Agama Keadilan : Integrasi Zakat dan Pajak

Ilustrasi

Oleh : Semar Bodronoyo

Wacana pungutan 2,5% wajib zakat bagi ASN, masih menjadi trending topik di media sosial.

Keberatan sebagian ASN setidaknya bertolak dari dua argumen: 1) bahwa saat menerima gaji, secara otomatis telah dipotong negara dengan pajak penghasilan. 2) bahwa zakat adalah persoalan privat, urusan pribadi manusia dengan Tuhan, sehingga pemerintah tidak berhak ikut campur mengaturnya.

Argumen tersebut mengingatkan kita pada gagasan kontroversial KH Masdar Farid Mas'udi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua PBNU, dan digadang-gadang paling pas untuk menggantikan posisi KH Said Aqil Siraj sebagai Ketum PBNU di masa depan.

Inti dari pemikiran Masdar adalah, perlunya mengintegrasikan antara konsep zakat dan pajak. Bagi Masdar, hakikat zakat dan pajak adalah sama.

Zakat merupakan konsep etik atau moral. Sedangkan pajak adalah formalisasi dari kelembagaan zakat.

Karena itulah Masdar menganjurkan agar di dalam membayar pajak, perlu disertai niat membayar zakat, sehingga kedua konsep tsb menyatu.

Dengan konsep semacam itu, diharapkan rakyat akan lebih taat dalam membayar pajak, karena membayar pajak esensinya adalah membayar zakat yang kompatibel dengan perintah agama.

Dampak lainnya, pengelola pajak akan lebih berhati-hati dan tidak mudah korupsi atau berani bermain-main dengan uang pajak, karena pajak tak lain adalah uang zakat.

Terlepas dari gagasan besar Kiai Masdar tersebut, ada beberapa pemikiran lain yang layak didialektikan. Jika pajak pendistribusiannya adalah untuk semua rakyat tanpa terkecuali, maka penyaluran dana zakat khusus hanya untuk delapan golongan, seperti faqir, miskin, gharimin, Ibnu Sabil, dst.

Lalu bagaimana agar hati umat Islam yang diberi limpahan rizki oleh Allah itu tetap menerima dengan ikhlas, antara ketentuan negara (pajak) dan ketentuan agama (zakat)?

Maka, pajak perlu dilihat dengan perspektif subsidi silang dari umat Islam sebagai anak bangsa. Semakin banyak harta seseorang, maka semakin besar pula subsidi sosial yang harus dikeluarkan.

Sementara zakat, sebagai konsep "pembersihan" harta, adalah kewajiban yang sangat utama setelah solat. Zakat bkn urusan privat seseorang, karena hal itu terkait dengan hak-hak orang lain.

Oleh karena itu, pemerintah sebenarnya punya kewenangan untuk mengambil secara paksa hak2 fakir miskin yang ada di dalam harta orang kaya, jika mereka tidak bersedia membayar zakat secara suka rela.

Wallahu A'lam..

Sumber : Status Facebook Semar Bodronoyo

Friday, February 9, 2018 - 13:15
Kategori Rubrik: