlah sebuah khutbah.

 

Tuesday, February 7, 2017 - 22:30
Kategori Rubrik: